Sumut “Paten” Tapi Tak Bahagia

Peta Provinsi Sumatera Utara

Dalam banyak perbincangan, kebahagian itu memang sangat relatif. Ia seolah tidak dapat berlaku general. Sebab sebagian orang memiliki kriteria dan nilai yang berbeda dalam mendefenisikan kebahagian. Namun sekarang, dalam kajian pembangunan kebahagian masuk menjadi salah satu indikator yang diukur terkait keberhasilan pembangunan di satu wilayah selain dari indikator GNP Perkapita, Human Develoment Indeks (HDI) dan Physical Quality of Life (PQLI) yang selama ini telah menjadi acuan baku dalam melihat keberhasilan pembangunan.

Inggris menjadi negara yang pertama kali memperkenalkan Indeks Kebahagian (Index of Happiness) ini. Langkah tersebut diterapkan oleh Inggris sebagai patokan untuk mengambil keputusan dalam kebijakan pembangunan. Sekarang hampir semua negara mengadopsi Indek Kebahagian sebagai salah satu instrument untuk menentukan langkah kebijakan pembangunan atau untuk mengevaluasi keberhasilan pembangunan mereka.

Setiap indeks atau indikator pembangunan –baik GNP Perkapita, HDI atau PQLI –memiliki kelebihan dan kekurangannya masing-masing. Di mana GNP Perkapita hanya mengukur tingkat kesejahteraan atau keberhasilan pembangunan dari pertumbuhan ekonomi di satu wilayah yang ditadai dengan total tingkat pendapatan di satu wilayah dibagi dengan jumlah penduduk. Indikator yang diterapkan oleh GNP Perkapita ini dianggap memiliki banyak kelemahan karena hanya melihat keberhasilan pembangunan hanya dari aspek pertumbuhan ekonomi tanpa melihat aspek lainnya.

Atas kelemahan tersebut maka indikator pembangunan kemudian disusun dengan pendekatan yang lebih multidimensional dengan memasukkan indikator-indikator sosial seperti HDI yang memasukkan indikator; tingkat harapan hidup, pengetahuan dan standart hidup yang layak. Kemudian Indeks PQLI juga memasukkan indikator sosial seperti; angak kematian bayi, angka harapan hidup bayi satu tahun, dan angka melek huruf. Sedangkan untuk indeks kebahagaian indikator yang dihitung adalah dimensi kepuasan hidup yang terdiri atas subdimensi personal dan subdimensi sosial. Kemudian dimensi perasaan (affect) dan dimensi makna hidup (eudaimonia).

Menariknya, karena adanya indikator ukur yang berbeda, maka tidak semua indeks tersebut memiliki hubungan yang positif. Misalnya, Qatar, Luxemburg, Singapura, Brunei Darussalam dan Kuwait adalah negara dengan rangking GNP perkapita tertinggi di dunia pada tahun 2017. Namun kelima negara ini tidak masuk dalam lima besar negara dengan Human Development Indeks (HDI) tertinggi. Bahkan kelima negara ini-pun tidak masuk dalam 10 negara dengan indeks kebahagian tertinggi pada tahun 2017.

Hal tersebut menandakan bahwa, pertumbuhan ekonomi atau peningkatan pendapatan perkapita yang tinggi tidak selama memberikan efek yang positif terhadap peningkatan kualitas hidup atau kualitas kebahagian masyarakat. Oleh karena itu, kebijakan pembangunan yang hanya berorientasi pada pertumbuhan ekonomi semata harus segera dievaluasi. Dan itu penting untuk kita lakuan segera, sebab sampai saat ini, meski pertumbuhan ekonomi kita (baca; Indonesia) rata-rata 4 persen pertahun namun HDI kita masih sangat rendah jika dibandingkan dengan negara-negara ASEAN lainnya.

Untuk tahun 2016 HDI Indonesia mengalami penurunan dari 110 pada tahun 2015 menjadi 113 pada tahun 2016. Hal yang sama juga terjadi pada indeks kebahagian, pada daftar tahun ini Indonesia menduduki peringkat ke-81 atau turun dua peringkat dari tahun lalu. Ironisnya, untuk Indeks kebahagiaan ini Indonesia berada di bawah Filipina (72), Malaysia (42), Thailand (32) dan Singapura (26). Indonesia hanya berada di atas Vietnam (94), Myanmar (114) dan Kamboja (129).

 

Bagaimana Dengan Sumut?

