Sertifikat Tanah Tak Juga Jelas, Warga Sari Rejo Polonia Medan Protes Jokowi

Warga Sari Rejo Polonia Medan saat bentrok dengan aparat TNI AU dua tahun lalu, Agustus 2016.
[foto: panjimas]

KABARHUKUM-Medan | Kurang lebih ribuan warga Kelurahan Sari Rejo, Kecamatan Medan Polonia, hingga kini belum juga mendapatkan sertifikat tanah mereka. Mereka pun kesal melihat Presiden Joko Widodo (Jokowi) yang sering memerlihatkan pembagian sertifikat tanah melalui pemberitaan di media-media.

Warga Sarirejo yang tergabung dalam Forum Masyarakat Sari Rejo (Formas) kemudian mengungkapkan kekesalannya di depan Kantor BPN Sumut, Senin (14/1/2019) ini. Mereka menuntut kejelasan atas tanah mereka yang telah puluhan tahun ditempati dan telah menang perkara di Mahkamah Agung melalui putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia dengan Register No : 229 K/Pdt/1991 tanggal 18 Mei 1995. Warga menuntut BPN untuk menerbitkan sertifikat atas tanah mereka. “Terbitkan sertifikat untuk warga!” teriak mereka.

Massa Formas menilai pemerintah sama sekali abai putusan MA yang memenangkan sengketa tanah mereka dengan TNI AU. Koordinator aksi, Pahala Napitupulu, dalam orasinya pun mengungkapkan kekesalan warga terhadap bagi-bagi sertifikat tanah oleh Jokowi belakangan ini. “Kami sudah didiskriminasi. Pemerintah bagi-bagi sertifikat sama orang lain, kami hanya jadi penonton,” kata Pahala.




Kasus tanah Sari Rejo cukup panjang. Sebagaimana diketahui, Kelurahan Sari Rejo, Kecamatan Medan Polonia, Kota Medan itu sudah menjadi sebuah hunian terpadu yang madani dan dihuni kurang lebih 35.600 jiwa dari berbagai etnis. Warga telah menempati lahan tersebut sejak tahun 1948.

Akan tetapi, TNI AU Lanud Soewondo mengklaim lahan tersebut sebagai asetnya berdasarkan berdasarkan SKPT No.630.2.25.28/BKM/1993. Padahal, Surat Keputusan (SK) Menteri Dalam Negeri (Mendagri) No.01/HPL/DA/70/ tanggal 3 Pebruari 1970 tentang Pemberian Hak Pengelolaan (HPL) kepada Komando Wilayah Udara I Pangkalan Udara (Lanud) Medan, telah dicabut oleh Mendagri c/q Dirjen Agraria melalui SK No.150/DJA/1982 tanggal 8 September 1982. Dalam surat ini, Mendagri mempersilahkan Komando Wilayah Udara I Lanud Medan untuk memohon hak pakai kembali dengan ketentuan hak pakai itu harus bebas dari adanya pihak ketiga dan secara objektif tidak diperlukan sebagai wilayah Pangkalan Angkatan Udara dan dikeluarkan dari pemberian hak pakai.

Perwakilan Formas pun sudah pernah menghadap Wakil Presiden Jusuf Kalla di rumah dinas Wapres tanggal 27 Februari 2009 lalu. Kalla waktu itu berjanji akan menindaklanjuti persoalan tanah rakyat Sari Rejo.

Mahkamah Agung (MA) juga telah memutus tanah itu sebagai lahan masyarakat. Kendati demikian, BPN tidak kunjung menerbitkan sertifikat tanah masyarakat di lahan tersebut meski sudah pernah diajukan permohonan penerbitan sertifikat secara kolektif oleh masyarakat.(*)

Bagi berita:

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*