Hari HAM Sedunia, Kanwil Kemenkumham Sumut Tampung Aspirasi Penyandang Disabilitas

KABARHUKUM-Medan | Sejumlah mahasiswa yang tergabung dalam Solidaritas Mahasiswa Hukum Indonesia (SMHI) dan penyandang disabilitas yang tergabung dalam Perkumpulan Gerakan Untuk Kesejahteraan Tuna Rungu Indonesia (GERKATIN) menyambangi  Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sumatera Utara, Jalan Putri Hijau No 4 Medan, Senin (10/12). Mereka hadir untuk menyampaikan aspirasi dalam rangka hari memperingati HAM Sedunia.

Koordinator aksi, Khairul Imam Tanjung menyampaikan,  bahwa penyandang disabilitas adalah warga negara yang berhak mendapatkan perlakuan yang setara, khususnya dalam mengakses layanan publik yang disediakan oleh Pemerintah.

Lebih lanjut ia menjelaskan, meskipun hak-hak penyandang disabilitas telah diatur sedemikian rupa dalam berbagai peraturan perundang-undangan, namun dalam implementasinya masih mengalami berbagai hambatan. “Seperti sulitnya mendapatkan Surat Izin Mengemudi bagi penyandang tuna rungu,” kata khairul.

Perwakilan SMHI dan GERKATIN tersebut diterima dan berdialog langsung dengan Bapak Kurniaman T (Kepala Bidang Hukum) yang didampingi oleh Bapak Johnson siagian (Kepala Bagian Umum) dan Bapak Kriston (Kepala Bidang Keamanan).

Dalam dialog tersebut Bapak Kurniaman T menyampaikan bahwa Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sumatera Utara mengapresiasi terhadap seluruh aspirasi yang disampaikan.

“Saat ini pemerintah telah melakukan berbagai upaya untuk memenuhi aksesibilitas layanan khususnya bagi penyandang disabilitas,” ujarnya.

Khusus untuk Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sumatera Utara Berdasarkan Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia RI M.HH-42.KP.08.05 Tahun 2018 terdapat 18 (delapan belas) UPT imigrasi dan pemasyarakatan yang menerima penghargaan pelayanan publik berbasis hak asasi manusia.

Lebih lanjut, Bapak Kurniaman T juga menyampaikan, apabila penyandang disabilitas masih kesulitan dalam mengakses layanan publik yang disediakan oleh Pemerintah, maka penyandang disabilitas tersebut dapat memenfaatkan Layanan Komunikasi Masyarakat yang ada pada Bidang Hak Asasi Manusia Kanwil Kementerian Hukum dan HAM Sumatera Utara. (*)

Bagi berita: