Gara-gara Putusan Sengketa Lokasi Bandara Emalamo Sanana, Hakim PN Labuha Dilaporkan ke KY

Bandara Emalamo di Sanan Maluku Utara. (Sumber foto:taliabuposonline.com)

KABARHUKUM-Maluku Utara | Tidak terima dengan putusan hakim PN Labuha terkait perkara sengketa bandara Emalamo di Sanana Maluku Utara, para Pemilik-Lahan akhirnya melaporkan majelis hakim yang memutus perkara ini kepada Komisi Yudisial RI di Jln Kramat Raya Jakarta.

Kabar laporan ini disampaikan langsung oleh Tajudin Duwila, salah seorang Pemilik-Lahan yang juga merupakan “kuasa” dari 48 Pemilik-Lahan lainnya, melalui telepon selulernya dari Jakarta pada malam hari Kamis (20/12).

Untuk memastikan keterangannya, maka malam hari itu pula melalui akun WatsAp dikirimkannya fotocopy surat laporannya disertai bukti tanda terima surat yang ditandatangani si Penerima surat bernama Adli Ardianto SH dengan dibubuhi cap.

Dari suratnya itu diketahui, perkara itu bermula dari surat gugatan tertgl 27 Mei 2013 atas nama Bupati Kepulauan Sula saat itu Ahmad Hidayat Mus SE atau AHM yang ditangkap KPK hari Senin 27 Juli 2018 lalu. Sedangkan pihak-pihak yang digugat terdiri dari 49 (empat puluh Sembilan) orang Pemilik-Lahan dari warga Desa Wai Ipa dan Desa Umaloya meliputi Sainudin Buamona bersama Tajudin Duwila Dkk.

Tajudin Duwila, (kemeja putih) di lobby Kantor Komisi Yudisial RI Jln Kramat Raya Jakarta seusai memasukan laporan. (Foto: Udin Waliulu/kabarhukum.com)

Sebelum itu, para Pemilik-Lahan masuk menguasai Landas-Pacu (run way) sejak hari Sabtu 11 Desember 2011 dan memasang penghalang mencegah aktivitas penerbangan gara-gara bertahun-tahun sebelum itu tuntutan ganti-rugi bukan saja ditolak tetapi malah AHM dengan angkuhnya berusaha menghalang-halanginya padahal sebelum itu Pemerintah Kabupaten Kepulauan Sula sendiri sudah mengajukan usulannya dan Menteri Perhubungan RI Feri Numberi telah menyatakan kesediaannya akan dialokasikan melalui APBN.

Putusan perkara ini sudah memiliki kekuatan hukum tetap dengan putusan Mahkamah Agung RI No. 293 K/Pdt/2015 tgl 23 Maret 2016 jo Pengadilan Tinggi Ternate No. 31/Pdt/2014/PT.TTE tgl 20 Januari 2015 jo Pengadilan Negeri Labuha No. 07/Pdt.G/2013/PN.LBH tgl 12 Mei 2014.

Menurut penuturan Duwila dalam laporannya, posita gugatan AHM yang terdaftar di PN Labuha tgl 29 Mei 2013 tidak menjelaskan hubungan hak dan hubungan hukum antara pihaknya selaku Penggugat dengan tanah itu, begitu pula dalam pembuktiannya tidak diajukan sesuatu bukti alas-hak atau dasar-hak atas tanah itu, kecuali hanya mendalilkan Bandara Emalamo seluas 213.000m2 adalah asset Penggugat sejak tahun 2003 asalnya dari daerah Kabupaten Maluku Utara ketika masih di bawah Provinsi Maluku sejak tahun 1980 sampai tahun 2003.

Selain itu, Duwila dkk didalilkan pula secara melawan hukum memasuki Bandara itu dan menguasai ke-3 bagian vitalnya yaitu : landas-pacu (run way), landas hubung (taxi way) dan landas-parkit (appron), tetapi bagian mana saja yang menjadi Obyek-Sengketa dengan luas dan batas-batasnya sebagaimana lazimnya suatu surat-gugatan dalam sengketa tanah tidak disebutkannya secara eksplisit.

