2 Tahun Tanpa Kejelasan, Khairul Ikhwan Ancam Demo STIE IBBI dan Surati Gubsu

KABARHUKUM-Medan | Perjuangan M Khairul Ikhwan Harahap SE MSi, mantan DosenTetap Yayasan STIE IBBI Medan yang jadi korban PHK sepihak untuk mendapatkan keadilan atas nasib yang menimpanya sepertinya belum juga menemukan titik terang. Bahkan, sudah 2 tahun ia membuat laporan,  tapi hingga kini salinan BAP nya pun tidak kunjung ia terima.

“Iya, saya sudah membuat laporan 2 tahun yang lalu dan sudah di BAP, namun apa tindaklanjut dan  hasilnya sampai sekarang tak ada kabar,” ujar Khairul.

Bahkan, terakhir, meski sudah melayangkan permohonan keberatan atas pengaduan yang tidak berjalan ke Dinas Tenaga Kerja Provinsi Sumatera Utara pada 3 Desember lalu, tetap tidak digubris.

“Saya kecewa dengan laporan yang saya layangkan dan tidak juga mendapat respon,” jelasnya kepada kabarhukum.com, Kamis (12/12/2018)

Baca berita terkait:  (1)  Perjuangan Seorang Dosen dalam Menuntut Keadilan

Kemudian Khairul menuturkan kronologi perjalanan kasusnya yang tak jelas juntrungnya itu.

Diceritakannya, bahwa ia sudah melaporkan ke Disnakertrans Provinsi Sumatera Utara dan diterima oleh PPNS Disnakertrans Provinsi Sumatera Utara dengan Nomor: 020/BEPART/S-P/VIII/2016 tertanggal 24 Agustus 2016 dan baru dilaksanakan Mediasi pada Tanggal 27 Oktober 2016 dan pada saat itu pihak atau yang mewakili Yayasan STIE IBBI Medan tidak hadir. “Artinya setelah laporan saya diproses setelah dua bulan dilaporkan,” kata Khairul.

M Khairul Ikhwan Harahap SE MSi (kemeja putih) saat masih aktif sebagai dosen tetap di STIE IBBI Meda.

Adapun Mediasi kedua sambung Khairul, dilakukan pada tanggal 10 November 2016. Dimana saat itu Pihak Yayasan STIE IBBI dihadiri oleh Kuasa Hukumnya yaitu B. Pasaribu SH.

“Ketika itu, kuasa hukum Yayasan STIE IBBI keberatan atas penanganan pengaduan ketenagakerjaan itu, karena menrut dia yang berwenang menangani mediasi adalah Disnaker Kota Medan, akibat keberatan Kuasa Hukum Yayasan STIE IBBI tersebut Mediator menyarankan Kuasa Hukum agar agar membuat pengaduan kembali ke Disnaker Kota Medan dan pengaduan atas Kekurangan Upah tetap ditindaklanjuti Pengawas Ketenagakerjaan Provinsi Sumatera Utara,” beber Khairul.

Namun, setelah dilaporan kepada Disnaker Kota Medan dan sudah mendapat hasil berupa keluarnya Surat Rekomendasi yang menyatakan bahwa Yayasan STIE IBBI harus melaksanakan tanggungjawabnya berupa pembayaran pesangon, Pihak Yayasan tidak mengindahkan.

Hal itu membuat Khairul dan kuasa hukum kemudian membawa kasus ini ke jalur hukum melalui pengadilan negeri Kota Medan.

Setelah proses yang panjang, akhirnya Pengadilan Negeri Kota Medan mengabulkan tuntutan Khairul. Namun Yayasan STIE IBBI tetap berkeras dan melakukan kasasi terhadap putusan PN Medan itu.

“Kita tunggu hasil kasasi Yayasan STIE IBBI, namun, eh kasasinya belum juga teregistrasi di Mahkamah Agung. Ini kan aneh bin ajaib.” Sebutnya.

Tidak berhenti berjuang menuntut keadilan, Khairul Ikhwan  kembali mengirimkan surat Pengaduan yang Tidak Berjalan kepada Kepala Disnakertrans Provinsi Sumatera Utara yang diterima oleh Tata Usaha dengan Nomor 3722 Tanggal 4 Desember 2018.

Dalam laporannya itu, Kahirul mempertanyakan Hasil Laporan Pengaduan kasusnya dua tahun yang lalu.

“Petugas Pengawas Ketenagakerjaan Provinsi Sumatera Utara yang bertindak sebagai PPNS Disnakertrans Provinsi Sumatera Utara yaitu Bapak Mangatur Sihaloho dan Bapak Benediktus Damanik, sudah mengambil keterangan dari saya dengan menuangkannya dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) sesuai bukti-bukti dan fakta bahwa Yayasan STIE IBBI telah memberikan upah kepada saya dibawah ketentuan yang berlaku dan hal tersebut berlangsung selama 11 tahun, sehingga kemudian Yayasan STIE IBBI melakukan PHK sepihak, Namun sampai saat ini juga saya belum menerima Salinan BAP tersebut,” ungkapnya dengan nada kecewa.

Atas perlakuan tersebut Khairul yang juga Aktivis Buruh dan salahsatu Pendiri LSM SBSU (Solidaritas Buruh Sumatera Utara) yang lahir pascaReformasi ini menegaskan, bahwa jika upaya persuasi melalui jalur hukum dan proses administrasi yang telah dilakukan tidak juga membawa hasil, maka beliau akan melakukan langkah-langkah selanjutnya dengan turun kejalan bersama buruh di Sumut.

Kharul juga berencana akan melayangkan Surat kepada Gubernur Sumatera Utara terpilih terhadap Kinerja Dinas dibawah kepemimpinan beliau yang jelas-jelas mencoreng muka pimpinannya dan hal ini sangat bertentangan dengan Tujuan Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Utara Edy Rahmayadi dan Musa Rajeksah yang ingin menciptakan Sumut  Bermartabat di mata Rakyat, dan Bermartabat di mata Sang Pencipta.

“Saya berharap kasus yang  saya alami segera mendapatkan titik terang,” pungkasnya. (*)

Bagi berita: