Aktivitas Penambangan di Wetar Maluku Barat Daya Harus Segera Dihentikan

Zacharias Masnari, Pemilik Lahan Hak Adat yang digusur perusahaan di Pulau Wetar. [foto: Udin Waliulu/ist]

KABARHUKUM-Ambon | Lembaga Study Kebijakan Publik (eLSKaP) mendesak Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah bersama DPRD Provinsi Maluku diminta segera menghentikan aktivitas penambangan di Pulau Wetar Maluku Barat Daya (MBD), setidak-tidaknya untuk sementara waktu. Hal ini untuk memastikan pemenuhan segala kewajiban hukum perusahaan bagi warga lokal termasuk hak-hak pemilik lahan dan kesempatan kerja bagi anak-anak MBD, sekaligus melihat sejauh mana kaidah-kaidah ekologis terpenuhi.

Alasannya, karena selain ada kewajiban bagi pemilik lahan belum dipenuhi perusahaan, aktivitas penambangan yang selama ini berlangsung tanpa pengawasan cukup oleh instansi berwenang di Ambon. Selain itu, diduga penambangan ini disebutkan ada penggunaan bahan kimia yang berdampak bagi kelestarian alam dan lingkungan hidup.

Desakan penghentian aktivitas penambangan ini dikemukakan Koordinator Divisi Advokasi Hukum & HAM Lembaga Study Kebijakan Publik (eLSKaP), Bansa Angkotasan SH di Ambon, Minggu (30/12/2018) lalu.




Bansa juga menanggapi informasinya yang mengatakan dalam aktivitas penambangan itu, pihak perusahaan diduga menggunakan cairan bahan kimia jenis Asam Sulfat (H2SO4).

Bansa mengatakan, konon efek penggunaan bahan kimia jenis asam-sulfat atau H2SO4, bila dibandingkan merkuri yang sebelum ini beredar di Pulau Buru jauh lebih buruk. Selain itu, ada komitmen perusahaan dengan pemilik lahan, Zakarias Masnari, yang belum dipenuhi.

Tetapi, dia menambahkan, pihaknya lebih fokus melihat hak-hak hukum masyarakat lokal, terutama hak adat atas tanah milik warga di lokasi penambangan maupun hak angkatan kerja warga lokal Kabupaten Maluku Barat Daya (MBD) yang selama ini terabaikan.
“Tolong dicatat, demi hukum dan kemanusiaan saya minta Pemerintah dan Pemerintah Daerah segera menghentikan aktivitas penambangan di Pulau Wetar yang berlokasi di Desa Lurang dan Desa Uhak. Setidak-tidaknya sampai terbukti bahwa hak-hak warga semuanya sudah terpenuhi terutama hak adat atas tanah, dan tidak ada pelanggaran kaidah-kaidah ekologis di sana,” tandasnya. (*)


laporan: udin waliulu

Bagi berita:

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*