Pilgub Makin Dekat, Assagaff Dihimbau Sterilkan Birokrasi Pemprop Maluku

KABARHUKUM-Ambon | Gubernur Maluku, Ir Said Assagaff, dihimbau agar mengambil langkah-langkah sterilisasi dengan membersihkan jajaran birokrasi pemerintah daerah Propinsi Maluku dari mantan narapidana kasus korupsi, terutama mereka yang saat ini menduduki jabatan-jabatan struktural.

Demikian himbauan yang disampaikan
Johannis Andi, pengamat politik yang juga tokoh masyarakat asal Maluku Tenggara Raya di Jayapura Papua, melalui rilisnya tertgl 5/10 yang disampaikan melalui surat elektronik (surel) atau e-mail kepada kabarhukum.com di Ambon, Jumat (6/10).

Menurut Johan, sterilisasi perlu dikakukan karena itu merupakan perintah undang-undang. Sekain itu, UU juga membebani kewajiban bagi para kepala daerah untuk mematuhi semua ketentuan perundang-undangan. Bahkan bersamaan dengan itu, UU juga telah menentukan kemungkinan seseorang gubernur atau bupati/walikota diberhentikan apabila terbukti tidak mematuhi kewajiban dan/atau melanggar larangan yang telah ditentukan bagi setiap kepala daerah,” ujarnya.

Salah satu penggalan rilis tersebut berbunyi : “ Membaca berita media online KabarHukum.com edisi Rabu 30/8 dan edisi Senin 18/9, kami teringat bahwa didalam jajaran birokrasi pemprop Maluku sekarang disinyalir terdapat mantan narapidana kasus korupsi. Ini justru merupakan kesalahan, sebab menurut amanat undang-undang, seseorang mantan narapidana korupsi bukan saja tidak boleh diberikan sesuatu jabatan melainkan harus diberhentikan secara tidak dengan hormat. Maka oleh karena itu, tanpa perlu lagi menyebut nama siapa-siapa saja orangnya, kami himbau pak Gubenur agar segera  membersihkan jajarannya dari mantan narapidana kasus korupsi ini, jangan sampai malah kembali jadi virus menggerogoti anggaran pemerintah daerah sendiri atau justru jadi bumerang bagi beliau ibarat senjata makan tuan, terutama menghadapi event pilkada Gubernur yang akan diselenggarakan dalam waktu dekat “, tandas Johannis yang mengaku biasanya disapa Johan.

Dikatakan, perlakuan terhadap seseorang PNS mantan narapidana kasus korupsi apalagi kaitannya dengan sesuatu jabatan dalam birokrasi pemerintahan di daerah jauh-jauh hari sebelum terbitnya UU ASN No. 5 tahun 2014 sebenarnya sudah mendapatkan perhatian serius bahkan ada semacam warning dari pemerintah pusat, setidak-tidaknya pada saat pemerintahan Presiden SBY dengan Menteri Dalam Negeri Gamawan Fauzi.

Johan dalam rilisnya itu mengutip penggalan berita salah satu media online JPNNGroup edisi Rabu 28 Nopember 2012 pkl 05:36:45WIB yang mengatakan Kemendagri menemukan fakta 153 PNS terpidana korupsi tidak dipecat, bahkan ada yang naik jabatan, maka oleh karena itu Mendagri Gamawan Fauzi mengatakan (dalam tanda kutip), bahwa : “ Kalau ada SK provinsi atau kabupaten/kota mengaktifkan, memberikan jabatan kepada mantan narapidana koruptor PNS, saya akan batalkan SK-nya “.

