Abdul Hakim Siagian: Supremasi Hukum adalah Supremasi Keadilan

Abdul Hakim Siagian saat tampil menyampaikan orasi pada acara Reuni Alumni 212 Sumut beberapa waktu yang lalu.

KABARHUKUM-Medan | Pakar Hukum Dr Abdul Hakim Siagian SH MHum (AHS) menegaskan, bahwa hukum dan keadilan adalah dua elemen yang berkelindan dan tak terpisahkan. Supremasi hukum (supremacy of law) adalah supremasi keadilan (supremacy of justice), begitu pula sebaliknya.

Namun apa yang terjadi dewasa ini, AHS menilai hukum di Indonesia cenderung digunakan sebagai alat kekuasaan. Menurutnya, hukum lebih dijadikan sebagai alat pemenuhan kebutuhan orang-orang berduit dan orang yang punya kuasa.

“Itulah sebabnya, hukum kita selalu tumpul ke atas, tapi tajam ke bawah. Dan parahnya lagi, hukum dapat diperjualbelikan oleh orang berduit dan punya kuasa sehingga mereka seolah-olah kebal hukum,” ujar AHS yang maju sebagai Calon Anggota DPD No 21 dari Dapil Sumut ini  di Medan, Senin (23/12/2018).

Maraknya kasus kriminalisasi yang terjadi akhir-akhir ini, kata dia, menunjukkan bahwa hukum mudah dipermainkan oleh kekuasaan untuk memenuhi kepentingannya. Menurutnya, hukum tidak lagi dijadikan panglima dan penegak keadilan serta ketertiban.

“Misalnya, kriminalisasi dan perlakuan ketidakadilan terhadap pihak oposisi. Tentunya patut disinyalir ada kepentingan kekuasaan di dalamnya. Negara melalui lembaga-lembaga penegak hukum terbukti sering tidak mampu menegakkan hukum secara independen, netral dan profesional,” tandas Wakil Ketua PW Muhammadiyah Sumut ini.




Dalam kondisi apapun dan di mana pun, lanjut AHS, keadilan harus diwujudkan, agar mampu memaknai supremasi hukum, sekaligus menghilangkan imparsialitas hukum dan tetap pada entitas keadilan.

“Keadilan adalah roh dari hukum itu sendiri. Jika keadilan tak bisa ditegakkan maka dapat dipastikan hukum tidak lagi kondusif bagi pencari keadilan. Masyarakat sebagai konsumen hukum tidak lagi dapat menikmati cita rasa keadilan sehingga masyarakat hanya mendapatkan ketidakadilan,” jelasnya.

Bahkan secara sosiologis, lanjut AHS, jika keadilan tak bisa diwujudkan, maka hukum tak bisa lagi diandalkan sebagai instrument untuk menciptakan keharmonisan dan keserasian sosial, bahkan hukum sangat mungkin akan menjelma menjadi neo-imperialisme (penjajah baru-red) di mana keadilan telah tereliminasi dan hukum menjadi sesuatu yang anarki.

Dijelaskannya, dikarenakan hukum dan keadilan telah terpisahkan, maka keadilan dianggap sebagai pihak oposisi dan hukum. Implikasinya, saat masyarakat menuntut keadilan, hukum begitu reaktif dengan melakukan rasionalisasi prosedural hukum, kualitas kepastian dan alasan-alasan lainnya.

“Akibatnya, masyarakat kemudian menjadi apatis terhadap hukum karena hukum telah kehilangan kepercayaan (loosing trust). Masyarakat lebih memilih jalan sendiri untuk menyelesaikan konflik yang mengganggu kepentingan sosialnya,” kata AHS. (*).

Bagi berita: