Kapolres Ambon Didesak Back-up Pelaksanaan Hak Usman Lebeharia

KABARHUKUM-Ambon | Tokoh Masyarakat Adat asal Negeri Pelauw Pulau Haruku Maluku Tengah Kota Ambon Syarif Hasan Latupono mendesak Kapolres P Ambon dan PP Lease di Ambon bersama Kepala Kantor Pertanahan Kota Ambon untuk mengerahkan segenap jajarannya untuk membackup pelaksanaan hak Usman Lebeharia dkk selaku ahli waris yang sah (sejati) atas tanah dusun-dusun dati milik Patty Margang Lebeharia di Negeri Batumerah Kecamatan Sirimau Kota Ambon.

“Ini sebagai wujud tanggungjawab negara sesuai amanat konstitusi dalam Pembukaan dan psl 28H ayat (4) UUD 1945,” ujar Latupono yang akrab disapa ‘Bapa Acang’ ini daat bincang-bincang dengan media ini di  ‘Café Pasir Putih’ yang terletak di Jln Raya Sam Ratulangi Ambon, Kamis (5/10).

Menurutnya, negara tidak boleh membiarkan hak milik seseorang dirampas atau dikuasai secara sewenang-wenang dan melawan hukum oleh orang lain, entah penguasaan langsung atau pun berdasarkan sesuatu hak yang didapat dari seseorang yang tidak berhak.

Latupono mengaku gerah menyaksikan sikap segelintir orang yang menempati tanah dalam dusun-dusun dati milik Patty Margang Lebeharia di kawasan Kebun Cengkih, Lorong Sumatera dan Air Kuning sampai di ketinggian Gunung Malintang.

Kegerahannya menurut Latupono karena banyak dari mereka yang bermukim di atas tanah ini kelihatannya walau pun sudah tahu bahwa bidang tanah yang mereka kuasai dan tempati sekarang adalah barang milik orang lain dan oleh karena itu maka penguasaannya selama ini tidak dapat dibenarkan menurut hukum, namun tidak ada inisiatif menghubungi ahli waris yang berhak malah sebagiannya bersikeras balik menantang.

Bahkan, katanya, beberapa orang sengaja mendalilkan sertifikat yang sempat diterbitkan dahulu oleh Kantor Pertanahan Kota Ambon, dan sebagiannya lagi menganggap penguasaannya atas dasar jual-beli dengan Ismail Lebeharia atau Burhanuddin Anong Lebehariatak perlu diutik-utik lagi. “Padahal walau pun benar sudah ada sertifikat atas menurut hukum bukan bukti absolut terhadap hak atas sebidang tanah bilamana kemudian ada bukti lain dan oleh karena itu mengandung akibat kebatalan, apalagi kalau hanya berupa surat-surat bawah tangan,” jelasnya.

Sebab bagaimana pun, lanjutnya, hak dari Ismail Lebeharia atau Burhanuddin Lebeharia dan Abdul Haji Lebeharia sampai Saleh Lebeharia adalah hak yang illegal dan dari pada sendirinya batal, karena orang-orang ini bukan ahli waris dari Moyang Patty Margang Lebeharia selaku Pemilik Asal.

Latupono mengaku dirinya pernah datang menemui langsung dan berbincang-bincang dengan Hakim yang memutus perkara ahli waris Patty Margang Lebeharia bahkan pernah sempat pula bersama-sama mendatangi Abdul Hadji Lebeharia dirumahnya di Lorong Jalan Tanjakan menuju SMK Alwathan di Gunung Malintang. Ditanyakan mengenai keterangan apa saja yang diperolehnya dari Hakim tersebut, Latupono mengatakan : “ Saya pernah datang ketemu beliau dirumahnya di Kebun Cengkih dan juga pada kesempatan yang berbeda saya bersama beliau temui Abdul Hadji Lebeharia dirumahnya yang terletak diujung lorong pada jalan tanjakan menuju SMK Alwathan. Beliau terangkan, bahwa ahli waris yang sebenarnya dari Patty Margang Lebeharia pada saat itu adalah Yahya Lebeharia, ayah dari Usman Lebeharia. Menurut pak Hakim, saat perkara itu diputus ada keterangan Saksi dari seorang Nenek Sepuh dari Negeri Batumerah  berusia 92 tahun bernama Nenek Mahani Lebeharia yang mengaku ayahnya bernama Abdullah Lebeharia berasal dari keturunan Patty Margani Lebeharia dan bukan keturunan Patty Margang Lebeharia. Itulah sebabnya saya berani secara tegas mengatakan Ismail, Burhanuddin, Abdul Hadji mau pun Saleh dan lain-lain bukan ahli waris Patty Margang Lebeharia kecuali mungkin dari Patty Margani Lebeharia sama dengan Nenek Mahani “.

