Hakim Harus Memihak Pada Fakta Hukum

Pengadilan Negeri Ambon. (Foto: Udin Waliulu-kabarhukum.com)

KABARHUKUM-Ambon | Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ambon yang memeriksa dan mengadili mengadili perkara perdata No. 45/Pdt.G.P.PLW/2017/PN.AB diharapkan konsisten dalam memutus perkara tersebut dengan memperhatikan fakta hukum yang terungkap selama jalannya sidang. Jangan sampai diputus dengan mengesampingkan fakta hukum, agar pada akhirnya tidak malah menyebabkan timbulnya ketidakpastian hukum.

Harapan ini dikemukakan Bansa Angkotasan SH, salah satu anggota Tim Kuasa Hukum dari Tapmonia Tuasikal SE dkk warga Tanah Rata RT 003/RW 008 Negeri Batumerah Kota Ambon usai sidang hari Senin (23/10) di ruang lobby Pengadilan Negeri Ambon.

Menurut pemantauan media ini, perkara perdata No. 45/Pdt.G.P.PLW/2017/PN.AB tersebut sekarang sedang bergulir di Pengadilan Negeri Ambon dan akan segera memasuki tahapan kesimpulan. Perkara ini memperhadap-hadapkan Khoe Tjeng Jaoe dan Richan Kusno selaku Penggugat melalui Kuasa Hukumnya DR Zainal Abidin Rumalean SH MH & Rekan melawan Tapmonia Tuasikal SE bersama Ai Cahyani Dkk warga Tanah Rata RT 003/RW 008 Negeri Batumerah Kota Ambon selaku Tergugat melalui Kuasa Hukum M. Raudhy Tuasamu, SH MH & Rekan.

Adapun yang menjadi Obyek Sengketa dalam perkara ini yakni beberapa bidang tanah bagian persil ex Eigendom Verponding No. 986 di Kawasan Tanah Rata RT 003/RW 008 Negeri Batumerah Kota Ambon yang sejak tahun 2004 telah dikuasai dan ditempati oleh Tapmonia Tuasikal dkk yang umumnya adalah warga Kota Ambon korban konflik sosial tahun 1999 yang lalu.

Menurut Angkotasan, dari putusan Mahkamah Agung RI No. 893 K/Pdt/1997 tgl 22 September 1999 jo putusan pengadilan Tinggi Maluku No. 78/Pdt/1996/PT.Mal tgl 14 Oktober 1996 jo putusan Pengadilan Negeri Ambon No. 135/Pdt.G/1995/PN.AB tgl 25 April 1996 terbukti bahwa beberapa waktu sebelum tgl 14 Oktober 1996 s/d 22 September 1999 persil ex Eigendom 986 sedang diperkarakan atau sedang menjadi Obyek Sengketa di Pengadilan. “Perkara sengketa tanah ini bergulir sejak sebelum bulan April 1996 dan baru saja memperoleh putusan yang memiliki kekuatan hukum berkenaan jatuhnya putusan Mahkamah Agung RI No. 893 K/Pdt/1997 tgl 22 September 1999,” ujarnya.

Dalam pada itu, tambah Angkotasan lagi, menurut pengakuan penggugat Khoe Tjeng Jaoe dan Richan Kusno sesuai dalil gugatannya yang tertera dalam putusan Pengadilan Tinggi Ambon No. 7/Pdt/2014/ PT.Amb tgl 4 Mei 2016 Pengadilan Negeri Ambon No. 47/Pdt.G/2015/PN.Amb tgl 21 September 2015, tanah hak milik sesuai SHM No. 3508 adalah gabungan 5 (lima) bidang tanah dengan SHM sendiri-sendiri atau terpisah satu sama lain. Ke-5 hak milik itu yakni : HM No. 847/Batumerah yang diperoleh melalui jual-beli sesuai akta PPAT Kiki Hertanto SH No. 300/152/Sirimau/JB/XII/1997 tgl 13 Desember 1997, HM No. 896/Batumerah yang diperoleh melalui jual-beli sesuai akta PPAT Arnasya. A. Pattinama SH No. 104/51/Sirimau/JB/III/98 tgl. 27 Maret 1998, HM No. 927/Batumerah yang diperoleh melalui surat keputusan Kakanwil BPN Provinsi Maluku No. 88/HM/BPN.MAL/98 tgl. 21 April 1998, HM No. 928/Batumerah yang diperoleh dari Kakanwil BPN Provinsi Maluku sesuai surat keputusan No. 90.A/HM/BPN.MAL/98 tgl 21 April 1998 dan HM No. 963/Batumerah yang diperoleh dari Kakanwil BPN Provinsi Maluku sesuai surat keputusan No. 353/HM/BPN.MAL/ 1998 tgl. 30 September 1998.

Adapun HM No. 847 seluas 4.000 m2 terdaftar pada tgl 8 September 1997, HM No. 896 seluas 1.155 m2 terdaftar pada tgl. 4 Maret 1998, HM No. 927/Batumerah seluas 720 m2 terdaftar pada tgl 30 Oktober 1997, HM No. 928/Batumerah seluas 1.597 m2 terdaftar pada tgl 30 Oktober 1997 dan HM No. 963/Batumerah seluas 702 m2 terdaftar pada tgl 23 Mei 1998. Menurut dalil Penggugat dalam gugatannya, ke-5 hak milik ini kemudian dilakukan penggabungan menjadi satu ke dalam HM No. 3508 seluas 8.147 m2.

Hal ini menurut Angkotasan secara terang benderang telah mengungkapkan fakta hukum, bahwa proses Peralihan Hak melalui Jual-Beli sampai Pendaftaran Peralihan Hak Milik atas tanah sesuai ke-5 sertifikat hak milik yang kemudian baru digabungkan menjadi satu ke dalam Hak Milik No. 3508 itu, sesungguhnya dilakukan oleh PPAT dan Kepala Kantor Pertanahan Kota Ambon pada saat tanah tersebut sedang menjadi Obyek Sengketa di Pengadilan Negeri Ambon dan baru mendapat putusan berkekuatan hukum tetap berkenaan putusan Mahkamah Agung RI No. 893 K/Pdt/1997 tgl 22 September 1999.

Padahal, kata Angkotasan, menurut Psl 39 ayat (1) huruf f PP No. 24 tahun 1997 PPAT harus menolak untuk membuat akta jika obyek perbuatan hukum yang bersangkutan sedang dalam sengketa mengenai data fisik dan atau data yuridisnya, demikian pula pada psl 45 ayat (1) PP No. 24 tahun 1997 ditentukan Kepala Kantor tidak boleh melakukan Pendaftaran Peralihan Hak atas Tanah bilamana tanah tersebut sedang dalam sengketa.

Itulah sebabnya Angkotasan berharap agar Majelis Hakim yang mengadili perkara ini dalam amar putusannya menyatakan menolak gugatan Penggugat dan selanjutnya menyatakan pula Sertifikat Hak Milik No. 3508/Batumerah tidak memiliki kekuatan hukum, kemudian memerintahkan Penggugat untuk membayar biaya perkara.(*)

 

Laporan: Udin Waliulu

Bagi berita:

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*