LAPK Berharap Gubsu Baru Benahi Pelayanan Publik

Edy Rahmayadi dan istri usai dilantik menjadi Gubernur Sumatera Utara periode 2018-2023 di Istana Merdeka, Rabu 5 September 2018. (foto: instagram/edy_rahmayadi)

KABARHUKUM-Medan | Lembaga Advokasi dan perlindungan Konsumen (LAPK) mengingatkan Gubernur Sumatera Utara (Gubsu) yang baru dilantik  dapat merealisasikan janji kampanyenya pada pilkada kemarin, terutama penataan birokrasi yang dianggap biang masalah buruknya pelayanan publik yang selama ini.




“Pelayanan publik dianggap masuk dalam zona kuning karena belum ramah bagi masyarakat. Reformasi birokrasi menyeluruh harus dilakukan khususnya pembinaan SDM yang dinilai menjadi biang masalah pelayanan publik, tentu tidak kalah penting banyaknya atap, pintu dan meja pelayanan publik dapat disederhanakan prakteknya di lapangan,” kata Padian¬† Adi S Siregar, Sekretaris LAPK, Rabu (5/9/2018)

Ia mengatakan, Gubsu baru juga harus membuka akses partisipasi publik seluas-luasnya dalam membuat kebijakan menyangkut hajat orang banyak yang sangat tertutup selama ini. Masyarakat harus ditempatkan sebagai subjek kebijakan pro-rakyat bukan objek yang hanya dijadikan komoditas politik pada momen pilkada. “Selanjutnya logika kedudukan Gubsu selama ini harus dibalik, Gubsu harus jadi perpanjangan tangan warga Sumut terhadap pemerintah pusat bukan tukang pos yang hanya meneruskan kebijakan pemerintah pusat,” ujarnya.

Selain itu, lanjut Padian, persoalan pemadaman listrik yang akut di Sumatera Utara tidak boleh luput dari perhatian Gubsu dan harus hadir mendorong kebijakan energi di Sumatera Utara lebih baik. Ia menyebut, pemadaman listrik yang berkepanjangan selama 15 tahun belakangan tidak mendapat perhatian serius dari Gubsu periode sebelumnya harus teratasi pada periode ini. Gubsu sebelumnya dinilai hanya ‘tunggu bola’, maka Gubsu baru harus ‘jemput bola’ terhadap kebijakan nasional. “Harapan ini bukan hanya isapan jempol semata, karena di provinsi lain yang secara peringkat di atas Sumut mampu lebih maju ketika Gubernur lebih aktif mendorong pemerintah pusat mengucurkan anggaran,” kata Padian.

Kemudian, kata Padian, Gubsu baru tentu harus belajar banyak dari Gubernur Sumsel yang berhasil mendorong percepatan pembangunan melampaui Sumut sehingga menjadi pilihan utama setelah Jakarta sebagai tuan rumah event Internasional. “Sumsel sudah jauh meninggalkan Sumut dalam pembangunan akses infrastruktur dari berbagai bidang harus mampu dikejar Gubsu baru dengan yang berbeda,” ungkapnya.

Menurut Padian, tentu tidak salah harapan besar dibebankan pada Gubsu baru karena Sumut sebagai provinsi terbesar di luar Jawa dan lalu lintas Internasional harus cepat berbenah. Serta tidak boleh melakukan evaluasi apalagi pesimis, karena Gubsu baru dilantik hitungan jam. “Selamat bekerja Gubernur baru untuk Sumut lebih baik,” ucapnya. (*)

ARTIKEL TERKAIT