Gandeng Dirjen HAM dan FNS, Kanwil Kemenkumham Sumut Gelar FGD SIMAS HAM

KABARHUKUM-Medan | Kakanwil Kemenkumham Sumut bekerjesama dengan Direktorat Jenderal Hak Asasi Manusia menggelar Focus Grup Discussion (FGD) Sistem Informasi Layanan komunikasi Masyarakat HAM (SIMAS HAM).

Acara yang dijadwalkan berlangsung selama dua hari  di Hotel Aryaduta Medan (24-25 Oktober 2018) merupakan upaya untuk menyebarluaskan informasi seputar pengaduan masyarakat terkait Pelayanan Komunikasi Masyarakat (Yankomas) secara online melalu aplikasi Simas HAM.

Pelaksanaan kegiatan ini didukung  Friedrich Nauman Stiftung (FNS), sebuah organisasi masyarakat (ormas) dari Jerman.

Dalam acara pembukaan kegiatan tersebut, Direktur Yankomas Johno S  menyampaikan, bahwa Sumatera Utara hingga bulan Juni tahun 2018 merupakan wilayah dengan pengaduan permasalahan Yankomas tertinggi secara nasional. “Dengan diresmikannya 18 Pos Yankomas di Lapas dan Rutan yang tersebar di wilayah Sumut, maka diharapkan masyarakat di kabupaten/kota akan semakin mudah mengakses layanan ini,” ujarnya.

Sementara Kepala Kantor Wilayah Kementrian Hukum dan HAM Sumatera Utara (Kakanwil Kemenkumham Sumut) Priyadi dalam sambutannya mengatakan, bahwa perlindungan, pemajuan, penegakan dan pemenuhan hak asasi manusia merupakan tanggung jawab negara, khususnya pemerintah.

“Tanggung jawab untuk memberikan perlindungan bagi warga negara telah menjadi agenda pemerintah Indonesia sebagaimana tertuang dalam butir pertama Nawacita, yakni menghadirkan kembali Negara untuk melindungi segenap bangsa dan memberikan rasa aman pada seluruh warga Negara,” katanya.

Aplikasi Sistem Informasi Yankomas (Simas HAM) merupakan aplikasi yang digagas untuk mendekatkan masyarakat yang memiliki keterbatasan akses dengan layanan Yankomas di Kantor Wilayah. Pelaksanaan Yankomas sendiri telah diatur dalam Peraturan Menteri Hukum dan HAM R.I Nomor 32 Tahun 2016. Yankomas merupakan wujud kehadiran negara dalam upaya pemenuhan, perlindungan, pemajuan, dan penegakan (P5) HAM. (*)

ARTIKEL TERKAIT