Mendagri, Menpan-RB dan KASN Diminta Awasi Pengangkatan Pejabat Pemprop Maluku

Kantor DPRD Maluku di Karang Panjang Ambon.

KABARHUKUM-Ambon | Pengamat Politik, Yohannis Andi (Johan) menengarai, dalam pengangkatan pejabat-pejabat pada jajaran pemprop Maluku beberapa waktu lalu diam-diam ada ketentuan undang-undang yang sengaja dilangkahi, seperti ada mantan napi kasus korupsi yang tidak diberhentikan sebagai PNS, malah sebaliknya diberikan kenaikan jabatan menduduki jabatan yang lebih tinggi. Dan juga ada PNS yang sudah lampau 56 tahun dipromosikan naik dari jabatan eselon III untuk menduduki jabatan eselon II.

“Namun sangat disayangkan, dalam kasus ini DPRD Propinsi Maluku hanya bisa diam tanpa ada sesuatu reaksi sebagaimana halnya reaksi DPRD Kota Ambon ketika Jacky Talahatu diangkat untuk menjabat Plt Staf Ahli oleh Walikota Ambon, Richard Louhenapessy,” ujar Johan dalam rilisnya melalui e-mail tertanggal 12/10 yang dikirim kepada media ini di Ambon hari Ahad (15/8) .

Oleh karena itu, kata Johan, dalam rangka pengangkatan pejabat-pejabat di lingkungan pemprov Maluku ke depan nanti, harus ada pengawasan ekstra ketat dari pemerintah pusat cq Mendagri dan Menteri PAN-RB bersama Ketua KASN RI. Sebab sulit diduga, apakah pengangkatan mantan napi kasus korupsi dan pejabat yang sudah lampau batasan usia untuk menduduki jabatan pimpinan tinggi dalam jajaran birokrasi pemprov Maluku ini benar-benar bebas dari praktek jual-beli jabatan sebagaimana yang terjadi sebelum ini pada beberapa daerah lain atau juga gara-gara pertimbangan subyektif lain misalnya atas dasar pamrih politik, koncoisme, dan lain-lain. “Apalagi prosesnya sama sekali tanpa ada akses publik walau sekedar memberikan sesuatu masukan, kecuali mungkin hanya melibatkan segelintir orang dekat alias konco-konco,” ungkapnya.

Lebih lanjut, tokoh masyarakat Maluku Tenggara Raya di Jayapura Papua ini menyatakan kekecewaannya terhadap sikap DPRD Provinsi Maluku yang berlaku seakan-akan tidak melihat apa yang terjadi. “Seakan-akan dari ke-45 Anggota DPRD Provinsi Maluku tak seorang pun tahu kalau ada mantan narapidana kasus korupsi yang ikut dilantik menduduki jabatan eselon II pada hari Sabtu (3/6) yang lalu,” sebutnya.

Johan mengaku kesal, sebab norma hukum yang mengatur tata tertib pengangkatan seseorang PNS untuk menduduki sesuatu jabatan struktural atau pun fungsional tentu diketahui dengan jelas, setidak-tidaknya oleh Gubernur Maluku, Said Assagaff selaku Pejabat Pembina Kepegawaian bersama Sekda Hamin Bin Tahir selaku Pejabat Berwenang mau pun Pimpinan dan Anggota-Anggota DPRD Provinsi Maluku.

Menurutnya, apakah tindakan-tindakan pembuatan keputusan semacam ini sama sekali diluar pengetahuan DPRD Provinsi Maluku di Karang Panjang Ambon sehingga selama ini tak pernah terdengar sesuatu reaksi sebagai manifestasi fungsi kontrol seperti halnya Pimpinan dan Anggota-Anggota DPRD Kota Ambon bereaksi ketika Walikota Ambon Richard Louhenapessy mengangkat Jacky Talahatu sebagai Staf Ahli, tentu perlu ditelusuri lebih lanjut. Akan tetapi yang pasti, kata Johan, dengan diangkatnya mantan narapidana kasus korupsi bahkan dengan dipromosikan dari eselon III naik pada eselon II, membuktikan secara terang benderang bahwa dalam manajemen ASN pada jajaran pemprop Maluku, Gubernur Said Assagaff selaku Pejabat Pembina Kepegawaian telah secara sengaja melangkahi atau melanggar ketentuan yang diatur dalam undang-undang ASN No. 5 tahun 2014 dan aturan pelaksanaannya dalam PP No. 11 tahun 2017 tgl 30 Maret 2017 tentang Manajemen ASN.

