Ketentuan Acara Pidana terhadap Tindak Pidana Korupsi

Pengadilan Tipikor Medan. [foto: net]

Dalam UU No. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan UU No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi beberapa ketentuan tentang acara pidana terhadap tindak pidana korupsi yaitu antara lain:

1. Pembuktian terbalik dalam proses peradilan tindak pidana korupsi

Tindak pidana korupsi yang selama ini terjadi secara sistematik dan meluas, pemberantasannya harus dilakukan dengan cara yang khusus, antara lain dengan cara penerapan “sistem pembuktian terbalik” yakni pembuktian yang dibebankan kepada terdakwa. Artinya terdakwa sudah dianggap telah melakukan tindak pidana korupsi kecuali yang bersangkutan mampu membuktikan sebaliknya [lihat M. Prodjohamidjojo, Penerapan Pembuktian Terbalik dalam Delik Korupsi (UU No. 31 Tahun 1999), Cetakan 1, Mandar Maju, Bandung, 2001, hlm. 102.].

Dalam hal setiap PNS, pegawai BUMN/D atau penyelenggara negara yang berdasarkan bukti permulaan mempunyai kekayaan yang tidak seimbang dengan penghasilan atau sumber pendapatannya, wajib membuktikan sahnya kekayaan yang diperolehnya. Hal ini diatur dalam Undang-undang Nomor 20 tahun 2001 Pasal 37 A dan 38 B.




Namun demikian sebagai konsekuensi dari sistem pembuktian terbalik tersebut, kepada terdakwa juga diberikan hak untuk membuktikan bahwa ia tidak melakukan tindak pidana korupsi, sehingga dengan demikian tercipta suatu keseimbangan atas pelanggaran asas praduga tak bersalah dan menyalahkan diri sendiri dengan perlindungan hukum yang wajib diberikan kepada tiap orang.

Peraturan dan perundang-undangan yang terkait dengan KKN dan bisnis meskipun instrumen hukum telah cukup lengkap, namun dalam penerapan hukum secara struktural dan praktikal tetap menjadi peluang dan kendala terjadinya bentuk kejahatan dimensi baru. Kasus-kasus KKN dalam praktik bisnis, yang terjadi selama ini hampir tidak dapat terdeteksi dan diselesaikan secara yuridis. Peran politik hukum pidana dalam pembetukan peraturan perundang-undangan baru yang memenuhi kebutuhan perkembangan KKN sangat menentukan. Pasal-pasal hukum dalam KKN dan hukum bisnis masih terjadi kamuflase yang dikemas sedemikian rupa sehingga dalam penerapannya terjadi kelemahan bahkan KKN dalam praktik bisnis semakin meningkat dan kronis endemis.

2. Perluasan alat bukti

Perluasan alat bukti ini dimaksudkan untuk mendukung sistem pembuktian terbalik. Dalam UU No. 20 Tahun 2001 menetapkan perluasan mengenai perolehan alat bukti yang berupa petunjuk.

Menurut paragraf empat penjelasan umum UU No. 20 Tahun 2001 bahwa perluasan mengenai sumber perolehan alat bukti berupa petunjuk selain yang diperoleh dari keterangan saksi, surat, dan keterangan terdakwa (sebagaimana diatur dalam Pasal 188 ayat (2) UU No. 8 Tahun 1981 tentang KUHAP), juga menurut Pasal 26 A UU No. 20 Tahun 2001 diperoleh dari alat bukti lain yang berupa:

(1). Alat bukti yang berupa informasi yang diucapkan, dikirim, diterima, atau disimpan secara elektronik dengan alat optik atau yang serupa dengan itu,
(2). Dokumen, yakni setiap rekaman data atau informasi yang dapat dilihat, dibaca dan atau didengar yang dapat dikeluarkan dengan atau tanpa bantuan suatu sarana, baik yang tertuang di atas kertas, benda fisik apa pun selain kertas, maupun yang terekam secara elektronik, yang berupa tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto, huruf, tanda, angka, atau perforasi yang memiliki makna.


sumber: Ernest Runtukahu. “Korupsi dalam Konsep Hukum Formal dan Konsep Hukum Material.”, Lex Crimen Vol.I/No.2/Apr-Jun/2012. 

Bagi berita:

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*