Keluarkan Perwal Pengalihan Pengelolalan Kebersihan, Pemko Medan Dinilai Langgar Perda

Anggota DPRD Medan Drs Godfried Effendy Lubis MM

KABARHUKUM-Medan | Anggota DPRD Medan Drs Godfried Effendy Lubis MM menilai rencana Pemko Medan mengalihkan pengelolaan kebersihan dari Dinas Kebersihan dan Pertamanan ke kecamatan yang ada di Kota Medan tidak berdasar dan melanggar Peraturan Daerah (Perda).

“Pengalihan pengelolaan yang disebutkan dalam Perwal No 73 Tahun 2017 yang diterbitkan 29 September 2017 harus ditinjau ulang karena jelas-jelas melanggar Perda yang sudah disahkan DPRD Medan,” ujar Anggota F-Gerindra DPRD Medan ini di ruang kerjanya, Rabu (11/10).

Menurutnya, tidak diketahui jelas kenapa Wali Kota Medan justru menerbitkan Perwal yang jelas-jelas bertentangan dengan Perda Kota Medan. Dalam Perwal No 73 tahun 2017 isinya menyebutkan pengelolaan kebersihan di Kota Medan akan dialihkan dari Dinas kebersihan dan Pertamanan ke kecamatan.

Sementara itu, di Perda No 15 tahun 2016 tentang pembentukan perangkat daerah Kota Medan pada Bab II Pasal 2 Poin 7 disebutkan dengan jelas, Dinas Kebersihan dan Pertamanan Tipe B menyelenggarakan urusan bidang pemerintahan bidang pekerjaan umum sub urusan kebersihan, pengelolaan sampah dan pertamanan. “Jelas di pasal itu disebutkan bidang pekerjaan dinas tersebut dan tidak ada disebutkan bahwa kecamatan berhak mengelola kebersihan Kota Medan kecuali hanya bersifat koordinasi,” ujar Lubis lagi.

Godfried melanjutkan, DPRD Medan saat mengesahkan Perda itu bukan asal-asalan saja. “DPRD membuat itu berdasarkan turunan dari Peraturan Pemerintah No 18 tahun 2016 tentang Perangkat Daerah. Maka diterbitkanlah Perda No 15 tahun 2016. Setelah Perda terbit barulah wali kota menerbitkan Perwal No 1 tahun 2017 yang salah satu isinya pada pasal 30 menyebutkan urusan kebersihan Kota Medan diserahkan ke Dinas Kebersihan dan Pertamanan,”lanjutnya.

Namun baru-baru ini, walikota malah menerbitkan Perwal no 73 tahun 2017 yang isinya justru tidak sesuai dengan Perda yang sudah dibuat. “Hal itu sudah melanggar dan Perwal harus dicabut dan dikembalikan ke semula. Peraturan yang dikeluarkan harusnya tidak melanggar peraturan yang di atasnya,”ujar anggota dewan yang dikenal vokal ini mengakhiri. (*)

 

Laporan: Satria HN

Bagi berita:

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*