LBH Jakarta: Pengesahan Perppu Ormas Momen Kemunduran Demokrasi dan Negara Hukum

Direktur LBH Jakarta Alghiffari Aqso. (Foto: detak.co)

KABARHUKUM-Jakarta | Sejumlah pihak kecewa terhadap Keputusan Rapat Paripurna DPR RI yang mengesahkan Peraturan Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Organisasi Kemasyarakatan menjadi UU. Direktur LBH Jakarta Alghiffari Aqso mengatakan, pihaknya beserta LSM-LSM dalam Koalisi Masyarakat Sipil sejatinya berharap DPR menolak perppu tersebut.

Aqso mengatakan, Pengesahan Perppu Ormas tersebut merupakan momen sejarah kemunduran demokrasi dan negara hukum di Indonesia. “State heavy policy seperti Perppu Ormas akan berdampak pada Indonesia yang mengarah ke negara kekuasaan, bukan lagi negara hukum. Sebab, hak asasi manusia, terutama hak untuk berekspresi, berkumpul, berasosiasi, dan bahkan hak untuk beragama, menjadi semakin terancam,” ujarnya, Selasa (24/10).

Aqso menilai, upaya negara dalam menindak ormas yang menganut paham radikalisme dan bersikap intoleran tentu merupakan sebuah keharusan. Pihaknya pun mendukung penuh upaya negara terkait hal tersebut sepanjang tetap dilakukan dalam koridor negara demokrasi dan negara hukum.

“Namun demikian, kami menilai (pengesahan Perppu Ormas) justru dapat membahayakan kehidupan negara demokrasi dan negara hukum itu sendiri,” sebutnya. (*)

 

Sumber: republika.co

Bagi berita:

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*