Tujuh Faktor Penentu Baik Buruknya Pilkada

Ilustrasi Pilkada

KABARHUKUM | Jika ingin perhelatan politik pilkada saat ini berlangsung baik atau buruk, maka ada 7 (tujuh) faktor penentunya yaitu: Pertama, Sistem dan budaya politik. Adalah fakta yang tidak terbantahkan, bahwa sistem dan budaya politik  yang sangat liberal dan kosong nilai seperti yang berlaku selama ini telah mendegradasi demokrasi sebatas transaksi belaka untuk melegimitasi siapa saja yang punya kemampuan untuk membayar hasrat untuk menduduki jabatan politik di legislatif maupun eksekutif. Sistem demokrasi yang melahirkan budaya transaksional ternyata amat cocok untuk merampas dan memanipulasi hak dan aspirasi rakyat. Ternyata demokrasi itu hanyalah proses dan bangunan kokoh yang dipertaruhkan untuk membangun oligarki.

Kedua, kondisi objektif sosial ekonomi masyarakat. Garbage in – garbage out  adalah dramatisasi yang melukiskan keserasian relasi antara elit pembayar kekuasaan dan rakyat miskin yang merasa terberkahi dengan aksi-aksi semisal serangan fajar. Di Indonesia tidak ada rasa malu berkuasa dengan perampasan yang brutal dan rakyat pun dengan sukarela memperhambakan diri di telapak kaki para setan itu.

Ketiga, buruknya legal framework dan regulasi pemilu. Persoalan ini adalah bagian dari penyangga sistem dan budaya politik yang buruk untuk mengawetkan kekuasaan orang-orang jahat menggenggam hak dan kekuasaan mengasuh negara.

Keempat, penyelenggara (KPU dan jajarannya beserta Bawaslu dan jajarannya). Selama ini ada kecenderungan, bahwa KPU dan Bawaslu diisi oleh orang-orang terseleksi tanpa aspek integritas. Mengapa Anas Urbaningrum dan Andi Nurpati segera bisa menjadi politisi besar karena tiba-tiba lompat ke partai politik adalah masalah integritas, itulah sebabnya urusan DPT yang begitu kecil tidak akan pernah bisa dibuat oleh penyelenggara.

Kelima, Partai politik. Parpol itu menjamin Indonesia tak akan pernah mendistribusi nilai-nilai demokrasi hingga merata bagi seluruh rakyat. Parpol bisa berteriak tentang ketidakadilan, tetapi sesungguhnya dialah yang menjaga keperiadaan kesenjangan struktural dan kemaharajalelaan para predator.

Keenam, kontestan. Ada 3 (tiga) kriteria yang memungkinkan seseorang terorbit menjadi kontestan dalam pilkada, yakni; figuritas, network dan budgeting. Banyak orang-orang yang memiliki kapasitas figur yang baik, jejaring yang kuat tetapi karena tidak punya uang mereka tidak pernah terorbit.

Orang yang membayar fantastis untuk menjadi calon seterusnya akan terus membayar untuk memastikan kemenangan. Jika orang pernah risau tentang korupsi daerah maka ini adalah salah satu sumbernya.

Ketujuh, Partisipasi politik rakyat. Terkait hal ini, orang seperti Risma Walikota Surabaya yang namanya selangit dan dipujikan oleh seluruh media ternyata tak begitu berhasil peroleh suara pada Pilkada yang lalu. Karena itu partisipasi politik di bawah 25% pada pilkada terakhir kota Medan tidaklah begitu mengherankan.

Di tempat lain berkat money bombing partisipasi politik memang dinyatakan tinggi dan KPU merasa bangga dengan itu.

Di samping semua faktor itu, faktor pengaruh Jakarta akan luar biasa besar karena siapa yang diyakini akan mampu menjadi jaringan besar pemenangan Jokowi pada Pilpres 2019 atau siapa yang paling dipercaya sebaliknya akan berpeluang besar mencalonkan di daerah-daerah Sumatera Utara, Jawa Barat, Jawa Tengah dan Jawa Timur.

Polarisasi politik sudah terbentuk sejak lama berdasarkan aliran, dan yang untuk menyederhanakannya dapat dikategorikan menjadi kiri, tengah dan kanan.

Itulah yang akan terjadi semakin menguat ke depan baik di daerah maupun di pusat. (*)


 Shohibul Anshor Siregar, Koordinator nBASIS (Pengembangan Basis Sosial Inisiatif & Swadaya)
Bagi berita:

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*