FK-PUSPA Dukung Pengesahan RUU Penghapusan Kekerasan Seksual

KABARHUKUM-Medan | Forum Komunikasi Partisipasi Publik Untuk Kesejahteraan Perempuan dan Anak (FK-PUSPA) Sumut melaporkan, bahwa ada kecenderungan  kasus kekerasan seksual terhadap perempuan dan anak di Sumatera Utara terus meningkat dan kompleksitas dampak yang ditimbulkannya pun makin bertambah.

FK-PUSPA mencatat, pada tahun 2017 lembaga-lembaga masyarakat yang tergabung dalam Jaringan Perlindungan Anak Sumatera Utara menerima laporan lebih dari 190 kasus kekerasan seksual. Sementara itu pada tahun 2018, Forum Komunikasi PUSPA Sumatera Utara merangkum data dari lembaga-lembaga mitra di Sumut menerima laporan lebih dari 473 kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak, 167 kasus diantaranya adalah kekerasan seksual.

Jumlah kasus yang dilaporkan tersebut hanyalah sebagian kecil, fenomena ini seperti fenomena gunung es, artinya fakta yang terjadi dimasyarakat jauh lebih banyak dari yang dilaporkan. Perempuan dan anak selalu rentan menjadi korban kekerasan dimanapun, termasuk didalam lingkup keluarga dan masyarakat,” ujar Misran, Koordinator FK PUSPA Sumut, Sabtu (15/12/2018).

Urgensi RUU Penghapusan Kekerasan Seksual

Hingga hari ini, kata Misran,  publik terus disuguhi berbagai pemberitaan memprihatinkan tentang kekerasan seksual  yang muncul silih berganti. Misalnya saja kasus pelecehan seksual yang dialami BN oleh kepala sekolah SMA di Mataram yang berakhir menyakitkan. Korban pelecehan seksual itu justru dilaporkan dan divonis bersalah oleh Mahkamah Agung pada 26 September 2018. Berita ini menjadi viral karena  vonis hakim yang tidak adil dan melukai rasa keadilan di masyarakat   Sebelumnya, kasus kekerasan seksual dialami seorang mahasiswi  saat KKN oleh sesama rekan mahasiswa sehingga beritanya viral di media .

“Di luar itu, masih banyak kasus kekerasan seksual yang terjadi namun luput dari pemberitaan,” sebutnya..

Menurut Misran, atas kondisi itulah mengapaIndonesia membutuhkan regulasi khusus untuk pencegahan dan penanggulangan kekerasan seksual. Sebab hingga hari ini, belum ada payung hukum yang mengatur secara komprehensif mulai bentuk-bentuk kekerasan seksual, upaya pencegahannya, hingga  penanganan yang terintegrasi  (one stop crisis centre) serta pemulihan korban. Hukum acara yang bertumpu pada KUHAP masih mendiskualifikasi pengalaman perempuan korban. Dalam proses hukum dari kasus-kasuskekerasan seksual yang berhasil dilaporkan, bukan saja hak-hak korban diabaikan, seringkali perempuan korban justru mengalami reviktimisasi (proses menjadi korban sekali lagi)oleh siapa saja melalui stigmatisasi dan tanpa pemulihan.

Sayangnya, lanjut Misran, pembahasan RUU Penghapusan Kekerasan seksual di  Komisi VIII DPR, sejak ditetapkan menjadi RUU inisiatif DPR pada Februari 2017sampai hari ini belum mengalami kemajuan berarti,belum beranjak membahas RUU bersama pemerintah. Tahun 2019 adalah tahun terakhir periode DPR saat ini,  April 2019 sudah memasuki masa Pemilu Legislatif (Pileg) untuk memilih anggota DPR baru. Bila RUU Penghapusan Kekerasan Seksual tidak juga maju dalam pembahasan tahun ini, maka bisa dipastikan RUU Penghapusan Kekerasan Seksual gagal disahkan. “Itu artinya memulai lagi dari nol di  DPR baru dan semua upaya yang dilakukan selama ini sejak 2015 diusulkan oleh masyarakat sipil hingga berhasil masuk Prolegnas  menjadi sia-sia,” katanya.

Misran menilai, lambannya proses pembahasan  RUU PKS memperlihatkan masih minimnya perhatian dan keseriusan serta pemahaman atas urgensi atas RUU PKS dari para pengambil kebijakan sehingga pada akhirnya berpotensi menghambat lahirnya UU Penghapusan Kekerasan Seksual yang sangat dibutuhkan dan dinantikan oleh masyarakat khususnya para penyintas kekerasan seksual.

Di pihak lain, lanjutnya, pembahasan RUU Penghapusan Kekerasan Seksualoleh pemerintah yang dimotori Kementerian Pemberdayaan Perempuan juga belum sesuai harapan, karena rumusan DIM (Daftar Inventaris Masalah) yang disusun pemerintah belum memberikan dukungan sepenuhnya pada substansi penting dalam RUU Penghapusan Kekerasan Seksual seperti  menghapus beberapa bentuk kekerasan seksual serta penggunaan konsep lama terkait pencabulan dan perkosaan.

Mempertimbangkan situasi terkait kepentingan untuk segera dibahas dan disahkan RUU Penghapusan Kekerasan Seksual dan catatan keprihatinan atas situasi DPR yang berjalan sangat lamban, sementara korban kekerasan seksual terus terjadi setiap jamnya, maka  LK-PUSPA Sumut menyampaikan tuntutan sebagai berikut:

 

  • Agar DPR RI khususnya Panja Komisi 8 memberi perhatian maksimal terhadap RUU Penghapusan Kekerasan Seksual dan segera menuntaskan pembahasan RUU Penghapusan Kekerasan Seksual bersama pemerintah sehingga RUU Penghapusan Kekerasan Seksualsegeradisahkan dalam periode ini tanpa mengurangi kualitas substansi.
  • Agar Pemerintah merevisi Daftar Inventaris Masalah (DIM) sehingga tidak mengurangi substansi penting dalam RUU Penghapusan Kekerasan Seksual dan sebaliknya dapat menguatkan terobosan hukum di dalamnya, antara lain terkait jenis tindak pidana Kekerasan Seksual, hukum acara, dan pemenuhan hak-hak korban.
  • Agar DPR RI dan Pemerintah menggunakan prinsip-prinsip CEDAW  dalam pembahasan substansi RUU Penghapusan Kekerasan Seksual, yakni prinsip kesetaraan substantif, non-diskriminasi dan kewajiban Negara.
  • Agar dalam setiap pembahasan rancangan peraturan perundang-undangan, DPR RI danPemerintah melibatkan partisipasi masyarakat dan terutama mempertimbangkan suara dan pengalaman para penyintas dan pendamping serta pihak lainnya yang telah bekerja untuk isu kekerasan seksual.
  • Agar semua pihak terkait, seperti organisasi dan kelompok masyarakat termasuk tokoh-tokoh masyarakat dan tokoh agama mendukung, mendorong, dan mengawal proses pembahasan dan pengesahan segera RUU Penghapusan Kekerasan Seksual yang memuat pengaturan komprehensif tentang perlindungan terhadap perempuan dari kekerasan seksual.
Bagi berita: