Shohibul: Aneh, Indeks Demokrasi Indonesia Hanya Fokus Soroti Daerah

KABARHUKUM-Medan | Dosen FISIP Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara (UMSU) Shohibul Anshor Siregar mengatakan, adalah aneh Indeks Demokrasi Indonesia hanya fokus menyoroti daerah. Pada hal kecenderungan selama ini demokrasi Indonesia dibangun atas dasar obsesi para elit untuk menjadi penguasa di balik sistem oligarki.

Hal itu diungkapkannya ketika tampil sebagai pembicara dalam acara Pembahasan IDI Provinsi Sumatera Utara tahun 2017 yang diselenggarakan oleh Kesbangpolinmas di Hotel Grand Darussalam Medan, Jum’at (29/09/2017).

Dalam prolognya, Shohibul mengatakan, pertanyaan paling serius atas Indeks Demokrasi Indonesia (IDI) yang selama ini dianggap menjadi ukuran kemajuan atau kemunduran demokrasi di Indonesia ialah “di manakah gejala demokrasi indonesia itu ditemukan? Di pusatkah atau di daerah? Atau tersebar dengan persentase tertentu?”

Menurut Koordinator n’Basus ini, ambiguitas dalam fokus itu menyebabkan selama ini kita seolah beroleh gambaran utuh tentang demokrasi Indonesia melalui IDI, namun jika ditilik dari pendekatan metodologinya terdapat keterbatasan yang menjelaskan asek representasi data yang tidak terpenuhi.

Terkait hal itu, ia setuju aspek (kebebasan sipil, hak-hak politik dan kelembagaan demokrasi) yang kemudian dikembangkan menjadi 11 variable dan 18 indikator yang digunakan dengan sedikit penambahan selain pertanyaan-pertanyaan yang tertuang dalam kerangka konsep penyusunan IDI.

“Tetapi jika fokusnya hanya menyoroti daerah, menjadi sangat aneh padahal kita tahu demokrasi Indonesia dibangun atas dasar obsesi para elit untuk menjadi penguasa di balik sistem oligarki,” ujarnya.

Sebenarnya, kata Shohibul, publik tahu Indonesia ini berotonomi daerah, namun tahun demi tahun belakangan menjadi semakin sentralistik karena pemerintah pusat menganggap otonomi itu adalah hadiahnya kepada daerah. “Itu salah kaprah, karena otonomi daerah itu adalah jaminan konstitusi, tidak begitu tergantung kepada rezim mana pun yang berkuasa,” tegas Ketua Lembaga Hikmadan dan Kajian Publik PW Muhammadiyah Sumut ini.

Lanjutnya, tidak ada wajah demokrasi dalam otonomi daerah dalam kaitan hubungan pusat dan daerah termasuk soal pembagian keuangan. Akhirnya demokrasi dalam persepsi yang digunakan oleh IDI itu sejatinya harus dianggap hanya urusan daerah. Tidak dapat dijadikan sebagai kerangka konsep dan konstruksi yang menjelaskan Indonesia secara keseluruhan.

Kemudian, hal lain yang cukup serius ialah penghindaran IDI atas fenomena ekonomi. “Adakah demokrasi politik sesuatu yang lain, tidak bersinggungan, dengan ekonomi ?” tanya Shohibul.

Jika demokrasi tak memiliki kaitan apalagi pengaruh terhadap ekonomi, itu artinya masalahan dan kesejahteraan rakyat banyak benar-benar diabaikan dalam penyusunan IDI. “Karena itu diperlukan sebuah perumusan kembali agar IDI tidak sia-sia dengan pembelanjaan yang besar,” katanya.

Shohibul membeberjan, dibanding tahun lalu, IDI Sumatera Utara mengalami kemerosotan skor dari 69,01 menjadi 67,37. Menurutnya, Hal ini disebabkan oleh buruknya aspek-aspek tertentu terutama kelembagaan demokrasi. “Legislatif dianggap tak produktif, pemerintah daerah tak terbuka atas hal-hal yang dikerjakannya seperti pemberian akses atas dokumen APBD. Anggaran pendidikan yang oleh konstitusi diprasyaratkan tak boleh kurang dari 20 % dari total APBD juga dianggap tak memenuhi syarat,” jelasnya.

Dalam forum diskusi yang dimoderatori oleh Ahmad Firdausi Hutasuhut ini tampil juga sejumlah pembicara lain, seoerti Kepala Kesbangpolinmas Sumatera Utara, Dadan Supriadi dari BPS Provinsi Sumut dan dihadiri oleh wakil-wakil parpol, pimpinan media massa dan tokoh masyarakat seperti Abdul Hakim Siagian, Suruhenta Sembiring, Ramli Ariyanto, dan lain-lain. (*)

Bagi berita:

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*