Dalil-dalil gugatannya ini telah dibantah Duwila Dkk selaku Tergugat dalam dalil-dalil bantahannya. Pertama, karena tanah itu dahulu adalah kebun milik orangtuanya yang diambil tanpa ganti-rugi tanah oleh pemerintah melalui Camat Sanana saat itu M.F. Talaba BA didampingi aparat TNI-Polri lagi pula memakai dalil “kepentingan umum” sehingga tidak ada yang berani membantah apalagi menolak. Hal ini terbukti dari pohon-pohon kelapa dan mangga berusia-tua pada sekeliling area-bandara serta area pemakaman. Padahal sebelumnya tanah itu berisi tanaman-tanaman umur panjang (kelapa, mangga, coklat) sedangkan pada bagian permukaan tanah merupakan kebun yang ditanami pula tanaman bahan makanan (umbi-umbian dan kacang-kacangan).

Itu pula sebabnya sampai saat ini belum pernah dibuat sesuatu Surat Pelepasan Hak atas Tanah yang dapat dijadikan dasar bagi penerbitan sesuatu Hak-Baru atas nama Pemerintah atau Pemerintah Daerah.

Ke dua, Penggugat memakai keterangan bohong atau keterangan palsu yang berakibat hukum karena luas lahan bukan 213.000 m2 melainkan 202.250m2 di dalamnya termasuk 6.000m2 yang baru ditambah pada tahun 2005 sesuai hasil pengukurannya sendiri oleh Panitia Pengadaan Tanah Daerah yang diketuai Assisten I Sekda Surya Dharma Umatjina SIP. Hasilnya dituangkan dalam Berita Acara yang ditandatangani bersama bahkan telah dikirimkan oleh pihak Penggugat sendiri dengan surat resmi kepada Menteri Perhubungan RI yang isinya meminta agar dibayarkan ganti-rugi kepada para Tergugat selaku Pemilik-Lahan.

Ketiga, disamping tidak disebutkannya bagian Obyek Sengketa secara tegas dengan luas dan batas-batasnya lagi pula bagian yang diduduki para Tergugat hanya Landas-Pacu (run way) tanpa menyentuh bagian-bagian lainnya, maka ada beberapa Pemilik-Lahan tidak ikut digugat antara lain Hi Zainuddin Buamona bersama Marjun Umafagur dan sebaliknya ada juga yang bukan Pemilik Lahan malah ikut digugat antara lain Ruslan Buamona (Tergugat XIX).

Walau pun nyata-nyata ada perbedaan luas antara dalil gugatan dengan dalil bantahan Tergugat yang didasarkan pada bukti hasil pengukuran Penggugat sendiri, namun ketika turun melaksanakan sidang Pemeriksaan Setempat di lokasi Bandara Emalamo di Sanana, Hakim hanya menatap sana-sini laksana sedang berwisata saja nampak sekedar memenuhi syarat formal untuk membenarkan dalil-dalil Penggugat tetapi tidak melakukan Pengukuran Pengembalian Batas sebagaimana lazim dalam sengketa tanah di mana terdapat perbedaan luas antara dalil Penggugat dengan Tergugat.

Hanya karena tidak dapat dibuktikannya hubungan hak dan hubungan hukum antara Penggugat dengan Tanahnya, dapat dimengerti ketika petitum gugatannya pada butir 3 yang meminta Bandara ini ditetapkan sebagai assetnya menurut pertimbangan hukum Majelis Hakim “dinyatakan tidak dapat diterima”. Akan tetapi pada amar putusannya, lain-lain permintaan Penggugat dalam petitum gugatannya dinyatakan diterima, para Tergugat dinyatakan telah melakukan perbuatan melawan hukum oleh karena itu dihukum keluar meninggalkan tanah sengketa dan membayar biaya perkara.

Putusan ini menurut penilaian Duwila mengindikasikan Hakim “tidak mempertimbangkan seluruh dalil-dalil para pihak dan fakta persidangan dalam mengambil putusan”, yang merupakan salah satu larangan dalam kode etik dan pedoman perilaku hakim sebagaimana diatur dalam Surat Keputusan Bersama (SKB) tahun 2009 antara Ketua Mahkamah Agung RI No. 047/KMA/SKB/IV/2009 dan No. 02/SKB/P.KY/IV/2009.

Oleh karena itu melalui laporannya ini Duwila berharap bila setelah ditelaah ternyata benar, maka melalui rekomendasi Komisi Yudisial ada sangsi tegas bagi majelis hakim yang mengadili perkara ini biar jadi cerminan bagi dunia peradilan agar kelak lebih berdisiplin dalam membuat sesuatu putusan sehingga tidak membelenggu para Pencari Keadilan di dalam ketidak-pastian hukum.(*)


Laporan: Udin Waliulu

Bagi berita: