Muhammadiyah Medan Kecam Aksi Biadab Pemerintah Komunis China Terhadap Muslim Uighur

KABARHUKUM-Medan | Wakil Ketua Pimpinan Daerah Muhammadiyah Kota Medan Rafdinal SSos MAP mengatakan, aksi penindasan dan kekerasan yang dilakukan pemerintah Komunis China  terhadap warga Muslim Uighur di Provinsi Xinjiang, China adalah tindakan biadab yang sudah termasuk kategori pelanggaran HAM berat.

“Oleh karenanya, tidak ada alasan untuk mentolerir dan mendiamkannya.” ujar Rafdinal yang juga Sekum Korwil FOKAL IMM Sumut ini, Rabu (19/12/2018).

Rafdinal SSos MAP.

Wakil ketua GNPF  Ulama Sumut ini menyerukan kepada ummat muslim seluruh dunia untuk menggalang solidaritas guna membantu dan menyelamatkan masyarakat Muslim Uighur. Menurtnya, tindakan kekerasan dan diskriminasi pemerintah Komunis China terhadap Muslim Iughur sudah mengarah kepada genosida. “Oleh sebab itu, aksi keji tersebut harus segera dihentikan,” katanya.

Sebagai mayoritas penduduk di Provinsi Xinjiang, kata Rafdinal, sesui HAM dan International Convenant on Social and Political Rights, maka Muslim Uighur semestinya memiliki kebebasan menjalankan ajaran agamanya.Seperti dilaporkan media-media internasional, Muslim Uighur di Provinsi Xinjiang mengalami penyiksaan, pengucilan, dan pelarangan menjalankan ajaran agama.

“Sudah saatnya President of Asian Conference on Religions for Peace (ACRP) dan Organisasi Kerja sama Islam (OKI) berteriak mengingatkan dunia internasional untuk menyelamatkan nasib umat Islam Uighur,” tegasnya

Lebih lanjut, Rafdinal juga mendesak supaya pemerintah Indonesia, sebagai Negara dengan penduduk muslim terbesar di dunia supaya mengambil sikap terhadap tragedi  kemanusian ini.

Ia sangat menyayangkan, sejauh ini pemerintah Jokowi-JK sama sekali belum menunjukkan reaksi apa-apa. “Sungguh aneh, ada apa dengan pemerintahan kita ? Untuk pernyataan mengutuk saja belum kita dengar dilontarkan oleh pemerintah,” ujarnya. (*)

Bagi berita: