Kanwil Kemenkumham Sumut Selenggarakan Kegiatan Pemaparan Hasil Kajian Hukum

Acara Pemaparan Hasil Kajian Hukum dengan Judul “Analisis Hukum Penyusunan Program Pembentukan Peraturan Daerah" yang digelar Kanwil Kemenkumham Sumut.

KABARHUKUM-Medan | Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sumatera Utara (Rabu,11/07/2018) menyelenggarakan kegiatan Pemaparan Hasil Kajian Hukum dengan Judul “Analisis Hukum Penyusunan Program Pembentukan Peraturan Daerah”.

Kegiatan ini dihadiri oleh Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sumatera Utara Priyadi sebagai Narasumber dan diikuti oleh Akademisi dari berbagai Perguruan Tinggi di Kota Medan dan Perancang Peraturan Perundang-undangan Kanwil Kementerian Hukum dan HAM Sumatera Utara sebagai peserta.

Dalam Pemaparan Hasil Kajian tersebut ditemukan beberapa permasalahan, yaitu :

  1. Program pembentukan peraturan daerah disusun tidak berdasarkan sklala prioritas,
  2. Program pembentukan peraturan daerah diajukan setelah peraturan daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah disahkan,
  3. Penyusunan program pembentukan peraturan daerah tidak mengikutsertakan instansi vertikal,
  4. Pengajuan program pembentukan peraturan daerah tidak disertai kajian awal,
  5. Belum diundangkannya peraturan daerah mengenai tata cara penyusunan program pembentukan peraturan daerah,
  6. Tidak melibatkan masyarakat dalam penyusunan program pembentukan peraturan daerah.

Kajian hukum tersebut juga menghasilkan rekomendasi berupa :

  1. Agar segera dibentuk Peraturan Daerah mengenai Tata Cara Penyusunan Program Pembentukan Peraturan Daerah sebagai acuan dalam proses penyusunan program pembentukan peraturan daerah juga untuk melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi;
  2. Agar Instansi vertikal baik yang kementerian yang menyelenggarakan urusan di bidang hukum maupun instansi vertikal yang sesuai kewenangannya, dilibatkan dalam proses penyusunan program pembentukan peraturan daerah;
  3. Agar dalam proses penyusunan program pembentukan peraturan daerah melibatkan masyarakat agar prinsip partisipasi masyarakat sebagai hak asasi manusia dapat diterapkan. (*)

 

Bagi berita: