Pasal-pasal Pidana Pelacuran di Indonesia

Ilustrasi pelacuran [foto: net]

PASAL-pasal yang umumnya sering dipakai untuk menjerat tindak pidana prostitusi atau pelacuran umum maupun berkategori online, yaitu:

  1. Pasal 296 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana
  2. Pasal 506 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana
  3. Pasal 2 jo. Pasal 26 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO).
  4. Pasal 45 ayat (2) UU Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas UU Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik (ITE).
  5. Peraturan Daerah di mana lokasi pidana pelacuran terjadi.




– Pasal 296 dan Pasal 506 KUHP

Pasal 296: “Barang siapa dengan sengaja menyebabkan atau memudahkan perbuatan cabul oleh orang lain dengan orang lain dan menjadikannya sebagai pekerjaan atau kebiasaan, diancam dengan pidana penjara paling lama satu tahun empat bulan atau pidana denda paling banyak lima belas ribu rupiah”.

Pasal 506: “Barang siapa mengambil keuntungan dari perbuatan cabul seorang wanita dan menjadikannya sebagai mata pencaharian, diancam dengan pidana kurungan paling lama satu tahun”.

– Delik Pasal 2 UU Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan TPPO 

Pasal 2 ayat (1): “Setiap orang yang melakukan perekrutan, pengangkutan, penampungan, pengiriman, pemindahan, atau penerimaan seseorang dengan ancaman kekerasan, penggunaan kekerasan, penculikan, penyekapan, pemalsuan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan, penjeratan utang atau memberi bayaran atau manfaat walaupun memperoleh persetujuan dari orang yang memegang kendali atas orang lain, untuk tujuan mengeksploitasi orang tersebut di wilayah negara Republik Indonesia, dipidana dengan pidana penjata paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 15 (lima belas tahun dan pidana denda paling sedikit Rp 120.000.000,00 (seratus dua puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp 600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah)”.

Pasal 2 ayat (2): “Jika perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengakibatkan orang tereksploitasi, maka pelaku dipidana dengan pidana yang sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1)”.

Ukuran “eksploitasi” dijelaskan dalam Ketentuan Pasal 1 poin 7 yaitu “Eksploitasi adalah tindakan dengan atau tanpa persetujuan korban yang meliputi tetapi tidak terbatas pada pelacuran, kerja atau pelayanan paksa, perbudakan atau praktik serupa perbudakan, penindasan, pemerasan, pemanfaatan fisik, seksual, organ reproduksi, atau secara melawan hukum memindahkan atau mentransplantasi organ dan/atau jaringan tubuh atau memanfaatkan tenaga atau kemampuan seseorang oleh pihak lain untuk mendapatkan keuntungan baik materiil maupun imateriil”.

– Pasal 45 ayat (2) UU Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas UU Nomor 11 Tahun 2008 Tentang ITE 

“(1) Setiap Orang yang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).”

Namun, itu hanya beberapa bagian dari pasal-pasal yang umum dipakai. Karena hal tersebut juga mesti disesuaikan dengan konteks, situasi dan kondisi masing-masing kasus tindak pidana.


sumber: Trisuharto Clinton dan Calvin-Dian Adriawan Daeng Tawang

Bagi berita:

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*