Secara global, sebenarnya kita sudah melihat bahwa keberhasilan dalam pembangunan ekonomi –tingkat pertumbuhan dan tingkat pendpatan –belum tentu membawa efek positif terhadap perbaikan kualitas hidup dan kebahagiaan masyarakat. Hal ini juga berlaku bagi Provinsi Sumatera Utara (Sumut). Jika kita lihat, petumbuhan ekonomi di Sumut pada tahun 2016 tumbuh 5,18 persen. Pertumbuhan tersebut meningkat jika dibandingkan tahun 2015 yang mengalami pertumbuhan sebesar 5,10.

Namun pada triwulan I tahun 2017; Bank Indonesia mencatat pertumbuhan ekonomi Sumut melambat yang hanya berada di 4,5 persen (yoy). Padahal di triwulan sebelumnya ekonomi Sumut tumbuh hingga 5.25 persen (yoy). Kinerja ekonomi Sumut ini bahkan lebih rendah jika dibandingkan pertumbuhan nasional yang mencapai 5.01 persen (yoy).

Begitupun meski pertumbuhan ekonomi Sumut melambat pada triwulan I tahun 2017 tetapi Indeks Pembangunan Manusia atau HDI Sumut berhasil tumbuh 0,70 dari tahun 2015 –yang berada di angka 59,51 –menjadi 70.00 di tahun 2016 hanya selisi 0,18 point dari HDI Indonesia (70.18). Hal ini berarti status pembangunan manusia di Sumut meningkat dari sedang menjadi tinggi.

Jika dilihat dari kedua indikator tersebut –yaitu pertumbuhan ekonomi dan pembangunan manusia –maka pantas kita menyebut Sumut sebagai provinsi yang paten karena secara pertumbuhan ekonomi relatif baik dengan tingkat pertumbuhan rata-rata 4 sampai dengan 5 persen pertahun. Selain itu, provinsi ini terbilang paten karena mampu meningkatkan status pembangunan manusia dari sedang (59,51) menjadi tinggi (70.00).

 

Tak Bahagia

Tetapi jangan bersenang hati dahulu, sebab di tengah pertumbuhan ekonomi yang baik dan peningkatan HDI dari status sedang ke tinggi, ternyata banyak masyarakat di Sumut merasa tidak bahagia. Hal ini dapat dilihat pada laporan Indeks Kebahagian Indonesia yang menempatkan Sumut pada posisi dua terbawah dan hanya satu tingkat di atas Provinsi Papua, ironis bukan?

Jika dilihat lebih rinci, ada beberapa indikator pada setiap dimensi dan subdimensi pada Indeks Kebahagian Sumut yang mendapatkan nilai di bawah 70. Pada subdimensi personal misalnya keseluruhan indikator di dalamnya mendapatkan nilai dibawah 70 seperti; kesehatan (69,09), kondisi rumah dan fasilitas rumah (66,93), pekerjaan atau kegiatan utama (63,93), pendapatan rumah tangga (58,70), pendidikan dan keterampilan (56,68).

Hal yang sama juga terjadi pada dimensi perasaan di mana dari tiga indikator di dalamnya terdapat dua indikator yang memiliki nilai di bawah 70 seperti perasaan tidak tertekan (64,16) dan perasaan tidak khawatir (59,16). Sedangkan untuk subdimensi sosial dan dimensi makna hidup keseluruhannya mendapatkan nilai di atas 70. Hanya pada dimensi makna hidup, satu indikator yakni pengembangan diri mendapatkan nilai 63,64.

 

Penutup

Dari uraian data di atas terlihat bahwa aspek pendidikan dan keterampilan menjadi aspek yang memiliki nilai sangat rendah. Tidak salah jika kemudian berpengaruh pada aspek pengembangan diri yang juga mendapatkan nilai rendah. Selain itu, pendapatan rumah tangga menjadi indikator terendah kedua dengan nilai 58,70. Dengan rendahnya pendapatan rumah tangga tentu secara tidak langsung akan berdampak pada aspek kesehatan, kondisi dan fasilitas rumah, perasaan tidak tertekan dan perasaan tidak kawatir.

Untuk itu penting rasanya bagi pemerintah Sumut untuk melakukan evaluasi atas program kebijakan pembangunan yang telah dilakukan selama ini dan merumuskan kembali kebijakan-kebijakan pembangunan yang lebih berorientasi pada perbaikan kualitas pendidikan dan keterampilan serta peningkatan pendapatan rumah tangga. Hal ini penting dilakukan agar rasa kekawatiran atau perasaan tertekan akan lebih berkuarang dan itu secara langsung akan memberikan efek kebahagian bagi masyarakat. Jangan sampai kita disebut “paten” tapi kenyataannya kita tak bahagian.(*)

___________________________________________________________________________________________

Mujahiddin, S.Sos, MSP, Dosen Prodi IKS FISIP UMSU

Bagi berita:

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*