OTT Dugaan Gratifikasi Proyek Meikarta

AHS: KPK Harus Prioritaskan Dugaan Keterlibatan Korporasi

Proyek Meikarta. (Sumber foto: beritagar)

KABARHUKUM-Medan | Pengamat Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara (UMSU) Dr Abdul Hakim Siagian SH MHum (AHS) mengatakan,  bahwa UU Tindak Pidana Korupsi kita masih banyak mengandung kekurangan dan kelemahan. Namun seharusnya itu tidak menjadi alasan bagi KPK untuk tidak maksimal dalam upaya memberantas korupsi, salahsatunya terkait dengan kejahatan korupsi yang dilakukan oleh korporasi.

“Itu tak boleh jadi alasan, karena sudah ada kasus,  juklak serta juknis yang menjadi dasar untuk memproses tindak pidana korupsi yang dilakukan tak hanya dilakukan secara personal subjek hukum, tetapi juga korporasi sebagai badan hukum,” ujar praktisi hukum yang juga menjabat sebagai Wakil Ketua PW Muhammadiyah Sumut ini di Medan, Kamis (18/10/2018).

Misalnya OTT KPK terkait kasus dugaan gratifikasi proyek Meikarta yang mana induk bisnisnnya di miliki Lippo Grup baru-baru ini jadi sorotan publik,  AHS menilai KPK telah memunculkan pancingan kepada publik untuk membuka ruang akan melakukan penyelidikan dan penyidikan terhadap korporasi yang diduga terlibat.

“Benar, ini merupakan momentum strategis KPK menunjukkan komitmennya dalam memberantas korupsi yang dilakukan oleh siapapun dan dalam proses tahapan terminologi apapun sepanjang memenuhi kriteria UU Tindak pidana Korupsi dan kemudian dibeckup oleh bukti” kata AHS.

Dari ekspos yang sudah dilansir resmi oleh KPK, kata AHS, diketahui betapa aliran uang itu bisa berlangsung sedemikian rupa dari mereka-mereka yang resmi untuk dan atas nama korporasi.

Karena itu,   menurutnya bila itu berkolerasi atau tidak bisa dibuktikan bahwa itu urusan personal Sindoro yang merupakan elit pimpinan korporasi atau beberapa persoanal yang atas nama kapasitasnya untuk memuluskan semua bentuk perizinan dan persyaratan itu, maka tidak ada alasan tak memprioritaskan untuk meminta pertanggungjawaban korporasi dalam tindak pidana korupsi ini.

Bahkahkan, kata AHS, harusnya didahulukan. Karena apabila personal-personal yang justru diprioritaskan, maka  dikhawatirkan  nantinya hampir sama dengan kejadian memberantas kasus-kasus ilegal logging, dimana owner tak pernah tersentuh, apalagi pemilik dan pihak-pihak lain yang menikmati keuntungan besarnya. “Paling-paling yang kena cuma sebatas supir, kernek, krani atau asisten saja,” sebutnya.

Artinya, lanjut Hakim, sering kali pihak-pihak yang leluasa menikmati keuntungan luput dari jeratan hukum karena ada upaya penggiringan bahwa pekerja-pekerja rendahan itulah yang seluruhnya melakukan tindakan itu. Padahal, kata AHS,  ada teori dalam pertanggungjawaban pidana, bahwa dalam konteks organisasi atau korporasi, mestinya yang diciduk itu bukan cuma pelaku dilapangan, tapi lebih penting dari itu otak yang menyuruh melakukan yang membantu dan turut serta.

“Karena itu, dari perspektif norma sangat tepat gunakan pasal 55 dan 56 KUHP, kecuali KPK bisa membuktikan bahw uang tersebut tidak bersumber dari korporasi, karena jumlahnya tak sedikit,” jelasnya.

Kemudian dari perspektif moral, dimana selama ini KPK begitu antusias mendengungdengungkan program untuk memiskinkan koruptor, tentu momentum ini sangat tepat. AHS menegaskan, inilah saatnya KPK membuat langkah-langkah progresif untuk memiskinkan mereka sebagai jawaban terhadap jargon yang diusung oleh KPK, agar tak hanya kesannya sekedar retorika semata. “Kecuali kalu memang mereka (KPK-red) takut kepada pejabat-pejabat yang sebelum ini blak-blakan menegaskan bahwa tidak ada problem dengan perizinan proyek Meikarta,” katanya.

Sementara, kata Hakim,  fakta menunjukkan bagaimana bisa di negara Pancasila ini hampir ribuan hektar dikuasai oleh korporasi. Menurutnya, ini bukan hanya sekedar mengabaikan hukum lingkungan tapi juga prinsip keadilan dan pemerataan sesuai dengan Sila ke 2 pancasila “Kemanusian yang Adil dan Beradab” dan sila ke 5 “Keadilan Sosial Bagi Seluruh Rakyat Indonesia”.

AHS mengatakan, saat ini publik menunggu gebrakan KPK untuk menjerat, bahkan memprioritaskan korporasi  yang terlibat dalam tindak pidana korupsi melalui pintu masuk OTT pejabat-pejabat teras korporasi yang sekarang sudah ditahan.

“Kita berharap KPK punya keberanian. Karena menurut saya ini hanya persoalan berani atau tidak. Dan kesimpulannya, bila kemudian ternyata tak lanjut, saya menyatakan mereka (KPK-red) itu penakut,” pungkasnya. (*)

ARTIKEL TERKAIT