Datang pada saat berlakunya UU ASN No. 5 tahun 2014, lanjutnya, malah telah diatur dalam psl 87 ayat (4) kemudian dipertegas lagi dalam psl 250 huruf b PP No 11 tahun 2017 tentang Manajemen ASN, yaitu seorang PNS yang dipidana penjara atau kurungan berdasarkan putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana kejahatan jabatan atau tindak pidana kejahatan yang ada hubungannya dengan jabatan orang itu harus diberhentikan secara tidak dengan hormat dari statusnya sebagai PNS. Norma ini, menurutnya, harus diartikan bahwa setiap PNS mantan narapidana yang dijatuhi sangsi pidana gara-gara melakukan tindak pidana korupsi mau tak mau harus diberhentikan secara tidak dengan hormat. Dengan kata lain, tak boleh tidak, orang itu patut diberhentikan dari statusnya sebagai PNS bilamana putusannya sudah memiliki kekuatan hukum tetap dan amarnya menyatakan terbukti bersalah sehingga ditimpali dengan pidana penjara atau kurungan.

Adanya kepatutan pemberhentian ini, tambah Johan, sekaligus mengandung arti bilamana seseorang PNS mantan narapidana kasus korupsi tidak diberhentikan saja justru sebenarnya sudah merupakan pelanggaran terhadap amanah undang-undang, betapa pula lagi kalau diposisikan pada sesuatu jabatan. Bila hal ini terjadi dalam lingkup pemerintah daerah, urainya lagi, maka kesalahan yang timbul dengan tidak diberhentikannya seseorang mantan narapidana kasus korupsi menjadi tanggungjawab kepala daerah selaku Pejabat Pembina Kepegawaian. Padahal menurut  psl 67 huruf b UU Pemerintah Daerah No. 23 tahun 2014 setiap kepala daerah dibebani kewajiban menaati semua ketentuan perundang-undangan, kemudian psl 76 ayat (1) huruf a menentukan larangan bagi kepala daerah membuat keputusan yang secara khusus memberikan keuntungan pribadi, keluarga, kroni, golongan tertentu, atau kelompok politiknya yang bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Kemudian menurut psl 78 ayat (2) huruf d dan huruf e kepala daerah diberhentikan bilamana tidak melaksanakan kewajiban sesuai psl 67 huruf b atau melanggar larangan sebagaimana dimaksud psl 76 ayat (1) antara lain sesuai huruf a, huruf b, huruf d, huruf e, huruf f, huruf g dan huruf h.

Selain dari pada itu, tambah Johan, berhubung undang-undang sudah menentukan pemberhentian secara tidak dengan hormat yang berarti konsekwensi ini diketahui publik secara luas, bila kemudian seseorang PNS mantan narapidana kasus korupsi tidak diberhentikan apalagi sebaliknya dipromosikan menduduki sesuatu jabatan, dapat dipastikan akan menimbulkan macam-macam tafsir yang kelak malah merusak citra kepemimpinan Assagaff sendiri. Tidak mustahil, orang bisa menafsirkan seakan-akan ada sesuatu kepentingan subyektif Assagaff di balik itu, entah berdasarkan kepentingan politik atau mungkin pula dengan latar belakang motif-motif kepentingan lain-lainnya. Lagi pula seseorang mantan narapidana korupsi tentu harus selalu diwaspadai karena bisa saja diam-diam kembali beraksi menggerogoti keuangan daerah. Bisa dibayangkan saja kira-kira apa konsekwensinya bila orang itu tetap dibiarkan eksist dalam birokrasi pemerintahan, lebih-lebih lagi bila dipromosikan menduduki jabatan-jabatan strategis.

Oleh karena itu, agar tidak menjadi pemicu timbulnya sesuatu efek hukum atau melahirkan tafsir-tafsir subyektif lainnya, maka menurut Johan, alangkah baiknya Assagaff mau segera mengambil langkah bebenah, dengan memberhentikan barang siapa saja mantan narapidana kasus korupsi yang sekarang menduduki jabatan struktural dalam jajaran pemerintah daerah Provinsi Maluku. Sebab jika dibiarkan begitu saja seakan-akan hal yang tidak dilarang, tidak mustahil kelak akan dimanfaatkan sebagai salah satu isu ketika tiba pada saat menghadapi pilgub yang akan datang.(*)

Laporan: Udin W-Mal

Bagi berita:

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*