Dikatakan, norma psl 87 ayat (4) UU ASN No. 5 tahun 2014 menentukan seseorang PNS yang dihukum penjara atau kurungan berdasarkan putusan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana kejahatan jabatan atau kejahatan yang berhubungan dengan jabatannya, diberhentikan secara tidak dengan hormat, bahkan norma ini kemudian dipertegas dalam psl 250 huruf b PP No. 11 tahun 2017 tentang Manajemen ASN. Kecuali tentang PNS mantan narapidana kasus korupsi, maka dalam psl 107 huruf d butir ke-5 dan ke 6 PP No. 11 tahun 2017 juga telah ditentukan syarat-syarat seseorang PNS diangkat dalam jabatan pimpinan tinggi pratama yaitu : memiliki rekam jejak jabatan serta integritas dan moralitas yang baik dengan usia paling tinggi 56 (lima puluh enam) tahun. Ini berarti, bila seseorang PNS usianya sudah lampau sehari saja di atas 56 tahun menurut hukum tidak dapat lagi diangkat untuk menduduki jabatan pimpinan tinggi pratama (JPTP). Dan seiring dengan itu, lanjut Johan lagi, psl 67 huruf b UU Pemda No. 23 tahun 2014 membebani kewajiban bagi kepala daerah dan wakil kepala daerah untuk menaati seluruh ketentuan peraturan perundang-undangan, tambahnya. Dengan demikian penerbitan keputusan pengangkatan seseorang PNS mantan narapidana kasus korupsi apalagi hingga menduduki jabatan elite pada eselon II oleh Gubernur Maluku bila dicermati berdasarkan bunyi psl 67 huruf b yang membebani kewajiban bagi kepala daerah dan wakil kepala daerah untuk menaati seluruh ketentuan peraturan perundang-undangan, tambahnya, tentu mengungkapkan cerminan pelanggaran atas kewajiban yang diberikan undang-undang sebagaimana diatur dalam psl 87 ayat (4) UU ASN No. 5 tahun 2014 dan PP No. 10 tahun 2017.

Akan tetapi anehnya, lanjut Johan, dalam kasus ini publik nampak terkesan seperti enggan bersuara, demikian pula pimpinan dan anggota-anggota DPRD Propinsi Maluku. Berbeda bila dibandingkan dengan momentum pengangkatan Jacky Talahatu sebagai Staf Ahli oleh Walikota Ambon, Richard Louhenapessy, sebagaimana diikuti dari pemberitaan media-media lokal, reaksi yang datang bukan saja dari kalangan LSM melainkan terutama Pimpinan dan Anggota-Anggota DPRD Kota Ambon sampai dengan Mendagri, Tjahyo Kumolo. Wakil Ketua DPRD Kota Ambon, Rustam Latupono, menurut berita salah satu media lokal di Kota Ambon malah mengaku, atas kasus itu pihaknya sedang menggalang penggunaan hak interpelasi.

Adanya pengangkatan mantan narapidana kasus korupsi untuk menduduki jabatan elite eselon II dalam jajaran birokrasi pemprov Maluku, menurut Johan, mengisyaratkan bahwasanya momentum pengangkatan pejabat mengandung resistensi pelanggaran undang-undang. Jika tidak ada langkah pengawasan yang ekstra ketat, pengangkatan pejabat-pejabat daerah dalam jajaran birokrasi pemprov Maluku akan terus dilakukan seperti ini dengan mengabaikan syarat-syarat kelayakan sebagaimana telah diatur dalam undang-undang. Jika hal ini dibiarkan, apalagi tanpa koreksi dan kritik, maka Johan khawatir pada gilirannya akan melahirkan kesewenang-wenangan skala besar yang jauh lebih kompleks lagi, bukan saja dalam kebijakan manajemen ASN di daerah ini melainkan merambah pada hal-hal lain yang berhubungan dengan kepentingan masyarakat dan daerah.

Oleh karena itulah dirinya merasa betapa pentingnya ada pengawasan langsung secara ketat dalam pengangkatan pejabat-pejabat birokrasi pemerintah daerah di lingkungan pemprov Maluku oleh Pemerintah Pusat cq Mendagri dan Menteri PAN-RB bersama Ketua KASN RI. Terkait rancangan pengangkatan pejabat-pejabat baru yang dikhabarkan akan dilantik beberapa hari lalu tetapi tiba-tiba mengalami penundaan mungkin sekarang sudah diusulkan untuk mendapat persetujuan Mendagri, pihaknya berharap agar tidak asal disetujui.

“Mendagri harus memerintahkan jajarannya melakukan verifikasi secara saksama dengan memperhatikan satu demi satu syarat-syarat kelayakan masing-masing orang yang diusulkan atau dipromosi menduduki sesuatu jabatan apakah benar-benar sesuai dengan sistem Merit sesuai norma UU ASN No. 5 tahun 2014,” pungkasnya(*)

 

Laporan: Udin Waliulu

 

Bagi berita:

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*