Tudingan Suharto Guru Korupsi Dinilai Layak Dituntut Pidana

Nurul Hasanah, Koordinator Divisi Analisa & Evaluasi pada Lembaga Study Kebijakan Publik (eLSKaP).

KABARHUKUM-Ambon | Koordinator Divisi Analisa & Evaluasi pada Lembaga Study Kebijakan Publik (eLSKaP) Nurul Hasanah mengritik statement yang berisi tudingan terhadap mantan Presiden Suharto sebagai Guru Korupsi. Ia berpendapat tudingan tersebut bersifat tendensius dan subyektif sehingga pembuktiannya menjadi mustahil, oleh sebab itu dia menilai pantas bila dilaporkan sebagai tindak pidana penghinaan atau penyebaran berita bohong oleh anak-anak almarhum.

Alasannya menurut Cicing, jauh sebelum Suharto memasuki lingkaran elit nasional, masih dalam era rezim Sukarno sejumlah elite politik dan elit kekuasaan sudah terlilit korupsi, bahkan terdapat referensi yang mengungkapkan ada seorang politisi senior dari PNI sebagai partai-berkuasa saat itu dililit kasus korupsi yang cukup heboh justru diberikan grasi oleh Presiden Sukarno.

Kritikan dari peneliti yang juga mantan dosen sebuah Perguruan Tinggi Swasta di Maluku ini dikemukakan sebagai tanggapan terhadap statement Ahmad Basarah, Anggota Fraksi PDIP DPR RI yang isinya menuding mantan Presiden Suharto seakan-akan merupakan guru korupsi di Indonesia.

Melalui telepon selulernya pada sore hari Minggu (9/12), ibu dua anak yang biasa disapa ‘Cicing’ ini mengaku kabar tentang tudingan yang dinilainya tak pantas itu sudah sejak beberapa hari lalu diikuti melalui berita media. Begitu dimintai komentarnya lebih lanjut tentang statement itu, Nurul secara lantang mengatakan : “Tuduhan itu menurut pendapat saya sangat berlebihan, subyektif dan tendensius. Seakan-akan korupsi baru terjadi di negeri ini pada masa kepemimpinan Pak Harto gara-gara belajar korupsi dari beliau, dan sebelum itu semua sistemnya steril. Padahal menurut kenyataannya, jauh sebelum pak Harto masuk ke dalam pusaran elite nasional saja belum juga tampil memimpin negeri ini, didalam rezim yang berkuasa saat itu banyak elite kekuasaan dan elite politik sudah dililit kasus korupsi. Oleh karena itu memang sudah sepantasnya apabila tuduhan itu dipidanakan oleh anak-anak atau kaum-kerabat beliau”.

Diakuinya, ia bukan pendukung salah satu pasangan calon presiden bahkan bukan anggota salah satu partai politik pendukung dan juga tidak mengenal siapa pun di antara anak-anak Suharto atau pun seseorang kaum kerabatnya baik kerabat dekat atau pun jauh. Akan tetapi, katanya, sebagai bagian masyarakat intelektual ada tanggung jawab moral mendudukan sejarah jangan sampai meninggalkan jejak-jejak salah yang kelak diserap begitu saja oleh generasi-generasi yang akan datang. “Mungkin beda, apabila ternyata praktek korupsi elite politik dan elite kekuasaan di negeri ini baru mulai terjadi ketika Suharto sudah menduduki tampuk pimpinan pemerintahan,” ujarnya.

Secara tegas Cicing menyatakan  tidak sependapat dengan keterangan salah satu elite PDIP yang menganggap tudingan Basarah hanya semacam kampanye hitam atau yang lazim disebut dengan istilah ‘black campaign’, sebab nampak lebih bernuansa penghujatan atau penghinaan. Disebut guru, tandasnya, berarti konstruksi lengkapnya ada murid-murid dan proses belajar-mengajar atau proses transformasi pengetahuan yang terprogram secara sistematik baik materi mau pun jadwal waktu.

