Muslim Uighur Terus Ditindas, AHS: Segera Panggil Dubes China !

KABARHUKUM-Medan | Di tengah ramainya reaksi dunia internasional yang mengutuk aksi penindasan beraroma  diskriminasi dan kekerasan   yang dilakukan pemerintah China terhadap Muslim Uighur , pemerintah Indonesia yang nota bene sebagai Negara dengan penduduk muslim terbesar di dunia justru memperlihatkan sikap “dingin” tanpa ada reaksi apa-apa.  Sekedar melontarkan pernyataan kutukan pun hingga saat ini belum ada terdengar.

Pengamat hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara (UMSU) Dr Abdul Hakim Siagian SH MHum (AHS) menilai,  bahwa memilih bersikap tidak  ikut campur terkait tragedi kemanusiaan itu dapat disebut juga sebagai  tragedi.

Dr Abdul Hakim Siagian SH MHum

Sebagai Negara dengan penduduk muslim terbesar di dunia, tentunya sikap pemerintah Indonesia itu sangat disesalkan. “Harusnya pemerintah Indonesia tampil di barisan terdepan pro aktif menggalang dunia agar HAM ditegakkan disana. Dan sepertinya sangat aneh sikap itu bila kita hubungkan dengan antusiasnya  respon Jokowi atas pembunuhan Kasogi beberapa waktu lalu,” ujar Wakil Ketua Pimpinan Wilayah Muhammadiyah Sumatera Utara ini, Rabu (19/12/2018).

Menurut AHS, pelanggaran HAM disana itu sudah berlangsung lama, massif, terstruktur dan sistematis. Karena itu, kata AHS, mestinya Indonesia menjadi pionir dalam menekan China untuk menegakkan HAM dan keadilan hukum di  Xinjiang. “Aksi kekerasan dan penindasan di sana sesungguhnya sudah hukum menjurus kepada tindakan genosida. Itu adalah kejahatan kemanusian, namun anehnya Negara-negara  lainpun hampir sama, bahkan penggiat HAM  yang selama ini berkoar-koar pun senyap, ini nyaris sama dengan tragedi yang terjadi di Myanmar  dalam  kasus rohingya,” katanya.

Oleh karena itu, lanjut AHS, publik harus  terus mendesak Presiden dan meminta pertanggung jawabannya atas sikap memalukan itu.

AHS menegaskan, langkah segera yang harusnya dilakukan pemerintah adalah memanggil Dubes China dan menyampaikan sikap Indonesia,  agar tragedi kemanusian itu segera diakhiri dan sekaligus menegakkan hukum pada si penjahat dan melindungi Muslim Uighur  sama dengan warga China lainnya.

“Bila tidak direspon, putuskan saja hubungan diplamtik RI dengan China dan segera  usir  dubesnya dari sini dan panggil pulang dubes kita dari sana,” tegasnya. (*)

 

Bagi berita: