Abdul Hakim Siagian: Proses Hukum Ahmad Dhani Harus Diawasi

Ahmad Dhani Prasetyo. (Foto: Antara)

KABARHUKUM-Medan | Musisi Ahmad Dhani Prasetyo (ADP) divonis 1,5 tahun penjara oleh Hakim PN Jakarta Selatan karena cuitan ujaran kebencian terkait suku, agama, ras dan antar golongan. Setelah divonis, ia langsung ditahan di Cipinang. ADP juga berencana akan naik banding.

Terkait hal tersebut, pemerhati hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara (UMSU) Dr Abdul Hakim Siagian SH MHum (AHS) mengatakan, bahwa putusan ini menarik dicermati dari kacamata  Sistem Peradilan Pidana  (criminal justice system)  dan dikaitkan dengan penangan perkara yang hampir bersamaan oleh orang lain atau kelompok lain serta kaitannya dengan politik.




Menurut AHS yang juga sebagai Wakil Ketua PW Muhammadiyah Sumut ini, prinsip dasar dalam hukum itu salah satunya adalah persamaan dihadapan hukum. Diungkapkannya, melalui media bisa  lihat berapa banyak kasus seperti yang dituduhkan pada ADP dilakukan juga oleh orang lain,  bahkan pada Presiden sendiri atau ancaman pada ummat atau perkara SARA.

“Namun nampaknya dari tingkat penyelidikan ke penyidikan beragam kasus itu diperlakukan ‘beda’, tidak sama, atau  juga mungkin memang beda, itulah menariknya untuk dicermati,” ujar AHS di Medan, Selasa (29/1/2019).

Dr Abdul Hakim Siagian SH MHum. (foto: kabarhukum.com)

Lebih lanjut AHS menjelaskan, terkait penahanan adalah wewenang mulai dari Penyidik, Penuntut Umum, Hakim baik PN maupun PT dan Mahkamah Agung yang diatur dalam KUHP, dan itu (penahanan-red) bisa dilakukan karena berbagai alasan objektif dan subjektif. “Diketahui,  ditingkat penyidikan dan jaksa ADP tidak ditahan, namun begitu diputus langsung ditahan atas perintah Hakim, itu termasuk wewenangnya,” katanya.

Namun, lanjut AHS,  penahanan ADP di Rutan juga mendapat sorotan. Publik membandingkan denga kasus Ahok, ditahan tapi di mako brimob, bahkan hingga habis masa hukumannya Ahok tetap di Mako Brimob. ” Pertanyaannya, Dhani kok gak ditahan disitu (Mako Brimob-red) ? Memang tempat penahanan adalah otoritas Jaksa menempatkannya bersama dengan pihak Rutan (Kemenkumham),” jelasnya.

Kemudian, soal  putusan Dhani yang  banding, maka dengan banding sebenarnya putusan PN itu jadi mentah karena menunggu putusan Pengadilan Tinggi. “Dikarenakan kasus ini mendapatkan banyak perhatian publik, maka harusnya disegerakan. Ayo kita tunggu apa putusannya,” kata AHS.

Terkait lanjutan proses hukum ADP, AHS menghimbau agar pihak-pihak berwenang terus  mengawasi dengan seksama kasus ini untuk memastikan tidak ada pelanggaran etik,  apalagi terhadap norma-norma yang mungkin saja bertalitemali dengan konstatalasi politik harus dijawab oleh lembaga pengawas, baik internal dan eksternal dari pihak-pihak yang terkait dalam cryminal justice system itu.

“Tentu sebagai ujung tombaknya adalah media dengan semua jenisnya,” sebut AHS yang juga Calon DPDRI No 21 Dapil Sumut ini. (*)

Bagi berita:

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*