Presiden Jokowi Diminta Copot Sofyan Djalil

Hamid Manitu, Ketua Dewan Komite Daerah–Komite Nasional Penyelamat Asset Negara (DKD Kom-Nas PAN) Kota Ambon

KABARHUKUM-Ambon|Di balik hiruk-pikuk penerbitan beribu-ribu sertifikat hak atas tanah oleh Kementerian Agraria & Tata Ruang/BPN RI, ternyata Menteri Agraria & Tata Ruang / Kepala BPN RI, Sofyan Djalil malah mendapat rapor merah. Dia dinilai telah sengaja melalaikan kewajibannya selaku pejabat publik sesuai perintah undang-undang sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Pelayanan Publik No. 25 tahun 2009, padahal kewajiban ini berhubungan langsung dengan kepentingan masyarakat.

Seiring dengan penilaian ini, Sofian Jalil dianggap tidak memiliki sensitifitas terhadap kepentingan publik, maka oleh karena itu, kepada Presiden Joko Widodo dimintakan agar dia dicopot segera dari jabatannya dan menggantikannya dengan seseorang figur lain yang dinilai lebih lebih berkualitas secara paripurna, setidak-tidaknya memahami dan mau mematuhi kewajibannya sebagai pejabat publik sesuai perintah undang-undang, apalagi terhadap kewajiban-kewajibannya yang secara langsung berhubungan dengan kepentingan publik.

Penilaian yang diiringi himbauan ini datang dari Hamid Manitu, S.Sos, Ketua Dewan Komite Daerah–Komite Nasional Penyelamat Asset Negara (DKD Kom-Nas PAN) Kota Ambon, yang disampaikan melalui rilisnya kepada media ini di Ambon, sore hari Sabtu (30/9).

Manitu dalam rilisnya itu menuturkan alasan penilaian dirinya terhadap kinerja Sofian Jalil, yaitu terkait dengan surat yang dikirimi sejak bulan Agustus 2016 atau sudah lampau 1 (satu) tahun yang lalu.

Dikatakannya, jauh sebelum ini DKD Kom-Nas PAN Kota Ambon telah mengirimi suratnya No. 06/DKD-AMB/VIII/2016 tgl 26 Agustus 2016 dengan prihal Permohonan Pembatalan Hak dan/atau Sertifikat Hak Milik atas Tanah yang terdapat Cacat Administrasi, dengan dialamatkan langsung kepada Menteri Agraria & Tata Ruang/Kepala BPN RI disertai tembusan kepada pejabat-pejabat instansi terkait lainnya di Jakarta antara lain termasuk Kapolri dan Ombudsman RI, sedangkan di daerah antara lain Kapolda Maluku bersama Ombudsman RI Perwakilan Maluku yang berkantor di Tanah Lapang Kecil Kota Ambon. Substansi suratnya itu, kata Manitu, berisi permohonan pencabutan atau penghapusan Hak Milik dan Sertifikat Hak Milik atas tanah No. 3508 bagian dari tanah negara ex Eigendom Verponding No. 986 yang terletak di Kawasan Tanah Rata Kapuk RT 003/ RW 008 Negeri Batumerah Kota Ambon. Permohonan ini menurutnya, didasarkan atas ketentuan psl 52 ayat (1) huruf c PP Nomor 24 tahun 1997 dan psl 62 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Kepala BPN RI Nomor 3 tahun 2011, sedangkan sebagai kelengkapannya, maka pada surat itu dilampiri pula sekian banyak alat bukti surat yang dipandang inhaerent.

