Defisit BPJS, AHS: Presiden Tak Boleh “Lepas Tangan”

Spanduk pernyataan BPJS masih nunggak di RSUD Wates Jawa Tengah. (Sumber foto: zonasatunews)

KABARHUKUM-Medan | Akademisi Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara (UMSU) Dr Abdul Hakim Siagian SH MHum (AHS) mengatakan, bahwa seharusnya defisit keuangan  yang dialami Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan dapat diprediksi sejak awal pembentukan badan ini. Dan ucapan ‘lepas tangan’ Presiden terhadap masalah BPJS belum lama ini adalah sebuah statement yang kurang bijak.

“Tak pelak persoalan statement yang dinilai sebagai upaya ‘lepas tangan’ justru kian memperkeruh problematika defisit keuangan BPJS dan menimbulkan tanda tanya mengenai siapakah yang bertanggung jawab atas persoalan tersebut,” katanya di Medan, Rabu (24/10/2018).

Pada hal, kata AHS,  Pasal 7 ayat (2) UU No. 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial menyatakan bahwa BPJS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertanggung jawab kepada Presiden. Perihal pelaksanaan jaminan sosial, Presiden adalah ujung tombak pertanggungjawaban. Hal itu sejalan dengan agenda utama Presiden Joko Widodo dalam kampanye Pilpres 2014 yang termaktub dalam Nawacita, yaitu meningkatkan kualitas hidup manusia Indonesia. Peningkatan kualitas ini salah satunya dicapai dengan cara meningkatkan kualitas kesehatan.

Dr. Abdul Hakim Siagian SH MHum

Oleh karenanya, lanjut AHS, dalam rangka mewujudkan tujuan negara seperti yang tertera dalam alinea keempat Pembukaan UUD NRI Tahun 1945 yaitu untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat dengan “melindungi bangsa indonesia dan seluruh tupah darah Indonesia”, pengembangan sistem jaminan sosial bagi kesejahteraan seluruh rakyat ialah menjadi tanggungjawab Presiden “Dan tentunya sebuah kekeliruan bila urusan tersebut harus selesai dan ditempatkan pada level koordinasi menteri kesehatan serta direktur BPJS Kesehatan itu sendiri,” tegas AHS.

Tentunya, kata AHS, Patut diberi apresiasi upaya pemerintah dalam mewujudkan jaminan sosial bagi masyarakat Indonesia, termasuk terhadap mereka yang sudah bersungguh-sungguh menjalankan tugasnya dengan penuh rasa tulus tanpa pamrih. Tetapi peran pemerintah dituntut harus lebih ekstra dalam melakukan pengawasan dari hulu ke hilir secara transparan, akuntabilitas dan profesionalitas dalam mengawasi aliran dana dalam BPJS terlebih lagi bila suntikan dana tambahan telah dicairkan.

“Defisit BPJS kesehatan adalah masalah yang cukup pelik dan serius bukan hanya perihal meningkatnya orang yang menderita penyakit kronis,  atau ‘angkat tangan’ dalam memberikan jaminan kesehatan untuk penyakit tertentu serta yang tak kalah kurang pentingnya adalah upaya peningkatan mutu penyelenggara jaminan kesehatan yang masih cukup banyak kekurangannya,” ujarnya.

AHS menegaskan, bahwa tujuan yang akan dicapai negara untuk beberapa hal dapat dilakukan secara bersama dengan swasta dan diserahkan kepada pasar seperti pendidikan dan kesehatan. “Namun tentunya tidak membuat negara bisa lepas tangan menjalankan kewajibannya,” katanya. (*)

ARTIKEL TERKAIT