Tahapan dan Tata-cara Persidangan Perkara Pidana di PN (1)

Secara umum, tahapan dan tata cara persidangan perkara pidana di pengadilan negeri  telah diatur dalam KUHAP (UU No. 8 tahaun 1981).

Dalam garis besarnya dalam proses persidangan pidana pada peradilan tingkat pertama di pengadilan Negri untuk memeriksa perkara biasa terdiri dari empat tahap sebagai berikut:

SIDANG PERTAMA
Pada hari sidang yang telah di tetapkan oleh hakim/majelis hakim, sidang pemeriksaan perkara pidana di bukaa. Adapun tata caranya adalah sebagai berikut :

Hakim/Majlis Hakim Memasuki Ruang Persidangan

  1. Yang pertama-tama memasuki ruangan adalah panitera pengganti,jaksa penuntut umum,penasehat hukum dan pengunjung sidang.
  2. Pejabat yang bertugas sebagai protokol (karena kurangnya tersedianya personel,dalam praktek biasanya tugas ini dilakukan oleh panitera pengganti)mengumumkan bahwa hakim/majlis hakim akan memasuki ruang sidang dengan kata-kata(kurang lebih)sebagai berikut: ”Hakim/majelis hakim memasuki uang sidang, hadirin dimohon untuk berdiri”
  3. Semua yang hadir dalam ruangan sidang tersebut, termasuk jaksa penuntut umum dan penasehat hukum berdiri.
  4. Hakim/majelis hakim memasuki ruangan sidang melalui pintu khusus,kemudian hakim uduk di tempat duduknya masing masing.
  5. Panitera pengganti mempersilahkan hadirin duduk kembali.
  6. Hakim ketua membuka sidang dengan kata kata kurang lebih sebagai berikut “sidang pengadilan negeri……(kota tempat pengadilan berada),yang memeriksa perkara pidana nomor….(no perkara)atas nama……..pada hari…..tanggal…..dinyatakan dibuka dan terbuka untuk umum.di ikuti dengan ketokan palu sebanyak tiga kali.

 

Pemanggilan Terdakwa Agar Masuk Ke Ruang Sidang

  1. Hakim ketua kepada penunut umum apakah terdakwa sudah siap di hadirkan pada sidang hari ini,jika penuntut umum tidak dapat meng hadirkan pada sidang hari ini maka hakim harus menunda persidangan pada hari yang akan di tetapkan dengan perintah ke penuntut umum supay a memanggil dan menghadap terdakwa.
  2. Jika penuntut umum sudah siap menghadirkan terdakwa maka hakim ketua memerintahkan supaya terdakwa di pnggil masuk.
  3. Petugasmembawa terdakwa ke ruang sidang dan mempersilahkan terdakwa duduk di kursi pemeriksaan.
  4. Hakim ketua mengajukan pertanyaan sebagai berikut:
    (a) Apakah terdakwa dalam keadaan sehatdan siap mengikuti persidangan.
    (b) Identitas terdakwa (nama,umur,alamat,pekerjaan dll)
  5. Selanjutnya hakim mengingatka pada terdakwa agar memperhatikan segala sesuatu yang di dengar dandilihatnya dalam sidang ini. Hakim bertanya apakah terdakwa didampingi oleh penasehat hukum;

Jika terdakwa tidak didampingi penasehat hukum, maka hakim menegaskan hak terdakwa untuk di dampingi penasehat hukum, selanjutnya hakim member satu kesempatan kepada terdakwa untuk mengambil beberapa sikap sebagai berikut :

  • Menyatakan tidak akan didampingi penasehat hukum (maju sendiri).
  • Mengajukan permohonan agar pengadilan menunjuk penasehat hukum agar mendampinginya secara cuma-cuma.
  • Meminta waktu kepada majelis hakim agar mencari/menunjuk penasehaat hukumnya sendiri.

 

Jika terdakwa didampingi oleh penasehat hukum, maka proses selanjutnya adalah:

  • Hakim menanyakan kepada penasehat hukum apakah benar dalam sidang ini ia bertindak sebagai penasehat hukum terdakwa.
  • Hakim memita penasehat hukum untuk menunjukkan surat kuasa khusus dan kartu ijin praktek pengacara/advokat.
  • Setelah hakim ketua mengamati surat kuasa dan karrtu ijin praktek tersebut lalu hakim ketua menunjukkan kedua dokumen itu kepada para hakim anggota dan pada penuntut umum.

 

Pembacaan Surat Dakwaan

  1. Hakim ketua sidang meminta pada terdakwa untuk mendengarkan dengan seksama pembacaan surat dekwaan dan selanjutnya mempersilahkan jaksa pennuntut mum untuk membacaka surat dakwan.
  2. Jaksa membacakan surat dakwaan dengan posisi bisa berdiri/duduk dan boleh bergantian dengan rakan JPU yang lain.
  3. Selanjutnya hakim ketua menayakan kepada ter dakawa apakah ia sudah paham tentang apa ang didakwaan padanya. Apabila terdakwa ternyata tidak mengerti maka penuntut umum atas permintaan hhakim ketua, wajib memberikan penjelasan seperlunya.

Bersambung…….Tahapan dan Tata-cara Persidangan Perkara Pidana di PN (2)

 

Bagi berita: