KPK Diminta Konsisten Usut Peran Keliobas

Hamid Manitu, Ketua DKD Kom-Nas PAN Kota Ambon.

KABARHUKUM-Maluku | Ikhwal keterkaitan Bupati Seram Bagian Timur (SBT), Abdul Mukti Keliobas, dalam pusaran kasus korupsi dan gratifikasi Yaya Purnomo salah satu Kepala Seksi pada Kementerian Keuangan RI yang sekarang digarap penyidik KPK, ada kabar tak sedap muncul beberapa hari yang lalu. Konon, ada beberapa orang berusaha menemui Pimpinan KPK DR Agus Rahardjo Dkk di Kuningan Jakarta Selatan untuk memintakan agar proses hukum atas keterlibatan atau keterkaitan Keliobas bisa ditunda. Malah tak tanggung-tanggung, dikabarkan pula bahwa diantara orang-orang yang datang menyambangi Pimpinan KPK RI itu terdapat seorang Wakil Rakyat.

Alasan yang dikemukakan orang-orang ini jangan sampai mengganggu jalannya penyelenggaraan pemilu keanggotaan badan-badan perwakilan dan pemilu presiden/wakil presiden yang jadwalnya tak akan lama lagi. Orang-orang ini mendatangi KPK dengan mengesankan seolah-olah bilamana proses hukum terhadap Keliobas mau terus saja dilakukan atau dengan kata lain tidak segera dipending, besar kemungkinan dapat mengakibatkan timbulnya hambatan terhadap penyelenggaraan pemilu dan pilpres.




Sebagaimana diberitakan media ini sebelumnya (Baca Berita : “DKD Kom-Nas PAN Ambon Desak KPK Jelaskan Peran Keliobas Dalam Kasus Yaya”, edisi 12/1 yang lalu), menurut Juru Bicara KPK Febridiansyah dalam media online Koran Sindo edisi 15 Agustus 2018 Keliobas merupakan salah satu kepala daerah yang terkait dugaan korupsi dan gratifikasi yang saat itu dialamatkan kepada Yaya Purnomo bersama beberapa koleganya antara lain seorang Anggota DPR RI, Amin Santoso. Keterkaitan Keliobas disinyalir bukan saja dalam kasus Usulan Proyek dalam RAPBN-P tahun 2018 melainkan juga Proyek Solar-Cell tahun 2017 yang anggarannya dimark-up naik dari Rp 7 Milyar menjadi Rp 11 Milyar.

Sontak saja kabar ini menuai reaksi. Tanggapan bernada protes datang lebih awal dari Namlea Kabupaten Buru oleh seorang politisi yang juga tokoh masyarakat, Rusly Muhammadiyah.  “Tidak perlu ditunda. Kasus seperti ini tidak akan mengganggu jalannya pemilu” ujar Rusly dengan tegas.

Rusly ingini proses hukum terhadap Keliobas harus tetap saja berlangsung mengikuti protap menurut tahapan normatifnya entah mau dipanggil atau ditangkap atau bahkan ditahan.  “Tak perlu harus diulur-ulur atau ditangguhkan waktunya, karena diyakininya tidak akan ada pengaruhnya terhadap jalannya pemilu dan pilpres sesuai apa yang telah dijadwalkan oleh KPU selaku Penyelenggara,” jelasnya.

Untuk melengkapi pemberitaan, maka media ini telah telah berusaha menghubungi beberapa pihak namun sampai berita ini dikirim ke Redaksi tidak ada satu pun konfirmasi yang masuk. Pihak KPK dihubungi melalui Febridiansyah selaku Juru Bicara namun panggilan telepon tidak diangkat begitu pula dikirimi pesan singkat (SMS) tidak ditanggapi. Mendagri, Tjahjo Kumolo, juga telah dihubungi untuk dimintai konformasinya, tetapi panggilan telepon beberapa kali tidak disahuti kemudian disusul dengan mengirim pesan singkat tetapi itu pun tak ada responnya.

Datang pada Ketua DKD Kom-Nas PAN Kota Ambon, Hamid Manitu S.Sos, karena secara materiil ada hubungan dengan berita terdahulu pada edisi 12/1 lalu yang didalamnya termuat pula komentarnya, dia mengaku tidak mendengar kabar ini namun menurutnya patut disesalkan apabila ada orang-orang yang ingin menghalang-halangi jalannya sesuatu proses hukum apa pun alasannya, apalagi ini adalah kasus gratifikasi yang melibatkan pejabat daerah di Maluku. Sebab sebelum ini menurut ingatannya belum ada satu pun kasus korupsi atau gratifikasi pejabat birokrasi di daerah ini langsung ditangani KPK di Jakarta, sehingga diyakininya tentu mendapat perhatian luas. Ditambah pula banyaknya anak-anak muda asal Maluku di Jakarta, bahkan ada yang masuk bergabung dalam berbagai gerakan anti-korupsi di ibukota, tentu tak sedikit dari mereka yang menaruh perhatian khusus terhadap kasus ini, dan bisa saja sewaktu-waktu datang beramai-ramai menyambangi KPK.

Oleh karena itu pada akhir komentarnya, dia meminta Pimpinan KPK bersama jajaran Penyidik yang menangani kasus ini agar tidak usah terpengaruh pada barang siapa saja yang datang dengan alasan apa pun, agar jangan sampai malah merusak marwah kelembagaannya sendiri sebagai lembaga anti rasuah yang sampai saat ini menjadi tumpuan harapan publik.

Dia juga tidak lupa menghimbau orang-orang yang konon datang meminta penundaan proses hukum Keliobas pada Pimpinan KPK agar menghentikan niatnya sebab alasan seperti itu menurut dia tidak rasional.

“Bila bilamana kelak terungkap dipastikan akan mengundang cemooh bahkan bisa memicu kebencian khalayak karena semua orang sepakat korupsi dan gratifikasi merupakan penyakit sosial yang paling kronis dan berdampak luas bagi masyarakat,” pungkasnya . (*)


Laporan: Udin Waliulu

Bagi berita:

1 Comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*