Muhammadiyah Sumut: Pemerintah Indonesia Harus Tegas terhadap Provokasi Murahan AS

Istana Sultan Melayu Langkat di Tanjung Pura. Istana ini dibakar oleh PKI Cs pada Revolusi Sosial pada Maret 1946.

KABARHUKUM-Medan | Belum lama ini, ribuan dokumen dari Kedutaan Besar AS di Jakarta pada 1963-1966 dibuka ke publik, ). Dalam dokumen yang dirilis pada Selasa (17/10) itu, organisasi Islam Muhammadiyah termasuk yang disebutkan. Di antaranya yang menarik adalah soal isi kabel konsulat AS di Medan di Sumatera (Desember 1965)vyang menyebutkan keterlibatan pendakwah Muhammadiyah dalam memprovokasi warga menghakimi anggota PKI.

Menanggapi tudingan tersebut, Ketua Lembaga Hikmah dan Kajian Publik Pimpinan Wilayah Muhammadiyah Sumatera Utara (LHKP PWM Sumut) Shohibul Anshor Siregar mengatakan, bahwa rilis dokumen itu sangat tendensius. Ia membantah keterlibatan para da’i Muhammadiyah Sumut memprovokasi warga untuk membantai PKI. Sebenarnya, kata Shohibul, yang dilakukan Muhammadiyah cuma pembelaan diri terhadap serangan PKI. “Ada aksi dan ada reaksi. Jangan lupa umat Islam Indonesia menolak PKI dan melakukan tindakan hanyalah sebagai reaksi belaka. Coba kalau pada waktu itu yang menang PKI, maka ceritanya akan lain,” ujar dosen FISIP UMSU ini, Senin (23/10/2017).

Dalam kontek ini, Shohibul menyebut Amerika Serikat tak move on. “Dari dulu kemampuannya cuma seperti itu. Ia (AS) malah tak malu membongkar aib sendiri, jika benar apa yang diungkapkan dalam dokumen tersebut,” sebutnya.

Selain itu, Shohibul juga menilai tujuan rilis dokumen itu harus dipertanyakan, termasuk validitas isinya. Misalanya, soal fakta sejarahnya PKI juga melakukan pembantaian terhadap para tokoh agama Islam, termasuk dari kalangan Muhammadiyah.

Terkait hal itu, lanjut Shohibul, sebenarnya banyak negara di dunia ini yang melakukan aksi pembantaian sesama bangsanya sendiri hanya karena didisain oleh adi daya pada era perang dingin. Waktu itu, kata Shohibul, dunia terbelah menjadi dua blok, Barat yang umumnya anti komunis dengan Amerika sebagai juragan di satu pihak, dan Timur yg umumnya berorientasi komunis dengan Uni Sovyet sebagai juragan. Investasi seluruh negara di dunia untuk persenjataan diatur oleh kedua negara (Amerika dan Uni Sovyet), hingga runtuhnya Uni Sovyet. Subic dan Clark di Filipina adalah pangkalan militer terbesar Amerika di luar negaranya. “Anggaran militer yang besar termasuk modifikasi persenjataan high tech bersifat robotik dan nuklir misalnya dianggap prioritas, sementara kelaparan dimana-mana,” ungkapnya.

Oleh karena itu, LHKP PWM Sumut akan menuntut pemerintah Amerika Serikat atas segala tindak-tanduk yang menyengsarakan kemanusiaan selama ini dan atas provakasi murahannya kepada Indonesia. Hal itu dilakukan bersamaan dengan himbauan agar pemerintah RI bersikap tegas,  jangan merasa rendah diri di depan negara manapun, termasuk AS. “Itu yang dicontohkan Bung Karno, Hatta, Syahrir, Mohd Natsir dan lain-lain,” tegasnya.

Perlu juga diketahui, bahwa sepakterjang komunisme di Sumut sesungguhnya memiliki akar sejarah yang amat panjang. Jauh sebelum peristiwa 1965, yakni tepatnya pada tahun 1946 telah terjadi tragedi kemanusian yang dilakukan PKI terhadap sejumlah kerajaan yang ada di Sumatera Timur, seperti Kesulatan Melayu Deli, Kesultanan Melayu Langkat, Kesultanan melayu Asahan, Kerajaan Simalungun, Mandailing, Tanah Karo dan lainnya. Tragedi yang memakan korban puluhan ribu rakyat dan kerabat kesultanan itu dikenal dengan peristiwa “Revolusi Sosial Sumatera Timur  Maret 1946” (*)

Bagi berita:

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*