Program Infrastruktur Jokowi Jadi Lahan Korupsi di Sumut

KABARHUKUM-Medan | Sepanjang tahun 2018, program pembangunan infrastruktur pemerintah menjadi arena paling banyak dikorupsi. Fenomena ini dapat dilihat dari besarnya jumlah kasus korupsi infrastruktur yang
disidangkan di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada PN (Pengadilan Negeri) Medan.

Demikian fakta yang diungkap dalam konferensi pers Catatan Akhir Tahun 2018 yang dilaksanakan Sentra Advokasi Hak Pendidikan untuk Rakyat (SAHdaR) yang digelar di sekretariatnya Jalan Bilal Gang Arimbi No 1 Medan,  Kamis (27/12/2018).

Berdasarkan hasil pemantauan persidangan di Pengadilan TIPIKOR PN Medan, sepanjang tahun 2018 terdapat 79 kasus korupsi yang dituntut oleh Penegak Hukum, dimana kasus korupsi infrastruktur menduduki posisi pertama dengan jumlah total 37 (tiga puluh tujuh) kasus atau sebesar 30 (tiga puluh) persen dari keseluruhan kasus.

Apabila dianalisis lebih lanjut, 37 (tiga puluh tujuh) kasus tersebut diantaranya adalah korupsi pada pembangunan jalan sebanyak 16 (enam belas) kasus, korupsi pada pembangunan gedung sebanyak 8 (delapan) kasus, korupsi pada pembangunan sarana dan prasarana seperti lampu jalan 7 (tujuh) kasus, korupsi pada pembangunan drainase sebanyak 3 (tiga) kasus, dan masing-masing 1 (satu) kasus pada pembangunan jembatan dan perumahan rakyat.

Sejumlah 37 (tiga puluh tujuh) kasus tersebut, 20 (dua puluh) kasus terjadi di arena kerja Dinas Pekerjaan Umum. Yang mana hal ini menjadikan Dinas Pekerjaan Umum adalah satuan kerja nomor 1 (satu) paling rawan terjadi kasus korupsi di tahun 2018.

Satuan Kerja lain yang tercatat memiliki kerentanan yang sama adalah Dinas Pendidikan dan Dinas Kesehatan dengan jumlah 7 (tujuh) kasus. Hal ini menjadikan tiga sektor ini menjadi arena korupsi yang paling tinggi terus menerus.

Kasus korupsi di pembangunan infrastruktur terjadi dengan berbagai macam modus, terbanyak adalah mark up pada proses Pengerjaan Barang dan Jasa, dan melalui suap Kepala Daerah. Adapun dari 79 (tujuh puluh sembilan) kasus yang disidangkan selama 2018, masih didominasi oleh kasus mark up pada Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah sebesar 42 (empat puluh dua) kasus, penyalahgunaan anggaran 12 (dua belas) kasus, dan penggelapan 2 (dua) kasus.

Di Tahun 2018 Jumlah kasus korupsi yang disidangkan mengalami peningkatan dari tahun 2017 yang hanya berjumlah 66 Kasus. Menarik adalah di tahun ini terjadi perubahan modus kasus korupsi, dimana terjadi peningkatan fenomena kasus Suap dan Pungli dalam 2 (dua) tahun terakhir. Data yang ada di 2016 hanya ada 3 (tiga) kasus sejenis, Namun dalam waktu 2 ( dua) tahun terakhir terjadi lonjakan yang sangat tinggi hingga menembus angka 23 (dua puluh tiga) kasus.

Terungkap, Sibolga menjadi daerah dengan kasus korupsi terbanyak dengan total 14 kasus, dan jumlah kerugian Rp. 9.209.812.070 (terbilang sembilan miliar dua ratus sembilan puluh juta delapan ratus dua belas ribu tujuh puluh rupiah) dan di posisi kedua ada Kota Medan dengan 6 kasus, total kerugian Rp. 22.097.343.235 (terbilang dua puluh dua miliar, sembilan puluh tujuh rupiah tiga ratus empat puluh tiga ribu dua ratus tiga puluh lima rupiah) di posisi ketiga ada Serdang Bedagai sebanyak 5 (lima) kasus dengan total Rp 2.817.665.122 (terbilang dua miliar delapan ratus tujuh belas juta enam ratus enam puluh lima ribu seratus dua puluh dua rupiah).

Pelaku yang terjerat korupsi di tahun 2018 mencapai angka 135 (seratus tiga puluh lima) orang, dengan pelaku terbesar adalah Aparatur Sipil Negara sebanyak 79 (tujuh puluh sembilan) orang, Kepala Dinas sebanyak 19 (sembilan belas) orang, pihak swasta yang menjadi rekanan sebanyak 31 (tiga puluh satu) orang dan Kepala Daerah sebanyak 2 (dua) orang.

SAHdaR mencatat, dalam kurun waktu 10 (sepuluh ) tahun terakhir sudah ada 18 (delapan belas) orang Kepala Daerah yang tersandung kasus korupsi, terbanyak berkaitan dengan suap, izin dan mark up di projek pembangunan infrastruktur.

Adapun nilai kerugian yang timbul akibat kasus korupsi di tahun ini mencapai angka Rp 192.845.956.077 (seratus sembilan puluh dua miliar delapan ratus empat puluh lima juta sembilan ratus lima puluh enam ribu dan tujuh puluh tujuh rupiah) sedangkan nilai suap dan pungutan liar mencapai angka Rp 50.120.600.000 (terbilang lima puluh miliar seratus dua puluh juta enam ratus ribu rupiah).

Bagi berita: