LHKP PW Muhammadiyah Sumut Akan Gelar “Simposium Politik Lokal dan Suksesi Nasional”

LHKP PWM Sumut beraudiensi dengan Kapoldasu Irjen Pol Paulus Waterpauw terkait rencana penyelenggaraan Simposium Politik Lokal dan Suksesi Nasional.

KABARHUKUM-Medan | Lembaga Hikmah dan Kebijakan Publik Pimpinan Wilayah Muhammadiyah Sumatera Utara (LHKP PWM Sumut) akan menggelar “Simposium Politik Lokal dan Suksesi Nasional” di Hotel Garuda Plaza, Medan pada 3-5 Nopember 2017. Kegiatan ini bertujuan memasilitasi semua peserta untuk sebuah diskusi bersama tentang kendala-kendala demokrasi dan peningkatan kesadaran civil society dalam berdemokrasi. Mendorong partisipasi politik rakyat dalam pemilu.

Ketua LHKP PWM Sumut Shohibul Anshor Siregar mengatakan, rencana kegiatan ini lahir karena melihat adanya fakta yang tidak terbantahkan bahwa kurang menggembirakannya tentang konsolidasi demokrasi di Indonesia dan di Sumatera Utara . “Legal-framework Pemilu yang kurang mengakar pada nilai lokal seperti Jujur dan Adil bahkan Bermartabat, seakan dipakskan,” ujarnya, usai beraudiensi dengan Kapolda Sumut Irjen Pol Paulus Waterpauw terkait rencana penyelenggaraan kegiatan tersebut, Selasa (31/10/2017).

Menurutnya, terkait persoalan konsolidasi demokrasi itu ada beberapa hal yang menarik untuk disoroti. Pertama, model rekrutmen penyelenggara yang tak selalu sepi dari faktor-faktor yang menyebabkan orang-orang terpilih bermasalah dari aspek integritas.

Kemudian kedua, lanjut Shohibul, hingga hari ini mulai dari perhelatan pilkada Kab/Kota, Provinsi hingga pilpres dan pileg DPT sebagai prasyarat dasar pelibatan rakyat dalam demokrasi masih belum dapat dituntaskan.

Ketiga, aspek supremasi hukum. Shohibul melihat, dalam seluruh proses politik pemilu banyak sekali etape yang sarat pelanggaran. Tetapi belum begitu jelas bagaimana hukum bagi kolaborasi penyelenggara dan kontestan dalam pencurian suara. Pihak Kepolisian tahu hasil pemilu dan tahu dokumen asli yang benar formulir C1. “Tetapi proses peradilan untuk itu pun tak selalu menjamin kebenaran beroleh kemenangan,” ungkapnya.

Keempat tentang partisipasi politik. Menurut Shohibul, partisipasi politik rakyat yang cenderung menurun akibat berbagai faktor, terutama karena panggung politik dipenuhi oleh fenomena tak masuk akal bagi rakyat.

Kelima berhubungan dengan aspek tujuan akhir politik pemilu. “Jika pemilu dan demokrasi tidak terkait dengan kesejahteraan sosial, sebetulnya sangat wajar mayoritas rakyat mempertanyakan semua ini,” tandasnya.

Keenam, lanjut Shohibul, tentang keinginan untuk kembali ke UUD 1945 yang asli, sembari mereposisi demokrasi sesuai sila ke-4 Pancasila “Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan”. “Keinginginan kearah itu kini terasa semakin menguat,” ujarnya.

Ketujuh, tentang potensi abuse of power. Shohibul mengatakan, dalam setiap pilkada selalu muncul dugaan kuat tentang abuse of power dalam bentuk “trading in influence” (perdagangan pengaruh) yang sangat merugikan demokrasi. “Karenanya, selalu diperlukan intensitas pengawasan dari semua pihak, civil society dan penegak hukum,” jelasnya.

kemudian terakhir soal penurunan skor nilai Indeks Demokrasi Indonesia (IDI)secara nasional. “Khusus untuk Sumut penurunan itu lebih disebabkan perilaku birokrasi,” kata Shohibul.

Rencananya, simposium ini akan menghadirkan para pembicara dan narasumber terdiri dari para Pimpinan Ormas tingkat Wilayah Sumatera Utara, para Akademisi dari kampus-kampus di Medan, para penyelenggara pemilu (KPU dan Bawaslu) Sumatera Utara, para Pimpinan Partai Politik tingkat Sumatera Utara, dan para Politisi lokal dan Nasional yang saat ini sedang duduk mewakili partainya di lembaga eksekutif.(*)

Bagi berita:

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*