Diskreditkan Pemko Medan Soal Jalan Buruk, Jokowi Dianggap Tidak Negarawan

Kondisi jalanan becek dan berlubang di kota Medan yang dilintasi Jokowi (foto; detikcom)

KABARHUKUM-Medan | Presiden Republik Indonesia, Joko Widodo mengaku geram dengan buruknya jalanan di kota Medan. Oleh sebab itu, orang nomor satu di republik Indonesia ini mengingatkan walikota Medan, Dzulmi Eldin agar segera membenahi jalanan tersebut.

Menanggapi hal itu, akademisi sosial politik dari Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara (UMSU), Shohibul Anshor Siregar angkat bicara.

Shohib mengatakan, sebagai orang yang pernah menjadi walikota Solo selama dua priode, tentu pesiden Jokowi sangat faham bahwa di tengah iklim otonomi yang mengarah ke resentralisasi ini, kapasitas fiskal daerah rata – rata sangat rendah di seluruh indonesia. “Berbeda halnya dengan DKI, walaupun daya serap APBD sangat rendah, sumber-sumber pembiayaan pembangunan tersedia. Bahkan sangat surplus. Seperti CSR dan lain–lain,” kata Shohib di Medan, Minggu, (15/10/2017).

Lebih lanjut dijelaskannya, Jokowi sendiri sangat faham bahwa pembiayaan pembangunan untuk Indonesia sendiri sangat termehek – mehek sehingga ia mengambil resiko dijuluki sebagai Presiden raja hutang. Tidak semua daerah seberuntung DKI, juga tidak seberuntung Papua dan Aceh dengan status otonomi khusus. “Jika diperkenankan semua daerah meminjam ke luar negeri untuk membangun daerahnya, maka kita akan menyaksikan prestasi–prestasi yang membanggakan dari banyak kepala daerah di Indonesia.

Sekaitan dengan itu, Shohib mencontohkan persoalan Danau Toba. “Apakah betul semua kepala daerah pemilik Danau Toba (7 kabupaten) orang goblok semua sehingga sejak zaman Indonesia belum merdeka hingga hari ini tidak terbenahi ?” tanya Shohib dengan lantang.

Lucunya, ketua Dewan Pimpinan Daerah Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah (DPD – IMM) Sumatera Utara priode 1986 – 1988 ini menyebutkan, orang awam juga tidak sadar bahwa satu–satunya resep bagi pemerintah pusat sebagaimana tercermin dari omongan Rizal Ramli yang mau menyulap Danau Toba sebagai ‘Monaco of Asia’ dan yang juga dilanjutkan dengan sedikit gaya berbeda oleh Luhut Binsar Panjaitan tidak lain hanya lah menjajakan Danau Toba ke pemodal asing. “Saya yakin semua Bupati pemilik Danau Toba mampu melakukan hal terbaik jika diberi kewenangan yang sama tanpa harus bertengkar dengan rakyat karena penghibahan lahan skala besar pada resep yang terdapat dalam police Jakarta saat ini,” sebutnya.

Oleh sebab itu, koordinator Pengembangan Basis Sosial Inisiatif & Swadaya (‘nBasis) ini menyerukan, seyogiyanya rakyat harus dididik dengan cerdas bahwa dengan konsep unitaris yang diterjemahkan sepihak oleh pemerintah pusat lebih menganggap otonomi sebagai hadiah kepada daerah. “Padahal, konstitusi tidak bicara seperti itu. Saya tidak membayangkan model federalis sama sekali. Tetapi, ukuran otonomi daerah setakat selera Jakarta adalah biang dari masalah,” serunya.

Ia menerangkan, tahun 2016, hasil evaluasi menteri keuangan menunjukkan kapasitas fiskal provinsi Sumatera Utara dan seluruh kabupaten kota sangat rendah. Akar persoalannya tidak terletak pada karakter buruk masing–masing pemerintah daerah melainkan pada sistem yang membuat kepala daerah hanya tergantung pada Dana Alokasi Khusus (DAK) dan Dana Alokasi Umum (DAU). “Oleh karena itu, Saya mengaggap Jokowi tidak negarawan ketika mengeluarkan ucapan yang mendiskreditkan pemerintah kota Medan soal buruknya kualitas jalan. Sebab, kita belum merinci status semua jalan yang rusak itu. Apakah jalan kabuapten / kota, provinsi atau negara. Rakyat awam akan terperangah jika mengerti soal ini,” terangnya sembari menananyakan siapa yang tahu besaran alokasi belanja modal yang dapat diberikan oleh pemda dalam APBD. Baik di kabupaten kota maupun di provinsi.

Selain itu, Shohib mengatakan, hal ini merupakan salah satu kelemahan sistem pemerintahan dan demokrasi pasca reformasi. “Inilah salah satu di antara kelemahan sistem pemerintahan dan demokrasi Indonesi setelah reformasi yang dengan sendirinya mendorong semua pejabat di semua level yang dihasilkan lewat pemilihan langsung hanya mahir bermain–main soal pencitraan. Namun tidak tahu bagaimana mensejahterakan rakyat. Karena itu, masalah ini sangat serius dan hanya bisa diselesaikan oleh negarawan tingkat dewa,” katanya menjelaskan.

Sebelumnya, dalam lawatannya ke Sumatera Utara selama dua hari terakhir, Presiden Joko Widodo menyempatkan diri berkeliling melihat kondisi jalanan di ibukota provinsi Sumut ini. Hal itu dilakukan karena banyaknya laporan tentang buruknya kondisi jalan di kota Medan.

Oleh karena itu, Presiden pun memerintahkan Dzulmi Eldin untuk segera membenahi jalanan di Kota Medan. Jangan sampai dia duluan yang mengerjakan. Namun, ada yang aneh dengan perintah Presiden kepada walikota Medan itu. Sebab, jalan yang rusak itu tidak sepenuhnya menjadi tanggungjawab pemko Medan. Karena, di sisi lain, buruknya kondisi jalan itu sebagian merupakan kewenangan provinsi.

Ironisnya, jalanan yang menjadi tanggungjawab negara yaitu jalan nasional tidak kalah buruknya dengan kondisi jalan yang menjadi tanggungjawab pemko Medan. (*)

 

Laporan: Adek Siahaan

Bagi berita:

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*