Bedah Buku “Melawan Konspirasi Global di Teluk Jakarta" Prodi IAN UMSU

Pelabuhan Kuala Tanjung Jangan Sampai Dikuasai Asing

KABARHUKUM-Medan | Program Studi  Ilmu Administrasi Negara (IAN) FISIP Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara (UMSU) menggelar bedah buku “Melawan Konspirasi Global di Teluk Jakarta, Karya Ahmad Khoirul Fata” dengan tema Relasi Birokrasi Pemodal dan Adat dalam Kontestasi Ekonomi di Tanjung Priok di Aula Penjamin Mutu UMSU, Jalan Kapten Mukhtar Basri, Medan, Senin (26/11/2018).

Acara ini menghadirkan pembicara  Nalil Khairah (Kaprodi IAN FISIP UMSU), Ketua Federasi Pekerja Pelabuhan Indonesia Nova Sofyan Hakim dan Ahmad Khoirul Fata.



Sebagai penyelenggara, Nalil Khairah sangat mengapresiasi  buku yang ditulis oleh Ahmad Fata tersebut. Menurutnya, buku ‘Melawan Konspirasi Global di Teluk Jakarta’ merupakan titik kritik sosial terhadap kasus-kasus yang di kantor Pelindo 2 hingga berkaitan kepada para elit politik yang menjadi penentu dalam pembuatan kebijakan publik.

“ Saya sangat paham benar bagaimana buku ini menjadi kritik yang tajam kepada Pelindo 2. Buku ini sangat lugas menjelaskan bagaimana kasus kasus yang pernah terjadi di Teluk  Jakarta, “ Kata Nalil.

Ia menambahkan, bahwa persoalan tentang Teluk Jakarta jika diambil dari aspek  otonomi daerah terlalu luas. Karena persoalan Teluk Jakarta tak hanya terhenti kepada Pelindo 2, tetapi berkaitan bagaimana para elit politik yang menjadi penentu dalam pembuatan kebijakan publik.

Sementara itu, dalam paparannya Ahmad Khoirul Fata mengungkapkan, bahwa Pansus Angket Pelindo II merekomendasikan agar pemerintah menindaklanjuti laporan hasil pemeriksaan (LHP) Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) terhadap perpanjangan kontrak kerjasama antara Pelindo II dengan Hutchison Port Holding (HPH) yang merugikan negara sebesar Rp 4,08 triliun.

“Sampai sekarang meskipun Pansus telah merekomendasikan untuk membatalkan kerjasama antra Pelindo II dengan HPH, namun sikap pemerintah yang ada sekarang ini dibiarkan saja, atau cuek, “ ungkapnya.

Di dalam buku yang ia tulis tersebut, Ahmad Khoirul Fata tidak hanya membahas tentang bagaimana persoalan Pelindo II dengan karyawan atau Pelindo II dengan pemerintah. Namun dalam buku tersebut, Khoirul menekankan bahwa pentingnya pelabuhan sebagai pintu gerbang perekonomian di Indonesia. Dan dibeberapa halaman buku tersebut mengupas bagaimana sejarah Tanjung Priok dari masa ke masa sampai terjadi peristiwa berdarah di tahun 1984 dan tahun 2010.

Pelabuhan Kuala Tanjung

Pelabuhan Kuala Tanjung

Kemudian, Ketua Federasi Pelabuhan Indonesia Nova Sofyan Hakim banyak membeberkan tentang carut marut pelabuhan di Indonesia. Saat ditanya bagaimana tanggapannya mengenai Pelabuhan Kuala Tanjung di Kabupaten Batubara,  Sumatera Utara. Ia berharap agar pelabuhan yang baru itu, dapat dikuasai oleh rakyat Indonesia sepenuhnya.

“ Saya berharap, Pelabuhan Kuala Tanjung nantinyajangan sampai dikuasai asing seperti pelabuhan Tanjung Priok, karena Pelabuhan Kuala Tanjung bisa jadi bernasib serupa dengan Pelabuhan JICT  Tanjung Priok, “ tandasnya.

Pembangunan Pelabuhan Kuala Tanjung yang berlokasi di Kabupaten Batubara, Sumatera Utara saat. Pelabuhan Kuala Tanjung diproyeksi menjadi pelabuhan terbesar di wilayah barat Indonesia pada 2023 mendatang.

Pembangunan Pelabuhan Kuala Tanjung sudah dimulai sejak 2015 dan dibagi ke dalam empat tahap. Pembangunan tahap I berupa trestle dan dermaga yang mampu disandari mother vessel, lapangan penumpukan peti kemas berkapasitas 500.000 TEUs, dan tangki timbun. Tahap I direncanakan rampung pada tahun ini.

Tahap kedua berupa kawasan industri seluas 3.000 Ha yang akan menjadikan Kuala Tanjung sebagai international hub port (2016-2018). Lalu, tahap ketiga berupa pengembangan dedicated/hub port (2017-2019) dan tahap keempat merupakan pengembangan kawasan industri terintegrasi (2021-2023).

Biaya investasi untuk keempat tahap tersebut mencapai Rp 43 triliun. Biaya ini naik dari yang sebelumnya berkisar Rp 34 triliun. (*)


Laporan: Roni Djambak

ARTIKEL TERKAIT