Ini Prioritas Agenda Penegakan Hukum di Sumut Menurut Dr Abdul Hakim Siagian SH MHum (Calon Anggota DPDRI No 21)

KABARHUKUM-Medan | Dr Abdul Hakim Siagian SH MHum (AHS), Calon Anggota DPD RI No 21 Dapil Sumatera Utara, mengapresiasi kejaksaan dan kepolisian, pemerintah serta masyarakat atas capaian penegakan hukum di Sumut.

Ia mengatakan, tugas utama negara itu tentu melalui aparat penegak hukum adalah melindungi segenap tumpah darah Indonesia. “Karena  negara hukum,  maka utamanya melalui hukum yang sekaligus mewujudkan kesejahtraan dan keadilan,” ujarnya, Rabu (19/12/2018).

Tidak bisa dipungkiri, kata AHS, sejauh ini memang masih terlalu banyak masalah, kendala dan tunggakan-tunggakan  dalam proses hukum itu.

AHS menyorot dari 3 aspek, yakni badan/lembaga/organ.  Dalam konteks ini, ia melihat  masih terus terjadi tolak-tolakan atau tarik menarik dalam tupoksinya. “Misal, siapakah yang harus menindaklanjuti temuan-temuan BPK, atau melanjutkan penanganan dari perkara-perkara yang diproses KPK  agar segera  tuntas,” kata Wakil Ketua PW Muhammadiyah Sumut ini..

Demikian juga dalam hal pencegahan, menurut AHS kejahatan luar biasa wajiblah pencegehannya juga dengan cara luar biasa. “Kenyataannya,  yang terjadi  justru dengan cara biasa-biasa dan dan dilakukan secara masing-masing. Itu problem yang rumit dan hemat saya sudah kusut juga,” jelasnya.

Kedua, tentang substansi. AHS menilai  regulasi kita juga banyak masalah, apalagi juklak-juklaknya. “Kondisi ini pada akhirnya perpotensi  menggerus kepastian dan kepercayaan masyarakat,” katanya.

Selain itu, lanjut AHS, yang  tak kurang pentingnya adalah kultur masyarakat dan aparat, bahwa kejahatan-kejahatan  luar biasa, seperti korupsi, lingkungan dan sebagainya, sepertinya belum  dipahami dan direspon bersama,  bahkan sarat bias dan jadi dilematis.

Karena itu, ia  sangat mendukung terhadap pelanggaran dan kejahatan, apalagi yang luar biasa termsuk penyakit masyarakat wajib dimaksimalkan cara pencegahan (preemtif dan prefentif), penindakan adalah pilihan terakhir (ultimum remedium). “Namun, sayangnya  dalam praktiknya masih jauh dari itu,” ungkapnya.

Persoalan lain, menurut AHS, tahun 2019 semestinya  pemberantasan kejahatan lingkungan, monopoli, oligopoli, kartel, mafia harus segera dibongkar, karena itu sangat merugikan masyarakat. “Ironisnya, saat dunia sudah memasukkan jadi delik korupsi, justru di Indonesia belum. Ini sangat  aneh, pada hal tinggal meratifikasi saja, itu kita desak agar disegerakan,” sebutnya.

Kejahatan pemalsuan, penyeludupan menurut AHS juga harus diprioritaskan. Termasuk juga soal ketertiban dan kenyamanan di jalan harus ditingkatka,  sebab jalan raya  telah membunuh lebih banyak dari perang dunia,” katanya.

Kemudian, tentang korupsi dan narkoba, AHS mendesak Presiden mengeluarkan Perppu untuk menyatakan kita darurat korupsi dan narkoba,  agar penanganannya holistik. Sebab menurutnya  kejahatan itu teruss meningkat dan sudahh sangat mengerikan.

“Walaupun saya tak yakin Presiden melakukan itu, minimal pimpinlah dan  berikanlah contoh serta teladan dalam amar makruf nahyi munkar sesuai dengan sumpahnya. Semoga, sebagai rakyat dan pembayar pajak kita tunggu bukti hal itu,” pungkasnya.

Bagi berita: