Pembebasan Baasyir, Wapres: Kalau Tak Penuhi Aspek Hukum Agak Sulit

Abu Bakar Baasyir dan Yusril Ihza Mahendra. [foto: bbc/antara]

KABARHUKUM-Jakarta | Kabar tentang pembebasan Abu Bakar Baasyir yang sempat digembar-gemborkan, tampaknya bakal mentah kembali. Setelah Menkopolhukam, Wiranto, kemarin mengatakan akan mengkaji ulang rencana tersebut, Wakil Presiden Jusuf Kalla (JK) juga angkat bicara soal ini.

Menurut JK, pemerintah mengakui perlunya pemerintah mengkaji kembali pembebasan Abu Bakar Baasyir dari aspek hukum, ideologi Pancasila, NKRI, dan lainnya. Menurut JK, pembebasan Baasyir akan sulit jika ia tidak memenuhi aspek-aspek tersebut.




“Kalau tidak memenuhi aspek aspek hukum, tentu, ya, minimal itu agak sulit, juga nanti di belakang hari orang gugat,” kata JK di Kantor wapres, Jakarta, Selasa (22/1/2019).

JK menilai aspek-aspek yang harus dipenuhi Baasyir seperti kesediaan untuk setia pada NKRI juga berlaku bagi pemberian grasi kepada semua pihak. “Itu syarat-syarat yang biasa saja sebetulnya. Itu kan syarat begitu juga orang grasi begitu,” kata JK.

JK sendiri belum mengetahui apakah Baasyir tidak mau memenuhi syarat-syarat hukum tersebut. Karena itu, JK belum dapat memastikan kapan pengkajian pembebasan terhadap Baasyir selesai, diikuti pembebasan Baasyir. (*)

Bagi berita:

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*