Perlu Kajian Lebih Dalam, Pemerintah Stop Rencana Pembentukan Densus Tipikor Polri

Ilustrasi Densus Tipikor Polri (Foto:kbr.id)

KABARHUKUM-Jakarta | Presiden Joko Widodo (Jokowi) memutuskan untuk menunda rencana pembentukan Detasemen Khusus Tindak Pidana Korupsi (Densus Tipikor) Polri. Hal ini diputuskannya dalam rapat terbatas terkait pembentukan Densus Tipikor Polri yang juga dihadiri oleh sejumlah menteri dan ketua lembaga terkait.

Menurut Menteri Koordinator bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) Wiranto, alasan penundaan rencana pembentukan Densus Tipikor Polri ini karena dinilai perlu dikaji lebih lanjut. “Perlunya pengkajian yang lebih dalam terkait rencana pembentukan Densus Tipikor dengan memperhatikan sejumlah pertimbangan. Meskipun pembentukan lembaga ini diperlukan untuk mencegah masifnya tindakan korupsi, namun diperlukan payung hukum untuk menjalankan koordinasi antarlembaga.” kata Wiranto di Kompleks Istana Presiden, Jakarta, Selasa (24/10).

Selain itu, proses pembentukannya pun masih memerlukan waktu yang cukup panjang. Yakni, di antaranya harus terdapat persetujuan terlebih dahulu antara Polri dengan Kejaksaan untuk menyusun struktur kelembagaan dan kepegawaian yang kemudian diserahkan kepada MenPAN-RB.

Tak hanya itu, pembentukan lembaga ini juga terbentur masalah anggaran. “Juga masalah anggaran dan sebagainya di mana pada Rabu (25/10), APBN 2018 harus disahkan oleh sidang paripurna. Kan singkat sekali waktunya,” jelasnya. (*)

Bagi berita:

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*