Tingkatkan PAD, Pemko Medan Ambil Alih Pasar Pringgan

KABARHUKUM-Medan | Guna meningkatkan Pendapatan Daerah (PAD), Pemko Medan melalui Perusahaan Daerah (PD) Pasar mengambil alih pengelolaan Pasar Tradisional Pringgan.

Hal tersebut dilakukan sesuai dengan Peraturan Daerah (Perda). Selain itu, Pasar Pringgan tersebut telah habis masa kontraknya.

Demikian dikatakan Dirut PD Pasar kota Medan, Rusdi Sinuraya di Pasar Tradisional Pringgan, “Masa kontrak pasar pringgan selama 20 tahun sudah habis sejak 23 Mei 2016 lalu. Tapi belum terlaksana proses penyerahan itu. Baru hari ini terlaksana pengambil alihannya,” kata Dirut PD Pasar, Rusdi Sinuraya didampingi Direktur Operasional PD Pasar Kota Medan, Yony Anwar menjawab wartawan, Rabu, (27/9/2017).

Dijelaskan Rusdi, sebelum melakukan pengambilalihan, pihaknya telah melakukan sosialisasi terhadap pengelola Pasar Pringgan, Akan tetapi, pihak pengelola tidak mengindahkan. Padahal, mekanisme sesuai prosedur telah dilakukan pihaknya. “Kita sudah melakukan pertemuan dan sosialisasi sesuai prosedur dengan tahapan surat peringatan pertama hingga ke tiga. Tetapi mereka tidak mengindahkan. Maka kita lakukan proses pengambilalihan itu secara paksa,” jelasnya.

Orang nomor satu di PD Pasar kota Medan ini mengungkapkan, pihaknya akan tetap memberdayakan semua pedagang dan para pekerja. “Ini hanya secara administratif saja pengelolaannya. Terhadap pedagang dan para pekerja tetap kita berdayakan seperti biasa,” ungkap Dirut.

Sinuraya menyebutkan, sejauh ini, dalam proses pengambilalihan itu, pihaknya tidak mendapat perlawanan secara fisik. Namun, secara adminstratif penglola sebelumnya melakukan perlawanan. “Secara fisik tidak ada perlawanan. Tetapi secara administratif, mereka melakukan perlawanan melalui kuasa hukumnya. Begitupun, kita persilahkan mereka untuk menempuh jalur hukum,” sebutnya.

Selain itu juga, Rusdi menerangkan, pihaknya telah mencapai target yakni berhasil mengambil alih Pasar Pringgan. “Ya, sudah kita kelola. Target kita sudah tercapai. Jadi pasar ini murni telah menjadi aset pemko Medan. Selama ini hanya tanahnya saja, aset BOT (Build Operate Transfer),” terang Rudi.

Karena sudah menjadi hak pemko, Rudi menambahkan, tentu PD Pasar selaku perusahaan milik pemko medan yang menjadi pengelola. “Ini murni telah menjadi aset pemko. Oleh karena itu, kita lah (PD – Pasar) yang menjadi pengelola,” tambahnya.

Sementara itu, Dahlan Sigalingging, salah seorang pedagang mengatakan dirinya sangat setuju pengambilalihan pasar tersebut oleh pemko Medan. “Saya sangat setuju, ini memang aset pemko dan menjadi hak PD Pasar selaku pengelola,” kata Dahlan yang mengaku sudah berdagang di kawasan tersebut sejak tahun 70 an.

Sebagaiman diketahui, pada dasarnya BOT merupakan pemanfaatan aset milik negara atau daerah berupa tanah yang pemanfaatannya dilimpahkan kepada pihak lain atau swasta selama jangka waktu tertentu yang mana pihak swasta memperoleh hak konsensi (hak mengelola lahan dan bangunan) dan pemerintah mendapatkan royalti atas pemakaian asetnya tersebut. Hal itu lah yang berlaku di Pasar Pringgan.

Selain itu, setelah habis masa penggunaan oleh pihak swasta, tanah dan bangunan yang dibangun oleh pihak swasta di atas lahan tersebut harus dikembalikan atau diserahkan kepada pemerintah pusat atau pemerintah daerah. Dalam hal ini, PT Triwira Lokajaya telah habis masa pengelolaannya sejak 23 Mei 2016 silam. Oleh sebab itu, Pemko Medan mengambil alih secara paksa pengelolaan aset miliknya tersebut dari pihak swasta karena yang bersangkutan tidak mau menyerahkan pengelolaan aset itu sesuai ketentuan yang berlaku. (*)

 

Laporan: Adek Siahaan

Bagi berita:

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*