Kuasa Hukum Novel Ragukan Independensi Tim Gabungan Khusus

Novel Baswedan (foto: The Jakarta Post)

KABARHUKUM-Jakarta | Baru dibentuk, tim gabungan khusus untuk menindaklanjuti kasus penyiraman air keras terhadap penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Novel Baswedan, langsung menuai kritik .

Kuasa Hukum Novel meragukan independensi tim ini, karena sebagian besar anggotanya berasal dari unsur kepolisian.




Diketahui, tim gabungan yang dibentuk berdasarkan surat tugas yang ditandatangani Kapolri Tito Karnavian ini beranggotakan 65 orang. Tim terdiri dari 52 anggota Polri, 6 orang dari perwakilan KPK dan 7 pakar dari luar kepolisian. Tim yang diketuai Kapolda Metro Jaya Irjen Pol Idham Azis itu akan bekerja selama enam bulan hingga 7 Juli mendatang.

Menurut Kuasa hukum Novel, Alghiffari Aqsa, komposisi anggota tim gabungan tidak mencerminkan tim yang independen. Karenanya ia  pesimis tim gabungan dapat menuntaskan kasus penyiraman air keras terhadap Novel yang terjadi pada 11 April 2017 lalu.

“Mayoritas dari kepolisian dan diisi oleh penyidik yang sebelumnya sudah hampir dua tahun gagal menyidik kasus serangan terhadap Novel,”  ujar Alghiffari   dikutip dai tirto.id , Senin (14/01/2019).

Alghiffari mengatakan, komposisi tim harus seimbang dan proporsional, bisa juga melibatkan penegak hukum yang lain seperti advokat. Rekam jejak mereka juga harus banyak mengkritisi kinerja kepolisian.

“Selain itumereka harus paham mekanisme penyidikan dan pro agenda pemberantasan korupsi,” tambahnya

Saat ini, anggota tim gabungan yang berasal dari berbagai lembaga di luar kepolisian ada tujuh orang. Mereka adalah bekas pelaksana tugas Wakil Ketua KPK, Indrayatno Seno Adji; akademikus, Hermawan Sulistyo; Ketua Setara Isntitute, Hendardi; bekas Direktur Eksektutif Imparsial, Poengky Indarti; Ketua Umum Ikatan Sarjana Hukum Indonesia, Amzulian rifai; serta bekas Komisioner Komnas HAM, Ifdhal Kasim dan Nur Kholis. (*)

Bagi berita:

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*