Pengesahan Perppu Ormas Jadi UU Merupakan Tonggak Kehancuran Hukum dan Demokrasi di Indonesia

Faisal SH MHum, Ketua MHH PW Muhammmadiyah Sumut.

KABARHUKUM-Medan | Ketua Majelis Hukum dan HAM Pimpinan Wilayah Muhammadiyah Sumatera Utara (MHH PWM Sumut) Faisal SH MHum mengatakan, pengesahan Perppu Ormas menjadi UU oleh DPR RI belum lama ini merupakan tonggak kehancuran hukum dan demokrasi di Indonesia.

“Hal ini sangat jelas, bahwa Pemerintah dengan dukungan DPR telah bertindak mengabaikan atau melanggar hukum yang mereka buat sendiri,” ujarnya, Jum’at (27/10/2017).

Menurut Faisal, kelahiran Perppu Ormas yang terkesan dipaksakan saja termasuk tindakan yang bersifat pembangkangan terhadap UUD 1945. “Dimana syarat lahirnya perppu baik materil maupun formil tidak terpenuhi sebagai mana amanat UUD 1945 dan UU No.12 Tahun 2011,” ungkapnya.

Lebih lanjut Faisal menyebut, Perppu ormas tersebut patut diduga sebagai pintu masuk pemerintah untuk membubarkan ormas yang dianggap tidak sejalan dengan pemerintah, karena tanpa hatus ada putusan peradilan terlebih dahulu. “Padahal sebelum lahirnya Perppu tersebut telah ada UU Ormas yang mengatur tentang keberadaan dan pembubaran ormas,” tegasnya.

Bahkan Faisal menilai, tindakan DPR yang mengesahkan Perppu tersebut menjadi UU sebagai bukti bahwa DPR juga ikut andil dalam menghancurkan hukum dan demokrasi di Indonesia.”Ya, kita sangat kecewa dengan Parpol-parpol yang sudah mendukung pengesahan Perppu Ormas itu,” tandasnya.

Seperti diketahui, DPR RI mensahkan Perppu Nomor 2/2017 menjadi UU. Mulai saat itu, Perppu tentang Ormas sudah resmi menjadi undang-undang menggantikan UU Nomor 17 Tahun 2013. Keputusan pengesahan Perppu Ormas menjadi UU ditetapkan dalam rapat paripurna yang digelar di DPR, kompleks parlemen Senayan Jakarta, Selasa (24/10/2017).

Bagi berita:

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*