Mahfud MD: Pendidikan Hukum itu Harus Kontekstual

Prof Dr Mohammad Mahfud MD SH, menyampaikan Kuliah Umum di UMSU, Kamis (12/10)

KABARHUKUM-Medan | Anggota Dewan Pengarah UKP Pancasila Prof Dr Mohammad Mahfud MD SH mengatakan, hukum yang hidup di suatu negara itu harus sesuai dengan denyut kehidupan masyarakatnya.

Mahfud memberi contoh ekstrim, bahwa misalnya hukum yang berlaku di Arab Saudi itu tidak harus berlaku di sini (Indonesia), karena beda masyarakat di Arab Saudi dengan masyarakat di Indonesia. Begitu juga hukum yang berlaku di zaman kolonial Belanda itu tidak harus –bahkan tida boleh- berlaku di sini, karena memang beda masyarakat nasional kita dengan masyarakat kolonial di zaman Belanda. “Makanya ada dalil ubi societas ibi ius, artinya dimana ada masyarakat disitu ada hukum,” jelasnya saat memberikan Kuliah Umum dengan tema ‘Pendidikan Hukum Berwawasan Kebangsaan’ di Aula Kampus UMSU Jalan Kapten Mukhtar Basri Medan, Kamis (12/10).

Jadi, lanjutnya, hukum yang berlaku di republik ini harus sesuai dengan kebutuhan bangsa Indonesia. Menurutnya, itulah makna dari hukum yang berwawasan kebengsaan. “Yakni hukum yang sesuai dengan denyut nadi kehidupan bangsa Indonesia yang punya ideologi sendiri dan punya nilai-nilai kehidupan sendiri yang kita sebut dengan Pancasila,” tegas mantan Ketua Mahkamah Konstitusi RI 2008-2013 ini.

Dalam kontek Indonesia, kata Mahfud, tidak dapat tidak hukum itu harus sesuai dengan Pancasila, baik ketika ia dibuat maupun ketika ia ditegakkan. Alasannya, karena hukum itu punya prinsip selalu melayani masyarakatnya, hukum kolonial itu dibuat untuk melayani kebutuhan dan kepentingan masyarakat dan pemerintah Belanda. Begitu juga ketika Indonesia merdeka, maka hukum itu harus berubah agar bisa melayani masyarakat Indonesia sesuai kebutuhan-kebutuhannya.

Maka oleh sebab itu, sambung Mahfud, pendidikan hukum itu harus kontekstual dan sinkron dengan falsafah dan nilai-nilai masyarakat di mana hukum itu hidup. “Kalau di republik ini harus kontekstual dengan masyarakat Indonesia. Artinya hukum Indonesia itu muncul dari akar falsafah bangsa kita sendiri yang terangkum dalam Pancasila,” sebutnya.(*)

Bagi berita:

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*