Tahap Seleksi Kesehatan dan Kepribadian, KY Loloskan 12 CHA

KABARHUKUM-Medan | Komisi Yudisial (KY) secara resmi mengumumkan kelulusan 12 Calon Hakim Agung (CHA) dari 25 peserta seleksi kesehatan dan kepribadian. Penetapan kelulusan tersebut ditetapkan dalam Rapat Pleno KY CHA Tahun 2018, Rabu (19/12/2018) di Gedung Komisi Yudisial, Jakarta Pusat. Selanjutnya, 12 CHA itu berhak mengikuti wawancara terbuka pada 3, 4, dan 7 Januari 2019 di Kantor KY, Jakarta.

Juru bicara KY Farid Wajdi menjelaskan, bahwa CHA yang lulus seleksi kesehatan dan tersebut terdiri dari 9 orang dari jalur karier dan 3 orang dari jalur nonkarier. “Sementara berdasarkan kategori jenis kelamin, sebanyak 11 orang calon merupakan laki-laki, dan hanya 1 orang perempuan yang lolos,” ujarnya, Kamis (20/12/2018).

Mereka adalah Moh. Puguh Haryogi dari kamar Pidana; Ahmad Shalihin, Matheus Samiaji, Pahala Simanjuntak, Ridwan Mansyur, dan Suwidya Abdullah dari kamar Perdata. Sementara dari kamar Agama, yaitu Cholidul Azhar, Imron Rosyadi, dan Insyafli. Untuk kamar Tata Usaha Negara adalah Sartono; dan kamar Militer adalah Kol. CHK (K) Tama Ulinta Br. Tarigan dan Kol. Tiarsen Buaton.

Juru Bicara KY, Farid Wajdi.

Dilihat dari profesi, kata Farid,  CHA yang lulus seleksi kesehatan dan kepribadian, 9 orang berprofesi hakim, 1 orang  berprofesi akademisi, dan 2 orang CHA berprofesi lainnya. Sedangkan berdasarkan kategori pendidikan, sebanyak 6 orang CHA bergelar doktor dan 6 orang CHA lainnya bergelar magister.

Selanjutnya, 12 CHA itu berhak mengikuti wawancara terbuka pada 3, 4, dan 7 Januari 2019 di Kantor KY, Jakarta. Dalam wawancara ini, kata Farid, CHA akan digali lebih mendalam mengenai visi, misi, dan komitmen, Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim (KEPPH), filsafat hukum dan teori hukum, wawasan pengetahuan peradilan dan perkembangan hukum, serta penguasaan hukum materiil dan formil.

Diinformasikan, seleksi CHA ini untuk mengisi 8 orang hakim agung dengan rincian: 1 orang untuk kamar Pidana, 1 orang untuk kamar Agama, 2 orang untuk kamar Militer, 3 orang untuk kamar Perdata, dan 1 orang untuk kamar Tata Usaha Negara khusus pajak. (*)

Bagi berita: