Jubir KY Penuhi Panggilan Ke 2 Polda Metro Jaya, Pengacara Kembali Tegaskan Posisi Kliennya

Juru Bicara KY Farid Wajdi didampingi kuasa hukumnya kembali memenuhi panggilan Polda Metro Jaya, Rabu (5/12/2018)

KABARHUKUM-Jakarta | Juru Bicara Komisi Yudisial (KY) Farid Wajdi kembali memenuhi panggilan ke II sebagai saksi di Polda Metro Jaya pada Rabu (5/12).  Kehadirannya berdasarkan surat Panggilan Saksi ke II Nomor S.Pgl/11044/XI/2018/Ditreskrimum.

“Sesuai dengan panggilan, Bapak Farid rencananya akan hadir pada pukul 14.00 WIB di Unit V Subditkamneg Ditreskrimum Polda Metro Jaya,” ujar Mahmud Irsad Lubis, Kuasa Hukum Farid Wajdi , Rabu ( 5/12/2018).

Kepada media, Mahmud kembali menegaskan, bahwa Farid Wajdi memenuhi panggilan Polda Metro Jaya sebagai saksi kasus pemberitaan media nasional dan merupakan penugasan dari Ketua KY Jaja Ahmad Jayus. “Kehadirannya (Farid Wajdi-red) dalam kedudukannya sebagai pejabat publik dan representasi resmi lembaga. Hal ini didasarkan pada penugasan dari Ketua Komisi Yudisial RI No. 380/GAS/PIM/KL.02/11/2018,” jelasnya

Pemanggilan kedua ini terkait laporan Ketua Umum Persatuan Tenis Warga Peradilan (PTWP) Syamsul Ma’arif terhadap Juru Bicara KY Farid Wajdi,” jelasnya.

Lebih lanjut Mahmud menjelaskan, bahwa pemenuhan panggilan dimaksud dilakukan untuk menegaskan kembali ketaatan terhadap hukum serta contoh kepada publik, sekaligus pesan yang jelas kepada pihak manapun utamanya pelapor, mengenai cara yang proper dalam mengelola dinamika antar-lembaga.

Perkara ini, kata Mahmud,  menjadi preseden buruk yang telah terjadi kedua kali untuk Komisi Yudisial dan yang kesekian kali untuk kemerdekaan pers, serta narasumber baik dalam menyatakan sikap maupun saat menjalankan tugas. “Frasa kriminalisasi layak disematkan pada peristiwa ini, lantaran proses hukum yang keliru karena menerobos batas-batas ranah kebebasan pers lewat UU Pers,” ungkapnya.

Karena itu, menurutnya Surat Resmi dari Dewan Pers harus menjadi pegangan bagi penegak hukum maupun pelapor dalam memandang duduk perkara ini, Surat dengan Nomor 551/DP/K/X/2018 tanggal 23 Oktober 2018, dimana kemunculan berita yang menjadi pokok pada laporan polisi tersebut tidak bisa dilepaskan  dari posisi sdr. Farid Wajdi sebagai Komisioner dan Juru Bicara Komisi Yudisial RI, yang sedang melaksanakan tugas dan fungsinya sebagaimana diatur dalam UU 22/2004 jo UU 18/2011;

Jadi, kata Mahmud, penggunaan KUHP jelas tidak tepat dikenakan kepada mereka yang sedang menjalankan tugasnya sesuai amanat UU sebagaimana Pasal 50 KUHP, “Barangsiapa melakukan perbuatan untuk melaksanakan ketentuan UU tidak dipidanakan”.

Kemudian, pengacara Fari yang lain Denny Ardiansyah Lubis menambahkan, bahwa pernyataan narasumber yang sudah dikemas dalam sebuah berita dikategorikan sebagai karya jurnalistik, karena sudah diolah dengan prosedur jurnalistik di perusahaan media.  Atas dasar itu, ia menilai harus ditegaskan bahwa keberatan terhadap konten pemberitaan di sebuah media yang telah memenuhi seluruh kaidah jurnalistik, dapat dilakukan melalui hak jawab atau hak koreksi kepada redaksi media yang memuat konten pemberitaan tersebut. Hal ini sebagaimana diatur dalam Pasal 5 UU 40/1999 (UU Pers)

Denny menganggap, upaya melalui jalur pidana kepada para Narasumber sangat membahayakan kebebasan pers, terutama terkait hak menyampaikan pandangan, pendapat, serta kontrol sosial. “Maka sesuai dengan Pasal 15 ayat 2a UU No. 40 Tahun 1999 tentang Pers, Dewan Pers diamanahkan untuk melindungi kemerdekaan pers dari pihak manapun.

“Sebagaimana hal tersebut, seorang filosuf Prancis Voltaire (1694-1778) menyatakan, I disapprove of what you say, but i’ll defend to death your right to say it, artinya, saya tidak setuju dengan apa yang anda katakan, tapi saya akan membela sampai mati hak anda untuk mengatasinya,” jelas Denny.

Karena itu, lanjut Denny,  sesuai dengan Nota Kesepahaman antara Dewan Pers dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia No. 2/DP/MoU/II/2017 No.B/5/II/2017 tentang Koordinasi Dalam Perlindungan Kemerdekaan Pers dan Penegakan Hukum Terkait Penyalahgunaan Profesi Wartawan, untuk mengarahkan/mengkonsultasi penanganan kasus tersebut kepada Dewan Pers.

Denny juga mengingatkan, apabila perkara yang serupa menimpa Bapak Farid Wajdi terus menerus terjadi, maka bisa menimbulkan keadaan masyarakat/ahli tidak mau berpendapat terhadap permasalahan yang ada, karena khawatir untuk dikriminalisasi. “Fenomena kriminalisasi yang terjadi saat ini tentunya sangat membahayakan kebebasan pers dan bisa dikatakan sebagai bentuk intervensi terhadap independensi ruang redaksi,” sebutnya.

Demi keadilan, kata Denny, publik harus mengetahui, apa yang dilakukan Farid  dalam posisi sebagai Juru Bicara sah lembaga, dimana  ia melakukannya  dalam rangka menjalankan fungsi tugas lembaga sesuai amanah UU. “Dan secara konten, Farid hanya sebatas merespon pertanyaan wartawan, dan dinyatakan sebagai hal yang akan ditelusuri validitasnya, bukan tuduhan. Apalagi, informasi diperoleh jelas sumbernya dan merupakan bentuk temuan yang wajib ditindaklanjuti oleh KY, sebagai lembaga pengawas,” jelasnya.

Jadi, Denny menilai, Laporan Polisi tersebut sungguh sangat melanggar fatsun serta prinsip check and balances dalam bernegara dan dilakukan terhadap lembaga resmi yang berwenang dalam menjalankan tugasnya, sekaligus juga membahayakan Narasumber yang menjadi mitra media serta dilindungi oleh kebebasan pers. (*)

ARTIKEL TERKAIT