PTUN Jakarta Kabulkan Gugatan Hizbut Tahrir Indonesia

Informasi Detail Perkara yang dipublis di laman Sistem Informasi Penelusuran Perkara PTUN Jakarta

KABARHUKUM-Medan | Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Jakarta mengabulkan secara keseluruhan gugatan Hizbut Tahrir Indonesia (HTI) terhadap Keputusan Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkum HAM).

Salah satu amar putusan itu adalah, memerintahkan Tergugat Mencabut Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor AHU-30.A.01.08.Tahun 2017 Tentang Pencabutan Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor : AHU-00282.60.10.2014 Tentang Pengesahan Pendirian Badan Hukum Perkumpulan Hizbut Tahrir Indonesia, tanggal 19 Juli 2017.

Berikut kutipan Surat Keputusan yang dipublis di laman Sistem Informasi Penelusuran Perkara PTUN Jakarta (http://sipp.ptun-jakarta.go.id/index.php/detil_perkara)

 

POSITA:
Surat Keputusan Nomor AHU-30.A.01.08.Tahun 2017 Tentang Pencabutan Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor : AHU-00282.60.10.2014 Tentang Pengesahan Pendirian Badan Hukum Perkumpulan Hizbut Tahrir Indonesia, tanggal 19 Juli 2017.

PETITUM:
Dalam Penundaan

Mengabulkan Permohonan Penundaan Objek Sengketa;
Menyatakan Keputusan Tergugat yakni Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor AHU-30.A.01.08.Tahun 2017 Tentang Pencabutan Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor : AHU-00282.60.10.2014 Tentang Pengesahan Pendirian Badan Hukum Perkumpulan Hizbut Tahrir Indonesia, tanggal 19 Juli 2017, ditunda pelaksanaanya hingga putusan perkara ini mendapatkan kekuatan hukum yang mengikat;

Dalam Pokok Perkara

  1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
  2. Menyatakan Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor AHU-30.A.01.08.Tahun 2017 Tentang Pencabutan Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor : AHU-00282.60.10.2014 Tentang Pengesahan Pendirian Badan Hukum Perkumpulan Hizbut Tahrir Indonesia, tanggal 19 Juli 2017, batal dan tidak mempunyai kekuatan hukum Mengikat dengan segala akibat hukumnya;
  3. Memerintahkan Tergugat Mencabut Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor AHU-30.A.01.08.Tahun 2017 Tentang Pencabutan Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor : AHU-00282.60.10.2014 Tentang Pengesahan Pendirian Badan Hukum Perkumpulan Hizbut Tahrir Indonesia, tanggal 19 Juli 2017;
  4. Menghukum Tergugat membayar biaya yang timbul dalam perkara a quo.
Bagi berita:

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*