Presiden Dikoreksi Pembantu, AHS: Itu Luar Biasa !

Abu Bakar Baasyir dan Yusril Ihza Mahendra. [foto: liputan6]

KABARHUKUM-Medan | Pengamat hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara (UMSU) Dr Abdul Hakim Siagian SH MHum (AHS) mengatakan, sikap plin, inkonsistensi dan tidak satu suara yang dipertontonkan  pemerintah terkait rencana pembebasan ustadz Abu Bakar Ba’asyir (ABB)  bisa-bisa makin menggerus kredibilitas pemerintah di mata publik.

“Bahkan berpotensi mempermalukan presisden,” ujar AHS di Medan, Rabu (23/1/2018).

Dengan rujukan keterangan presiden di media, kata AHS,  dapat kita simak bahwa ABB akan segera dibebaskan dengan  berbagai alasan, ditambah oleh Yusril Ihza Mahendra (YIM).  Kemudian banyak yang menolak,  termasuk asing misalnya Australia. Lalu dalam  waktu singkat muncul keterangan dari pembantu presiden yang mengatakan  bahwa putusan tersebut akan dipelajari. Dan barapa lama kemudian oleh pembantunya yang lain dinyatakan pembebasan bersyarat ABB itu tidak jadi.




Dari kronologis singkat itu, AHS melihat hal tersebut sangat-sangat  di luar kewajaran, yakni  dengan standar  wibawa, martabat, kepemimpinan dalam lingkup Kabinet Kerja 3 itu.

Ia menduga ini ada kaitannya akibat kabinet sekarang yang gemuk, pada hal dahulu dikatakan akan membentuk kabinet yang ramping dan professional.

Menurutnya, karena tahun politik mungkin tak berdampak signifikan apalagi tekanan asing,  maka harus dikoreksi walau itu akan membawa ekses. “Atau presiden dan YIM  malah keceplosan karena tim sukses menyatakan YIM tidak koordinasi.  Atau ini pancingan untuk menakar respon dari berbagai pihak,” kata Wakil Ketua PW Muhammadiyah Sumut ini.

Abdul Hakim Siagian

Lebih lanjut, AHS mengatakan, hal yang mungkin di luar dugaan bahwa secara teknis karen  bebas bersyarat itu salah satu syaratnya ABB wajib setia pada  Pancasila dan kerja sama dengan aparat dan ABB menolak semua itu, akibatnya jadi porak poranda jadinya dan itu akan mempermalukan presiden, karena ombudsman belum apa-apa sudah menelisik administrasi  rencana pembebasan itu, jadinya tak ada alasan tuk dibebaskan karena akan jadi buah simalakama.

“Logikanya, biarlah pendapat presiden dimentahkan oleh pembantu-pembantu yang luar biasa itu, toh respon positif tak begitu signifikan bila dibebaskan, apalagi secara teknis administrasi  tak mungkin dipenuhi,  di samping respon asing yang itu tentu akan dipandang sangat positif,” jelasnya.

Di sisi lain, kata AHS, hal yang tak kalah menarik adalah  bagaimana pembebasan bersyarat Robert Tantular,  koruptor yang lebih banyak dapat remisi dan sama-sama kejahatan luar biasa itu. AHS yakin, untuk kasus ini juga  para pembantu-pembantu luar biasa itu pasti juga sudah menyiapkan alasan-alasan pembenaran untuk itu.

Karena itu, Calon Anggota DPDRI No 21 Dapil Sumut ini menyarankan  presiden untuk membaca ulang dengan saksama sumpah yang diucapkannya waktu pelantikan dulu dan memahami posisi-posisi  pembantunya.

Selain itu, bahwa kaitan ucapan presiden yang akan membebaskan ABB yang kemudian tak jadi, menurutnya yang tak kalah menarik adalah ucapan Makruf Amin yang menyebut itu langkah luar biasa dan katanya presiden akan mengobati ABB juga.

“Ini sangat-sangat  menarik,  beda tipis dengan ucapannya terdahulu tentang peluncuran ‘esemka’ d ibulan Oktober yang kenyataannya sekarang sudah lebih tanggal 100 Oktober bila thn 2018.  Namun kalau itu tahun 2019 tentu masih 8 bulan lagi,” pungkasnya. (*)

Bagi berita:

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*