Pelacuran Online, KUHP Hanya Jerat Germo Belum Pelacur dan Pemakai

Ilustrasi pelacuran. [foto: net]

KABARHUKUM-Jakarta | Terkait kasus pelacuran, Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) yang berlaku saat ini disebut hanya bisa menjerat muncikari atau germo namun tidak bagi pelacur dan pemakai. Kepala Biro Penerangan Masyarakat Divisi Humas Polri Brigadir Jenderal Dedi Prasetio mengatakan pihak kepolisian masih menunggu penetapan KUHP (kitab undang-undang hukum pidana) yang baru. “Kami masih menunggu KUHP yang baru, saat ini kami tidak bisa menjerat PSK dan pengguna jasa, kami hanya bisa menjerat muncikari,” ujar Dedi di Mabes Polri, Jakarta, Senin (7/1/2019) lalu seperti dikutip dari CNNIndonesia pada Selasa (15/1/2019).

Dedi mengatakan, kalau RUU KUHP disahkan, maka baik muncikari, pelacur dan pemakai bakal bisa dikenai hukuman. “Jadi ini tergantung momentumnya, kalau RUU KUHP yang baru ini segera disahkan, semuanya kena,” lanjut Dedi.

Jika mencapai kesepakatan, kata dia, pakar ahli pidana dan sosiologi akan memberikan masukan kepada Kementerian Hukum dan HAM untuk dilakukan kajian-kajian terhadap tiap pasal yang ada di KUHP.




Memang, dalam KUHP tidak ada ketentuan khusus dalam KUHP yang dapat menjerat pelacur. Ketentuan KUHP hanya dapat digunakan untuk menjerat germo/muncikari/penyedia pelacur. Sedangkan, pasal yang dapat digunakan untuk menjerat pemakai/pengguna pelacur diatur dalam peraturan daerah masing-masing.

Ketentuan Pasal 296 jo. Pasal 506 KUHP berbunyi demikian:

Pasal 296
Barang siapa yang mata pencahariannya atau kebiasaannya yaitu dengan sengaja mengadakan atau memudahkan perbuatan cabul dengan orang lain diancam dengan pidana penjara paling lama satu tahun empat bulan atau pidana denda paling banyak lima belas ribu rupiah.

Pasal 506
Barang siapa sebagai muncikari (souteneur) mengambil keuntungan dari pelacuran perempuan, diancam dengan pidana kurungan paling lama satu tahun.

Selain itu, jerat pidana untuk pengguna pelacuran bisa dikaitkan denga pasal Perzinahan yang diatur dalam Pasal 284 KUHP. Namun penerapan pasal itu jadi perdebatan karena sejumlah pihak menganggap jerat pasal gugur jika hubungan bersetebuh dilakukan atas dasar suka sama suka dan tanpa ada paksaan. (*)

Bagi berita:

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*