Amunisi Pesanan Mabes Polri, Kapuspen TNI: Belum Ada Payung Hukumnya

Kapuspen TNI, Mayjen Wuryanto.

KABARHUKUM-Jakarta | Terkait 5.932 amunisi kaliber 40 milimeter pesanan Mabes Polri yang sementara ini disimpan di Gudang Mabes TNI, Kepala Pusat Penerangan (Kapuspen) TNI Mayjen TNI Wuryanto tidak menapik itu belum ada payung hukumnya.

Menurut Wuryanto, aturan kepemilikan munisi berikut kalibernya sudah jelas diatur dalam Inpres Nomor 9/1976 tentang peningkatan, pengawasan dan pengendalian senjata api. “Standar kaliber untuk non-militer sudah sangat jelas. Dalam Inpres nomor 9 untuk militer itu di atas 5,56 milimeter, kemudian standar non-militer di bawah kaliber itu, kita hanya menerapkan aturan saja,”ujarnya, Selasa (10/10).

Ia menegaskan, instansinya hanya menjalankan aturan yang saat ini berlaku. Sambil menunggu aturan atau kebijakan baru, 5.932 butir munisi itu masih ditahan Mabes TNI. Untuk saat ini, katanya, Perpres menjadi aturan sementaranya.

Kemudian, terkait apakah ke depannya akan ada perbaruan aturan atau justru sanksi, Wuryanto mengatakan akan dibicarakan lebih lanjut. Sebab, kata dia, masalah ini juga sudah dikoordinasikan Kemenkopolhukam.

Adapun yang disimpan oleh Mabes TNI hanya munisinya saja. Sedangkan sebanyak 280 pucuk senjatanya sudah diberikan ke Mabes Polri setelah sempat tertahan di Bea-Cukai Bandara Soekarno-Hatta.

Senjata yang dapat digunakan kepolisiansan itu, selain bisa digunakan peluru tajam juga bisa digunakan granat, asap gas air mata. “Jadi masih bisa digunakan polisi,” sebutnya.

Terkait Stand-alone Grenade Launcher (SAGL), Korps Brimob Polri diketahui mengimpor kaliber 40×46 mm serta peluru amunisi 40 mm, 40×46 mm round RLV-HEFJ dengan fragmentasi lontaran granat berdaya ledak tinggi sebanyak 5.932 butir. Polri sudah mengimpor SAGL sebanyak tiga kali.(*)

Bagi berita:

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*