Jelasnya, tambah Cicing, dengan menyebut Suharto sebagai seorang guru-korupsi berarti dalam pembuktiannya harus lebih dahulu disebutkan siapa murid-muridnya dan murid-muridnya itulah yang patut dihadirkan sebagai Saksi untuk dimintai keterangan apakah benar Pak Harto dahulu menjadi gurunya, lantas metode seperti apa dan materi-materi apa saja yang diajarkan, kemudian baru dilihat isinya yang mengandung pengetahuan tentang korupsi atau pembancakan uang milik negara atau daerah. Selain itu, katanya, lebih jauh perlu dilihat lagi apakah sebelum beliau tampil sebagai pemimpin pemerintahan di negeri ini elite-elite politik dan elite-elite kekuasaan di negeri ini semua steriil atau tindak pidana korupsi sama sekali belum pernah terjadi.

Akan tetapi ternyata, tambah Cicing lagi, jauh sebelum Suharto tampil menduduki kepemimpinan nasional, tak sedikit elite politik dan elite kekuasaan sudah terjebak kasus korupsi. Cicing kemudian menyebut beberapa nama serta beberapa media, selanjutnya dia meminta agar ditelusuri sendiri melalui akun google jangan sampai dirinya dinilai memberikan keterangan asal-asalan.

Setelah dilakukan penelusuran mengikuti permintaan Cicing, ternyata benar ditemukan beberapa sumber yang mengungkapkan sejumlah kasus korupsi pada era rezim orde-lama alias ‘or-la’ yang melilit para elite kekuasaan dan elite politik.

Pada laman website Lembaga Anti Pencucian Uang edisi 28 Mei 2013 terdapat berita berjudul “Korupsi Pada Masa Orde Lama”, yang didalamnya disebut kasus 14 Agustus 1956 sebagai peristiwa kegagalan pemberantasan korupsi pertama di Indonesia dan koran lokal “Indonesia Raya” yang memberitakan dugaan korupsi Menteri Luar Negeri RA akhirnya kena breidel. RA menurut berita ini gagal ditangkap Polisi Militer karena intervensi Perdana Mentri Ali Sostroamidjojo, padahal sebelumnya Lie Hok Thay mengaku memberikan uang dari “ongkos cetak kartu suara pemilu” kepada RA sebesar Rp 1.500.000,- (satu setengah juta rupiah), bahkan atas kasus itu 2 (dua) orang berhasil ditangkap, yaitu Syamsudin Sutan Makmur mantan Menteri Penerangan bersama Pieter de Queljoe Direktur Percetakan Negara.

Kemudian media Kompas Online edisi 28/1/2015 memberitakan cerita sejarawan Bonnie Triyana  tentang Menteri Kehakiman Mr DjG yang menjabat tgl 30 Juli 1953 – 11 Agustus 1955 dililit gratifikasi dari pengusaha asal Hongkong Bong Kim Tjhong, politisi JW ditahan tgl 20 April 1957 di Hotel Talagasari Jln Setiabudi Kota Bandung karena diduga terlibat korupsi, dan skandal korupsi politisi senior IT mantan Menteri Perekonomian asal Partai Nasional Indonesia (PNI) sebagai partai berkuasa kala itu yang digelar 14 April 1958. Dalam berita ini dikatakan pula, bahwa dengan mengutip harian Suluh Indonesia edisi 20 April 1957 Bonnie Triyana juga mengungkapkan Hotel Talagasari Bandung dipenuhi para tersangka korupsi, yang diperiksa kurang lebih 60 (enam puluh) orang didalamnya ada 5 (lima) mantan Menteri, Anggota Konstituante dan Anggota Perlamen, Kepala Jawatan bersama Polisi dan Jaksa tidak kecuali Pengusaha. Pada akhirnya Kejaksaan Agung berhasil menyeret IT yang politisi PNI itu ke pengadilan karena terdapat cukup bukti, namun kemudian diberikan grasi oleh Presiden Sukarno.

Dari penelusuran ini nampak ada benarnya pendapat Cicing, bahwa jauh sebelum penguasa Orba ini naik menjabat pemimpinan pemerintahan di negeri ini, korupsi sudah menggurita dikalangan elite nasional, bahkan ada yang mendapat perlindungan dari penguasa sehingga mengakibatkan upaya pemberantasan tak bisa berjalan optimal. “Artinya bila dimaknai mengikuti tudingan Ahmad Basarah seakan-akan suatu ilmu tersendiri yang diajarkan, maka sebelum Suharto sudah ada seseorang guru-korupsi lain, entah siapa, oleh karena itu lebih tepat apabila tudingan guru-korupsi terhadap beliau oleh Ahmad Basarah dituntut secara pidana,” pungkasnya(*)


Laporan: Udin Waliulu

Bagi berita: