Abdul Hakim Siagian: Pemerintah Harus Jelaskan Mengapa Kasus Novel Sulit Diungkap

Novel Baswedan. (foto:viva)

KABARHUKUM-Medan| Pengamat hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara (UMSU), Dr Abdul Hakim Siagian SH MHum (AHS) mengatakan, bahwa terkait kasus Novel apakah termasuk pelanggaran HAM atau bukan, sebenarnya tidak relevan lagi untuk diperdebatkan. Namun yang terpenting dari itu adalah bagaimana menuntaskan kasus ini sesegera mungkin secara adil.

“Jika kemudian ada yang ngotot menganggap bahwa ini bukan kasus HAM,  justru saya menilai itu sebentuk pengalihan dari substansi persoalan sebenarnya,” ujar AHS, yang juga Wakil Ketua PW Muhammadiyah Sumut ini, Ahad (13/1/2019).




Pada hal, kata Calon DPD RI No 21 Dapil Sumut ini, dalam kasus tersebut ada indikasi pembunuhan berencana yang sangat rapi sehingga tak tekuak adalah fakta. “Bukankah hak hidup itu, paling tidak hak untuk tidak disiksa itu adalah HAM,  baik menurut konstitusi dan HAM secara global ?. Berikutnya adalah dugaan pelakunya, bila aparat atau bukan itu termasuk menjadi ukuran lebih lanjut, maka dalam  kasus iini  siapa yang sudah menyidiknya ?,” tanya AHS.

Dr Abdul Hakim Siagian SH MHum, akademisi dan praktisi hukum yang juga Calon Anggota DPDRI No 21 Dapil Sumut.

Menurutnya, tak begitu penting itu HAM atau tidak, tapi cukup bentuk tim untuk menuntaskannya,  sebab sudah sekian lama nampaknya belum terungkap juga. Pihak-pihak terkait, kata AHS, khususnya aparat penegak hukum harus menjelaskan mengapa kasus ini begitu sulit diungkap. “Kalau memang dirasa tak  sanggup atau kelemahan SDM  dan alat, tentu seharusnya bisa minta bantu internasional, seperti penanganan teroris,” tegas AHS.

Bila hal ini tidak kunjung dijelaskan kepada publik, AHS mengingatkan bahwa kasus ini berpotensi jadi  beban pada pemerintahan Jokowi. “Terutama ini akan jadi  pertanyaan publik tentang komitemennya dalam pemberantasan KKN dan  penanganan HAM di republik ini,” kata AHS.

AHS menegaskan, bahwa salah satu variabel hukum itu adalah kepastian dan itu bertali temali dengan waktu,  serta proses hukum itu azasnya, yakni  cepat, sederhana dan biaya ringan. Ia menialai, dari poin cepat itulah kasus novel ini terlanggar dan kurang baiknya,  progresnya pun terkesan jalan di tempat atau karena publik tidak diberi tahu. Pada hal info tentang itu adalah hak publik untuk tahu, sebab informasi itu juga HAM, dan salah satu azas pemerinatahan dan UU adalah transparansi serta keterbuakan informasi.

“Kita tunggu saja bagaimana kelanjutannya. Namun kita meminta aparat berwenang dan pemerintah bisa menjelaskan progres penangan kasus ini secara transparan dan adil,  agar nanti tidak  jadi catatan sejarah penegakan hukum yang buruk di negeri ini,” pungkasnya.

Seperti diketahu, hampir dua tahun teror penyerangan air keras terhadap penyidik senior KPK Novel Baswedan dibiarkan tak terungkap. Novel disiram air keras oleh orang tak dikenal pada April 2017 silam, sampai kini polisi tak mampu mengungkap terang kasus tersebut.

Dalih polisi yang mengklaim kasus ini masih terus diselidiki semakin menambah kabur bukti dan fakta yang bisa diungkap. Mengingat, tidak ada perkembangan apapun dari apa yang dilakukan Kepolisian.

Kemudian kasus ini kembali hangat jadi pembicaraan publik dan  menjadi salah satu persoalan HAM yang dianggap tidak mampu diselesaikan oleh rezim pemerintahan Jokowi. Namun, baru-baru ini , justru Wakil Ketua Tim Kampanye Nasional (TKN) Jokowi-Ma’ruf Amien yang juga Kepala Staf Presiden Moeldoko mengatakan bahwa kasus Novel bukan soal HAM. (*)

 

 

Bagi berita:

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*