Alasan dimohon batalnya hak milik atas bidang tanah ini, kata Manitu, pertama-tama karena oleh pemegang sertifikat diakui semula terdiri dari 5 (lima) bidang tanah dengan sertifikat hak milik sendiri-sendiri baru kemudian digabungkan ke dalam Hak Milik No. 3508 akan tetapi dapat dibuktikan secara sah dan meyakinkan bahwa hak-hak itu didapat atau diterbitkan ketika tanah ex EV No. 986 tersebut sedang menjadi Obyek Sengketa di PN Ambon, dan ke dua, bahwa bagian tanah negara itu telah ditempati dan dikuasai sejak tahun 2004 oleh sejumlah warga masyarakat Kota Ambon Korban Kerusuhan tahun 1999 atas nama Tapmonia Tuasikal SE dan kawan-kawan. Lagi pula sebagai bagian tanah negara ex Eigendom Verponding yang merupakan Obyek Landreform bila ditinjau berdasarkan esensi peruntukannya menurut UU No. 1 tahun 1958 dan PP No. 224 tahun 1961 harus diberikan kepada para Petani Bekas Penggarap, akan tetapi ternyata malah hak atas tanah ini diterbitkan dan diberikan oleh Kakanwil BPN Provinsi Maluku kepada ke-2 pemegang hak dan atau sertifikat hak, yaitu Kho Tjeng Jaoe dan Richan Kusno yang justru adalah Pengusaha atau dengan kata lain ‘Petani Berdasi’.

Terkait tembusannya kepada Ombudsman RI di Jakarta, tandas Manitu lagi, pada sore hari Kamis (24/11/2016) pihaknya telah menerima surat konfirmasi No. 0327/SRT/LM.36/AA/XI/2016 tgl 22 Nopember 2016 yang memberitahukan tembusan surat tersebut sudah diterima. “Bahkan dalam surat balasan salah satu lembaga pelat merah itu, antara lain dinyatakan bahwa apabila sampai lampau waktu yang telah ditentukan undang-undang ternyata belum ada tanggapan dan penyelesaian sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku, pihaknya diminta agar melaporkannya langsung kepada Ombudsman RI di Jakarta,” ujarnya.

Akan tetapi kebalikan dari pada itu, tambahnya lagi, surat tujuannya yang dikirim kepada Menteri Agraria & Tata Ruang, Sofyan Djalil, selaku Menteri Negara Agraria & Tata Ruang/Kepala BPN RI, sampai sekarang sudah lampau 1 (satu) tahun sama sekali tidak ada sesuatu respon atau tanggapan apakah ada sesuatu apa yang kurang yang oleh karena itu perlu dilengkapi atau mungkin ada sesuatu alasan khusus yang menyebabkan suratnya itu belum bisa diproses lebih lanjut. “Padahal sebagai pejabat publik, Sofian Jalil patut tahu hukumnya tentang kewajiban membalas surat tersebut sesuai dengan amanat undang-undang sebagaimana ditentukan dalam psl 44 ayat (3) UU Pelayanan Publik No. 25 tahun 2009,” tegasnya.

Menurut Manitu, pejabat semacam ini bila dipertahankan dalam pemerintahan malah ibarat virus yang akan membuat rusaknya citra dan wibawa kepemimpinan pemerintahan, karena telah terbukti bisa dengan enteng saja melalaikan kewajibannya sesuai apa yang diperintahkan oleh undang-undang walau diketahui bahwa kewajibannya itu inhaerent dengan kepentingan publik.

Oleh karena itu dia berharap himbauannya ini diterima Presiden Jokowi dengan mencopot Sofyan Djalil dari jabatannya sebagai Menteri Agraria & Tata Ruang/Kepala BPN RI kemudian menggantikannya dengan pejabat lain yang lebih atentif terhadap kepentingan publik. “Agar ke depan jangan sampai ada lagi kepentingan warga terabaikan entah di Kota Ambon khususnya dan di daerah Maluku pada umumya, atau pun di lain-lain daerah, lebih khusus lagi dalam hal-hal yang berhubungan dengan hak-hak atas tanah,” sebutnya.

Bersamaan dengan itu, atas kelalaian Sofyan Djalil ini dia juga berharap Ombudsman RI sesuai kewenangannya yang diberikan undang-undang mau berkenaan menerbitkan rekomendasi dengan isi yang sama terhadap Presiden Jokowi.(*)

Laporan: Udin W-Mal

Bagi berita:

5 Comments

  1. Tak salah kalau diminta copot dan diganti. Dari pada duduki jabatan, lagi pula jabatan strategis, padahal tak peduli dengan kepentingan publik. Ini menyedihkan.

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*