Berdasarkan fakta inilah, tambah Latupono, dirinya merasa gerah menyaksikan sepak-terjang orang-orang yang menempati dan menguasai tanah pada ke-3 dusun dati milik Patty Margang Lebeharia yang terhampar mulai dari Air Kuning sampai Kebun Cengkih dan dari Kali Nuntupui sampai Gunung Malintang. “ Sikap seperti ini, menurut pendapat saya sangat tidak simpatik dan sangat tidak terpuji. Sebab baik menurut norma hukum positif yang berlaku di negeri ini mau pun menurut ketentuan hukum agama mana pun, sikap dan tindakan semacam ini merupakan hal yang terlarang. Sama artinya kita sudah tahu barang yang kita kuasai adalah milik orang lain karena pada kenyataannya memang didapat atau diperoleh dari orang-orang yang tidak berhak atau bukan pemilik yang sebenarnya, akan tetapi kita bersikeras tetap menguasai barang itu seakan-akan halal-halal saja. Padahal bila posisinya di balik, ibarat kita sebagai pemilik barang, tentu kita akan bersikeras menuntut agar barang itu segera dikembalikan “, ujar Latupono dengan nada kesal.

Sikap-sikap tidak simpatik dan tidak terpuji semacam ini, tandas Latupono lagi, tentu tidak boleh dibiarkan oleh negara dalam hal ini pejabat-pejabat instansi berwenang seakan-akan bisa-bisa saja atau tidak ada masalah.

Sebab pertama, konstitusi UUD 1945 memberikan amanat kepada negara dengan melimpahkan tugas, wewenang dan tanggungjawab kepada pejabat-pejabat instansi berwenang untuk memberikan perlindungan terhadap barang siapa yang hak miliknya sengaja dirampas oleh orang lain secara sewenang-wenang, dan bila perbuatan semacam ini dibiarkan begitu saja, ke depan nanti akan menjadi preseden buruk seakan-akan seseorang bisa secara leluasa menguasai barang milik orang lain walau pun secara melawan hukum.

Apalagi, tukas Latupono menambahkan, beberapa hari lalu, katanya, Usman Lebeharia kembali menemukan bukti tambahan berupa putusan hakim yang mengungkapkan gugatan Rasyid Lebeharia terhadap Kepala Kantor Pertanahan Kota Ambon gara-gara menerbitkan sertifikat hak atas tanah bagian dusun dati Areuw milik Patty Margani Lebeharia berdasarkan permohonan dari Barkah Lebeharia.

Salah satu dalil Rasyid Lebeharia dalam gugatannya sebagaimana terungkap dalam putusan itu, menurut Latupono, dirinya bersama Barkah Lebeharia sama-sama adalah keturunan Patty Margani Lebeharia padahal Barkah Lebeharia adalah anak dari Burhanuddin Lebeharia alias “Anong”, dan Ismail Lebeharia adalah saudara-seayah dengan Burhanuddin Lebeharia. “ Pak Usman perlihatkan putusan ini kepada saya, dan ternyata menurut Majelis Hakim dalam pertimbangan hukum putusan itu secara tegas dikatakan telah terungkap sebagai fakta hukum bahwa Rasyid Lebeharia bersama Barkah Lebeharia sama-sama adalah keturunan Patty Margani Lebeharia yang berhak atas dusun dati Areuw sesuai Register Dati tahun 1811 “, tegas Latupono menambahkan.

Dengan adanya bukti tambahan ini, menurut Latupono, sudah lebih dari cukup bukti tentang status hak Usman Lebeharia atas tanah ke-3 dusun dati milik Patty Margang Lebeharia. Sebaliknya dari bukti-bukti itu pula sudah lebih dari cukup untuk membuktikan bahwa hak barang siapa pun yang didapat melalui jual-beli dan lain-lain dengan Burhanuddin Lebeharia (Anong), Ismail Lebeharia, Abdul Hadji Lebeharia sampai dengan Saleh Lebeharia, adalah hak yang ilegal dan mengandung kebatalan entah sudah berupa sertifikat atau masih berupa surat-surat bawah tangan.

Itulah sebabnya dia berpendapat, Kapolres P. Ambon & P.P. Lease bersama Kepala Kantor Pertanahan Kota Ambon berkewajiban memberikan perlindungan hukum sesuai kompetensi kewenangannya masing-masing bagi Usman Lebeharia untuk melaksanakan haknya atas tanah ke-3 dusun dati milik Patty Margang Lebeharia yang terletak dalam petuanan Negeri Batumerah, yaitu : Hareu/Hario, Wailahan dan Rawawan. “ Pak Kapolres harus menindak tegas barang siapa pun yang menguasai tanah pada ke-3 dusun dati berdasarkan hak yang didapat dari Ismail dan Anong (Burhanuddin, red), atau Abdul Hadji sampai dengan Saleh dan lain-lain, sebab mereka itu berasal dari keturunan yang sama dengan Nenek Mahani Lebeharia. Kalau pun belum ada pengaduan dari pak Usman, Polres bisa saja mengambil langkah mendahului berdasarkan bukti-bukti yang sudah ada, karena hal ini bukan delik aduan. Begitu pula pak Kepala Kantor Pertanahan harus memproses pembatalan semua hak dan sertifikat hak atas tanah bagian dari ke-3 dusun dati, dan setiap permohonan baru yang menampilkan surat-surat yang ditandatangani orang-orang tersebut tadi, dalam hal ini Burhanuddin bersama Ismail dan lain-lainnya harus ditolak “, tandas Latupono mengakhiri pembicaraan.(*)

Laporan: Udin L-Mal

Bagi berita:

3 Comments

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*