Sebanyak 11 Penghargaan Pelayanan Prima Diraih Pelindo 1, Sri Bintan Pura Raih Prima Utama

Para pimpinan cabang Pelindo 1 saat menerima 11 Penghargaan Pelayanan Prima dari Kementerian Perhubungan

KABARHUKUM-Jakarta | PT Pelabuhan Indonesia I (Persero) atau Pelindo 1 di tahun 2018 ini, meraih sebanyak 11 Penghargaan Pelayanan Prima Unit Pelayanan Publik Sektor Transportasi dari Kementerian Perhubungan Republik Indonesia. Kesebelas penghargaan yang diserahkan oleh Menteri Perhubungan, Budi Karya Sumadi di Assembly Hall JCC Jakarta, Senin (17/09/2018), diperoleh 9 cabang yang berada dibawah pengelolaan Pelindo 1.

ACS Humas Pelindo 1, Fiona Sari Utami menerangkan cabang-cabang yang meraih penghargaan tersebut yaitu Terminal Penumpang Sri Bintan Pura cabang Tanjung Pinang meraih penghargaan Prima Utama. Untuk penghargaan Prima Madya diraih Belawan International Container Terminal (BICT), Terminal Petikemas Domestik Belawan, Terminal Petikemas Perawang Cabang Pekanbaru, Terminal Curah Kering Belawan, Terminal Curah Cair Dumai, Terminal Penumpang Bandar Deli Belawan, Terminal Penumpang Tanjung Balai Karimun. Sementara untuk penghargaan Prima Pratama diraih Terminal Penumpang Pelabuhan Dumai, Terminal Penumpang Pelabuhan Tembilahan dan Terminal Penumpang Teluk Nibung Cabang Tanjung Balai Asahan.

“Hal ini adalah wujud komitmen Pelindo 1 dalam mengoptimalkan kinerja pelayanan di 16 cabang dalam melayani pelanggan (customer focus), yang secara konsiten terus meningkatkan kinerja dan kualitas layanan di setiap cabangnya,” terang Fiona.

Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi memberikan penghargaan pelayanan prima ini kepada unit pelayanan publik di lingkungan perhubungan yang telah berprestasi dalam kegiatan penilaian pelayanan prima 2018. Menhub mengatakan bahwa kegiatan penilaian yang diselenggarakan Kementerian Perhubungan tersebut diikuti oleh 147 unit pelayanan publik sektor transportasi di Indonesia.

“Saya menyambut baik kegiatan penganugerahan ini. Kegiatan ini pasti memberikan kesempatan bagi mereka untuk mengevaluasi unit kegiatan di seluruh Indonesia. Baik darat, laut, kereta api dan udara dan saya harapkan kegiatan ini selalu diaktifkan dan jadi suatu yang lebih detil untuk menentukan konsep baru untuk membuat lebih baik pelayanan,” jelas Budi Karya.

Penilaian kinerja pelayanan publik merupakan tingkat keberhasilan hasil kerja baik secara individual maupun institusi yang dinilai dari aspek kualitas pelayanan yang diberikan. Selain aspek kualitas pelayanan tersebut terdapat aspek lain seperti responsivitas (responsiveness), responsibilitas (responsibility) dan akuntabilitas (accountability).

Penghargaan ini merupakan upaya untuk mendorong perbaikan penyelenggaraan pelayanan masyarakat dengan memberikan stimulasi perbaikan pelayanan dalam bentuk pemberian penghargaan kepada unit penyelenggara pelayanan yang berhasil memperoleh predikat unit pelayanan prima.(*)

ARTIKEL TERKAIT